http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2008/11/24/3739.html
*Usulan Indonesia Masuk dalam Deklarasi Lima* *Lembaga Keuangan Internasional Harus Direformasi* Presiden Peru Alan Garcia ketika membacakan Deklarasi Lima, usai foto bersama dengan *SBY* dan ke-21 pimpinan APEC, di Gedung Utama Departemen Pertahanan, Lima, Minggu (23/11) siang waktu setempat. (foto: muchlis/ presidensby.info)Lima: Usulan Indonesia soal perlunya mereformasi lembaga-lembaga keuangan internasional menjadi salah satu isu yang disepakati dan dituangkan dalam Deklarasi Lima, sebagai hasil akhir dari KTT ke-16 APEC. *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* dan ke-21 pemimpin APEC hadir dalam upacara pembacaan deklarasi oleh *Presiden Peru Alan Garcia Perez*, di Gedung Utama Departemen Pertahanan Peru, Minggu (23/11) pukul 13.00 waktu setempat atau Senin (24/11) pukul 01.00 WIB. Lembaga-lembaga keuangan yang dimaksud dalam deklarasi tersebut, antara lain, IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank, Inter-American Development Bank, dan lain-lain. Lembaga-lembaga keuangan itu berperan penting dalam krisis keuangan. "IMF harus lebih fokus pada pengawasan-pengawasan, membangun kerangka kebijakan makro serta menyediakan pelatihan peringatan dini atas kemungkinan terjadinya krisis," begitu bunyi Deklarasi Lima yang dibacakan Presiden Peru Alan Garcia Perez dalam Final Declaration Ceremony. Untuk itu, APEC mendorong para menteri keuangan bekerjasama dengan IMF atau program bantuan sektor keuangan Bank Dunia untuk menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara anggota. Negara-negara APEC juga sepakat mendukung Deklarasi Washington dan mencegah munculnya pembatas-pembatas baru dalam soal investasi atau perdagangan barang dan jasa, menegaskan kembali pengetatan ekspor baru, serta penerapan ketentuan WTO. Deklarasi Lima intinya menyepakati langkah-langkah penting untuk stabilisasi sektor keuangan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi serta konsumsi. "Kami akan melanjutkan beberapa langkah penting dan bekerja sama dalam mengkoordinasikan berbagai hal terkait untuk pelaksanaan aksi mengatasi krisis,'' ujar Alan Garcia Perez, mewakili ke-21 pemimpin APEC. APEC beranggotakan 21 negara. Mereka, secara alfabetis, adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, China, Hong Kong, China-HongKong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan. Kemudian Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua New Guini, Peru, dan Filipina. Lalu Russia, Singapura, China Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Para pemimpin juga mendukung penuh upaya badan-badan kredit ekspor, lembaga keuangan internasional, dan perbankan swasta dalam penyediaan dana yang memungkinkan untuk bisnis UMKM, menjaga kelancaran perdagangan dan investasi di kawasan. Reformasi sektor keuangan sangat disadari perannya dalam kondisi saat ini, termasuk peran yang dimainkan oleh APEC dalam pembangunan kapasitas sektor finansial. APEC juga mendorong pembangunan berkelanjutan dan inovasi dalam sektor finansial yang diyakini akan lebih kompleks di masa depan, dan kebijakan serta pengawasan yang lebih efektif. Krisis juga menyoroti kebutuhan untuk lebih mengembangkan standar yang efektif dalam corporate governance dan manajemen risiko, serta tanggung jawab sosial dari sektor keuangan. Para pemimpin juga menyambut Deklarasi Washington dari G-20 soal reformasi pasar uang. Kebijakan menyeluruh sangat didukung untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi global dan stabilitasnya. Beberapa cara yang ditempuh adalah dengan kerjasama melalui makro ekonomi, mencegah dampak lanjutan, dukungan bagi negara-negara berkembang, dan responsif terhadap tantangan masa depan. Karenanya, diyakini bahwa prinsip pasar bebas dan terbuka mampu mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan global. Penyelesaian perundingan Agenda Putaran Doha disepakati dilakukan untuk mendapatkan hasil yang seimbang sebagai dasar pertumbuhan negara-negara anggota. Semua negara APEC berkomitmen untuk mencapai kesepakatan pada Desember mendatang. ''Kami, para pemimpin negara-negara APEC dan para menteri, terus berupaya menyelesaikan masalah WTO ini," demikian tertulis dalam Deklarasi Lima yang rilisnya sudah dikeluarkan pada Sabtu (22/11) sore waktu setempat. KTT ke-16 APEC juga menegaskan kembali komitmen Bogor Goals untuk perdagangan bebas dan terbuka di Asia-Pasifik. Deklarasi ini juga menginstruksikan para menteri dan pejabat terkait untuk meningkatkan penerapan ketentuan Agenda Integrasi Ekonomi Regional, termasuk kemungkinan Free Trade Area di Asia-Pasifik. Para pemimpin juga siap sedia dalam komitmen internasional dalam wilayah ini, termasuk dalam Bantuan Pembangunan Pemerintahan, dan Millenium Development Goals. (osa/har) [Non-text portions of this message have been removed]
