Refleksi : Rezim SBY memberikan konsesi kepada Bin Laden Goup (Arab Saudia) untuk membuat ladang produksi bahan makanan (beras) buat Arab Saudia, jadi komitmen Ekonomi Lestari adalah untuk Arab Saudia
http://regional.kompas.com/read/2010/05/09/1857184/Gawat..Jakarta.Mau.Babat.Hutan.Merauke Komitmen Ekonomi Lestari Gawat! Jakarta Mau Babat Hutan Merauke Laporan wartawan KOMPAS Hamzirwan Minggu, 9 Mei 2010 | 18:57 WIB AFP JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah di Jakarta sesumbar soal komitmennya untuk mengembangkan perekonomian lestari (green economics), tapi faktanya justru hendak membabat jutaan hektare hutan di Merauke, Papua. Pembabatan hutan itu konsekuensi dari rencana pemerintah mengembangkan sentra industri pangan dan energi Merauke seluas 1,2 juta hektare di Papua. Menurut Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Minggu (9/5/2010), dari 1,2 juta hektare areal yang dicadangkan untuk Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), 1,15 juta hektare adalah Hutan Produksi Konversi yang memang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertanian. "Persoalannya, 1,06 juta hektare masih berupa hutan primer dengan tegakan yang masih baik," kata Elfian Effendi, aktivis organisasi nonpemerintah nasional yang aktif mengkaji masalah ekonomi lingkungan. Elfian percaya, kebijakan pemerintah mengembangkan MIFEE menyebabkan pembabatan hutan alam. Langkah ini, imbuh Elfian, justru bertentangan dengan program Kementerian Kehutanan menanam pohon 1 miliar untuk mengurangi emisi 26 persen tahun 2020. Menurut Elfian, pemerintah telah menetapkan 10 kelompok (cluster) di 14 distrik di Merauke, satu distrik di Kabupaten Mappi, dan satu distrik di Kabupaten Boven Digoel, Papua. Elfian yakin, Kementerian Kehutanan telah meneken kesepakatan rekomendasi pemanfaatan hutan untuk dilepaskan. "Jika melihat draf rencana induk MIFEE, terlihat jelas hutan alam Merauke akan dikonversi secara massif. Artinya, program MIFEE ini akan bertolak belakang dengan pidato Presiden di Kopenhagen pada akhir 2009 lalu. Keraguan para aktivis lingkungan terhadap pidato Presiden bakal menjadi kenyataan lewat program MIFEE ini," kritik Elfian. Pemerintah memang telah menetapkan areal MIFEE sebagai kawasan andalan, terutama pertanian, dalam Peraturan Pemerint ah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Aturan ini menjadi salah satu acuan pengembangan dan penataan ekonomi lewat tata ruang yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Maret 2008. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi berulangkali menegaskan, pemerintah memahami ada risiko dalam pengembangan sentra pangan dan energi terintegrasi Merauke. Namun, dari 1,2 juta hektar potensi lahan tersedia hanya 600.000 hektar yang ideal untuk tanaman pangan. Investor juga baru akan memakai 300.000 hektar dalam empat tahun mendatang dengan 100.000 hektar pada tahap awal. Bayu menegaskan, alokasi lahan di Merauke untuk penyediaan pangan, bukan eksploitasi kayu sehingga pemerintah akan menindak tegas investor nakal yang mengincar kayu hutan alam semata. Eksploitasi Komitmen pemerintah terhadap ekonomi yang lestari juga dipertanyakan dalam kasus eksploitasi Semenanjung Kampar, Riau. Organisasi nonpemerintah yang konsern pada perdamaian dan lingkungan internasional, Greenpeace dan jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari) mendesak pemerintah segera bertindak lebih tegas mencabut izin eksploitasi kawasan gambut di Semenanjung Kampar, Riau. Pemerintah telah menetapkan Semenanjung Kampar sebagai kawasan lindung berdasarkan PP Nomor 26/2008 dan Keputusan Presiden Nomo 32/1990, di mana seluruh kawasan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter harus dilindungi. Greenomics Indonesia juga mengkritik Kementerian Kehutanan yang tetap menerbitkan izin pengembangan hutan tanaman industri di Semenanjung Kampar. Juru Kampanye Hutan Asia Tenggara Greenpeace Bustar Maitar dan Koordinator Jikalahari, Susanto Kurniawan, mengatakan, mereka telah menyerahkan kasus ini ke Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara hasil kajian Tim Pakar Independen (TPI) bentukan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang disampaikan ke publik di Jakarta, Rabu (21/4), Ketua TPI Budi Indra Setiawan menegaskan, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dapat melanjutkan kegiatan di ring Semanjung Kampar. Namun, RAPP wajib mengembangkan masyarakat secara terpadu untuk menghindari masalah sosial, pengelolaan teknologi ekohidro untuk menjaga fungsi kawasan hutan dan pengaturan muka air yang lebih efektif, dan mengelola kawasan Semenanjung Kampar secara berkelanjutan. TERKAIT: a.. Potensi Kayu Sentra Pangan Merauke Rp 120 Triliun b.. Konversi 120.000 Hektar Harus Dicegah c.. Merauke, Surga Kecil yang Jatuh di Bumi ++++ http://munir-haikal.blogspot.com/2008/10/bin-laden-buy-bakrie.html Sunday, October 5, 2008 Bin Laden buy Bakrie Saudi Bin Laden Group eyes Bakrie & Brothers shares. The Company eyes 500,000 hectares of area to develop paddy agricultural area with US$4.37 billion investment in Merauke, Papua. The business group's capitalization in 2002 reached US$5 billion and it has employed at least 35,000 people worldwide. Three years ago, the Saudi Binladin Group together with the Saudi and Emirati consortium, won a US$26.6 billion worth of contract on the construction of King Abdullah business city. ++++ http://www.gatra.com/2008-08-12/artikel.php?id=117435 Bin Ladin Group Investasi Agribisnis di Merauke Jakarta, 12 Agustus 2008 13:50 Kelompok usaha Arab Saudi, Bin Ladin Group, siap melakukan investasi sebesar 4 miliar dolar AS, untuk mengembangkan agribisnis padi di Merauke, Papua. Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara delegasi Bin Ladin Group dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono serta Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah, Alwi Shihab di gedung Deptan, Selasa (12/8). Dalam pertemuan itu Bin Ladin Group dipimpin Wakil Chairman Bin Ladin, Sheikh Hassan M Bin Ladin dan Managing Director Saudi Bin Ladin, Abu Bakr Al Hamid Usai pertemuan tertutup itu Alwi Shihab menjelaskan, Bin Ladin Group akan mengembangkan areal persawahan padi seluas 500.000 hektar (ha) yang mana setiap 5.000 ha diperkirakan perlu investasi 43 juta dolar AS. "Bin Ladin mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Arab Saudi untuk kerjasama dengan Indonesia," kata Mantan Menteri Luar Negeri itu. Menurut Alwi, kelompok usaha tersebut akan mengirimkan tim bersama dengan tim Deptan guna menentukan daerah yang cocok untuk pengembangan persawahan padi di Merauke. Sementara itu Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, pembahasan secara rinci mengenai rencana investasi Bin Ladin Group baru akan dilakukan setelah kedatangan tim mereka. Ketika menyinggung infrastruktur di Merauke yang minim, ia mengungkapkan, pemerintah RI akan bekerjasama dengan investor untuk mengembangkannya. "Infrastruktur utama seperti jalan raya akan dibangun oleh pemerintah," katanya. Sementara itu Alwi menambahkan, mereka mengusulkan untuk mengembangkan beras varietas Basmati yang rencananya untuk memenuhi pasar Arab Saudi. Selain Arab Saudi, sejumlah negara lain asal Timur Tengah seperti Qatar, Oman dan Dubai juga telah menyatakan minat menanamkan modal untuk mengembangkan agribisnis di Indonesia. [TMA, Ant] [Non-text portions of this message have been removed]
