Baru kali ini Indonesia memiliki Presiden yang dilecehkan oleh pihak luar. Tetapi saya masih ada kebanggaan saat Gus Dur menjadi Presiden. Karena Gus Dur masih mempunyai wibawa tinggi.
-----Original Message----- On Behalf Of Ambon http://www.indomedia.com/bpost/032006/27/depan/utama1.htm Presiden RI Dilecehkan Jakarta, BPost Sikap permusuhan benar-benar diperlihatkan Australia terhadap Indonesia. Sebuah media setempat terang-terang menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui sebuah karikatur. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mendesak pemerintah mengusir Dubes Australia dari Indonesia. Presiden Yudhoyono, Minggu (26/3) memanggil Dubes Indonesia untuk Australia, Muhammad Hamzah Tayyeb ke Cikeas, kediaman pribadi presiden. Hamzah sendiri sudah sejak Kamis (24/6) dipanggil pulang dari markasnya di Canberra. Pemanggilan pulang itu sebagai protes keras pemerintah Indonesia atas keputusan Australia memberikan visa sementara terhadap 42 warga Papua. Namun, jurubicara Deplu, Desra Percaya dihubungi BPost, petang kemarin, mengatakan penarikan Dubes M Hamzah Tayyeb yang baru sekitar empat bulan bertugas hanya untuk meminta klarifikasi kejadian yang sebenarnya. Hamzah, sebut Desra, tidak akan diganti. "Saya jamin aman. Tidak ada penggantian dubes," jelasnya. Menanggapi reaksi di Australia atas sikap Jakarta yang dianggap berlebihan, jurubicara presiden bidang luar negeri, Dino Patty Djalal mengatakan reaksi seperti itu merupakan hal biasa dalam hubungan diplomatik. Bahkan, jubir deplu ini menanggapi dingin kartun Nicholson yang jelas-jelas menghina Presiden Yudhoyono. "Soal kartun Nicholson yang dianggap menghina Presiden Yudhoyono, itu sah-sah saja di negara demokrasi seperti Australia," cetus Dino. The Australian, sebuah harian berpengaruh di Canberra pada edisi Sabtu (25/3) dan kantor berita ABC melansir sebuah kartun berjudul "SBY menginginkan pencari suaka Papua dikembalikan ke Indonesia." Kartun yang dibuat kartunis freelance senior Australia, Nicholson, itu memuat gambar Yudhoyono meminta pengembalian 42 warganya, dengan memegang senapan yang disembunyikan di belakang tangannya. Sementara di depan Yudhoyono berdiri PM John Howard membaca kertas dengan tulisan "Papuan Assylum Seekers" (pencari suaka Papua). Secara pribadi, Dino menilai Indonesia tidak akan over react atas masalah kartun tersebut. Kata dia, dalam masalah ini hati bisa panas, namun kepala tetap dingin, mulut tetap terkendali, dan reksi harus terukur. "Kan itu bukan kartun yang menghina dan melecehkan agama. Kartun itu berbeda," cetus jubir presiden itu yang mengaku belum melihat kartun yang diterbitkan akhir pekan itu. Sikap tidak bersahabat terhadap Indonesia telah diperlihatkan banyak kalangan di negeri kanguru tersebut. Bob Brown, anggota Kongres Australia menghendaki kasus Papua dibawa ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Brown telah mendesak PM John Howard segera mengumumkan bahwa di Papua telah terjadi pelanggaran HAM. "Kita serukan kekebasan dan demokrasi dan ini waktunya Howard berinisiatif mengambil permasalahan HAM di Papua," tegas senator dari kubu oposisi itu. Ketua Komisi I DPR, Theo L Sambuaga menegaskan, Indonesia perlu mengkaji ulang hubungan Indonesia-Australia. Salah satu ketua DPP Golkar ini menilai Australia telah menerapkan standar ganda atas hubungannya dengan Indonesia. Berbahaya Sikap keras dilontarkan anggota Komisi I DPR Permadi. Anggota FPDI Perjuangan ini mendesak pemerintah mengusir duta besar Australia sebagai balasan atas pemberian suaka kepada 42 warga Papua. Menurut Permadi, pemberian visa itu merupakan tindakan kelewat batas yang tidak cukup hanya diprotes melalui penarikan Dubes RI di Australia. "Kalau pemerintah tidak mau mengusir, rakyat nanti yang mengusirnya," tandas Permadi yang akan menggalang demonstrasi ke Kedubes Australia di Jakarta. "Silakan siapa saja mau bergabung. Dia (dubes Australia) harus angkat kaki dari Indonesia karena sudah memperlakukan kita seperti itu," tandas politisi yang lebih dikenal sebagai paranormal itu. Desakan pengusiran sebelumnya juga dikemukakan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif. "Reaksi Indonesia tidak cukup memanggil dubes pulang. Saya minta pemerintah mengusir dubes Australia dari Jakarta," tegasnya. Sementara itu, Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) mencatat setidaknya sejak 1999 hubungan Indonesia-Australia sudah mengalami masalah. ICAF mencatat pada 1999, Australia mengeluarkan kebijakan terhadap Timor Timur. Melalui Menlu Alexander Downer dalam siaran persnya menyatakan Australia mendukung penentuan nasib terhadap rakyat Timtim. "Anehnya meski sudah menjelaskan hal tersebut, masih ada basa basi dari diri Downer. Dimana Downer mengaku bahwa Australia tetap mengakui kedaulatan Indonesia di Timtim," kata koordinator ICAF Mustofa B Nahrawardaya. ICAF juga mencatat, pada 2001 pemerintah Australia dengan sengaja menolak sekitar 430 warga imigran Afghanistan yang baru saja diselamatkan kapal Norwegia. Setelah menolak, mereka berkali-kali membujuk dan menganjurkan Indonesia agar menyediakan lokasi penampungan kepada para imigran itu, kata Mustofa. Sedangkan pada 2003, Australia menolak suaka 14 manusia perahu warga Kurdi, Turki. Sebagai negara penendatanganan Konvensi PBB tentang pengungsi seharusnya Australia menerima ke 14 orang tersebut." Anehnya Australia justru mengirim mereka ke Jakarta melalui Maluku," jelasnya. Belajar dari beberapa fenomena tersebut, Australia dapat dicurigai dengan adanya kasus permintaan suaka warga Papua. Karena jika dilihat dari beberapa kasus sebelumnya, Australia dinilai sangat tidak konsisten. "Ketidakkonsistenannya kembali muncul ketika menerima visa 42 warga Papua. Menlu Downer menyatakan mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua. Bukankah kata-kata itu yang diungkapkan sebelum Timtim merdeka," tegas Mustofa. Terpisah, Siswono Yudhohusodo menyatakan, ada tangan-tangan kotor yang ikut memperkeruh dan bermain-main dalam konflik di Papua. Karenanya dia meminta pemerintah ekstra hati-hati dalam bersikap. "Di Australia ada tangan-tangan kotor bermain soal Papua. Bisa unsur negara bisa bukan negara, bisa juga intelijen-intelijen mereka yang bermain," kata Siswono, di sela Kongres Alumni GMNI di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu. Mengatasi semua itu, sebut dia, pemerintah harus mengerahkan seluruh kekuatan diplomasinya. Pemerintah juga harus serius memperhatikan kesejahteraan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Papua. "Kita perlu membangun ketertinggalan di Papua. Tumbuhkan rasa nasionalisme rakyat Papua tentu dengan dibantu total diplomacy," imbuhnya. JBP/zil/kcm/ant/dtc *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
