http://www.media-indonesia.com/
Jum'at, 08 Juni 2007 15:37 WIB POLKAM ยป Hankam Usulan Embargo Senjata tidak Khawatirkan Pemerintah JAKARTA--MIOL: Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengisyaratkan pemerintah tidak mengkhawatirkan adanya usulan LSM lokal agar AS mengembargo alat persenjataan ke Indonesia terkait insiden Pasuruan. "Masalah embargo ini sudah saya dengar terutama setelah berkomunikasi dengan sejumlah kedutaan bahwa ada upaya embargo dari Kongres AS, namun kita tunggu perkembangannya," kata Djoko di Istana Negara, Jumat seusai rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal pengembangan BUMN industri strategis. Dalam rapat itu presiden didampingi sejumlah menteri yaitu, Menko Perekonomian Boediono, Meneg BUMN Sofyan Jalil, Mensesneg Hatta Radjasa, Menhan Juwono Sudarsono, Menlu Hassan Wirayuda juga menerima mantan Presiden BJ Habibie. Panglima menjelaskan, selama ini pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia sudah dialokasikan ke sejumlah negara. Indonesia, kata Djoko, juga memiliki potensi untuk lebih mandiri di bidang peralatan militer, mulai dari pesawat angkut ringan, kapal patroli hingga senjata. "Kita memiliki industri strategis yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar peralatan militer seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL," katanya merujuk isi pembahasan dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono, yaitu revitalisasi industri strategis tersebut. Dia mengakui, pesawat tempur canggih memang masih belum dapat diproduksi. Namun untuk keperluan dasar, dirinya meyakini masih dapat disediakan dari BUMN BUMN tersebut. "Insinyur kita juga bayak yang bekerja di perusahaan strategis di luar negeri dan mereka berjanji akan kembali ke Indonesia jika pemerintah sudah benar-benar kembali membangkitkan BUMN penyedia peralatan strategis itu," katanya. Dengan demikian, menurut Djoko, usulan embargo oleh LSM itu juga harus dijawab dengan komitmen bahwa Indonesia telah melakukan proses demookrasi. "Kondisi saat ini sudah tidak seperti dulu, sehingga mereka (pihak pengusul embargo-red) bisa memantau sendiri kondisi dan masalah yang ada di Indonesia," kata Panglima. (Ant/OL-06)
