http://www.antaranews.com/view/?i=1244209439&c=EKB&s=MAK
Program Ekonomi SBY Bukti Kerberpihakan Kepada Rakyat Kecil
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi Pande Raja Silalahi menilai program
ekonomi yang telah dan akan dijalankan capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
sudah berpihak kepada rakyat kecil yang tertinggal selama ini.
"Yang
beliau sampaikan sebagai ekonomi jalan tengah adalah ekonomi yang
berpihak terhadap rakyat yang tertinggal, miskin dan menganggur dan itu
sudah dijalankan SBY selama ini meski belum memuaskan semua pihak,"
kata Pande di Jakarta, Jumat.
Menurut Pande, UUD 1945 pada pasal
33 menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan intervensi terhadap
kondisi perekonomian yang dijalankan melalui mekanisme pasar.
Intervensi
yang harus dilakukan pemerintah, lanjutnya adalah untuk mengupayakan
peningkatan kesejahteraan rakyat secara meluas dengan keberpihakan
terhadap masyarakat yang tertinggal.
"Intervensinya harus
memihak yang tertinggal sehingga tercipta keseimbangan. Jangan
masyarakat miskin dibiarkan jalan sendiri. Harus ada harmoni tanpa
menghalangi langkah masyarakat yang sudah maju," katanya.
Berbagai program pro rakyat yang dilakukan SBY selama ini seperti subsidi
pupuk, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian bantuan langsung tunai
(BLT), jaminan kesehatan
masyarakat (Jamkesmas) dan beras untuk rakyat miskin merupakan cerminan
kebijakan ekonomi yang berpihak itu.
"Tetapi memang belum memuaskan semua pihak, terutama untuk percepatannya," kata
ekonom dari CSIS itu.
Sementara
itu, Ketua Bidang Ekonomi Partai Demokrat Darwin Saleh menjelaskan
bahwa program ekonomi jalan tengah yang berkeadilan sosial adalah
program ekonomi yang mementingkan keadilan bagi rakyat.
Darwin
mencontohkan jika APBN pemerintah terbatas, maka pemerintah akan lebih
mengutamakan anggaran untuk kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat,
sementara dana untuk sektor industri akan diperhitungkan belakangan.
"Kalau harus memilih, pemerintah akan utamakan anggaran yang langsung
bermanfaat bagi rakyat, dengan tetap mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, yang berguna bagi pemerataan dan keadilan," kata staf ahli Dekan
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.
Menurutnya,
sistem ekonomi pasar tidak bisa menyelesaikan problem ekonomi yang ada
di suatu negara sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk
menyelesaikannya.
"Pemerintah harus campur tangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
berkeadilan dan berkualitas," katanya.
Mengenai
masih banyaknya undang-undang dan peraturan di Indonesia yang masih pro
pasar, Darwin mengakuinya dan diharapkan bisa segera diubah pada
pemerintahan mendatang jika SBY kembali memimpin.
[Non-text portions of this message have been removed]
