Salam pramuka .... Menarik analisis yang diungkapkan Kak Hendro. Di luar kota besar, memang kondisinya seperti itu. Namun di kota metropolitan, jumlah Gudep yang berpangkalan di sekolah sudah merosot. Dan tidak banyak sekolah yang mewajibkan siswanya menjadi anggota pramuka. [di Koran Tempo, 5 tahun lalu, saya sudah menulis mengenai tutup warungnya sejumlah Gudep di SMA dan SMP di Jakarta].
Jadi faktor sekolah tidak menjadi variabel utama kurang munculnya Gudep teritorial di kota metropolitan. Variabel paling penting justru tidak aktifnya Kwartir Cabang mempromosikan dan membentuk Gudep teritorial. Mungkin karena kekurangan pembina, tidak ada dana, tidak mau berkeringat, asyik dengan status quo, dll. Padahal potensi berdirinya Gudep teritorial di pemukiman baru, yang berada di kota-kota metropolitan sangat besar. Mulai muncul keresahan di kalangan orang tua dari kelas menengah dan atas (yg tinggal di pemukiman tsb) terhadap pendidikan dan pergaulan anak-anaknya. Mall, PlayStation dan gaya hidup serta asesori urban menarik minat anak-anak dan remaja. Nah ... apakah Kwarcab siap mewadahi dan memfasilitasi anak-anak/remaja dari kalangan kelas menengah tersebut? Kasus Gudep Al-Mukhlishun di perumahan Griya Depok Asri bisa menjadi contoh. Setelah saya menulis Gudep ini di Majalah Tempo [lihat juga di http://www.pramuka.or.id] banyak telepon dari pembaca. Mereka menanyakan Gudep tersebut dan alamat Kak Lita. Beberapa hari kemudian, harian Republika menulis Gudep tersebut, satu halaman. Teman-teman saya dan para penelpon itu baru ngehh bahwa mulai ada pramuka di perumahan (mewah lagi). Selama ini dalam bayangan mereka pramuka itu di sekolah. Teman saya di Bekasi mau mendaftarkan anaknya (SD kelas 5) menjadi anggota pramuka. Namun dia tidak ingin anaknya masuk Gudep sekolah yang ada di Bekasi. Saya bingung menjawabnya. Kak Lita dan orang tua di perumahan Griya Depok Asri, patut diacungi jempol. Beliau maju terus meskipun Kwarcab Depok tidak memberi dukungan. Saya yakin banyak orang tua lainnya yang merindukan anaknya mengikuti aktivitas yang positif pada Sabtu-Minggu, ketimbang harus ke mall. Andaikata Kwarcab Depok, Bekasi, Tangerang aktif menggarap kompleks perumahan yang dihuni orang tua muda usia, wah bakal menarik. Saya bayangkan Gudep sekolah di wilayah tersebut bakal kempes dengan sendirinya. [juga Kwarcab di kota-kota satelit Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dll]. Tapi saya ragu ... apakah Kwarcab siap ? Maklum, latar belakang pengurus plus pelatihnya kebanyakan pegawai negeri sipil (guru, pejabat dan pensiunan), hanya sedikit yang kalangan profesional. [jangan salahkan jika kesan di masyarakat melihat organisasi ini lambat, birokratis, ketinggalan zaman, kumuh, dll] Mudah-mudahan inisiatif Kak Lita dan kakak lainnya yang juga mendirikan Gudep, mampu menggerakkan kita [mantan dewan kerja, penegak dan pandega, dll] mendirikan Gudep teritorial di wilayahnya. Jika Gudep ini semakin banyak dan orang tua dari kelas menengah atas (para profesional) terlibat, bakal menjadi sumber daya manusia yang kuat bagi kwartir. Bukankah selama 20 tahun ini, SDM kwartir ranting sampai nasional, didominasi kalangan birokrat sehingga mereka berlomba-lomba menjadikan daerahnya sebagai provinsi/kabupaten pramuka dan mengejar-ngejar dana APBN/APBD. Wassalam - uwd - --- rimata66 <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Salam Pramuka, > > Di Rapat Kerja Daerah Jawa Barat, Kakwarnas hadir di > malam pembukaan > tanggal 9 November 2007. > > Menarik betapa beliau mengharapkan revitalisasi bisa > "bunyi" di > kwarcab-kwatcab sebagai ujung tombak organisasi dan > tentunya nanti > di satuan terdepan, gugus depan. > > Yang menarik adalah pernyataan beliau, " Kita tahu > bahwa banyak > permasalahan di gugusdepan di sekolah. Kita perlu > untuk menggalakkan > gudep teritorial." > > Mungkin belum terbakar semangat karena kemarin > (kemarin Jawa) baru > meresmikan gudep teritorial di perumahan AD. > > Tapi tahukah Kakwarnas persoalan mendasarnya ? > > Bagaimana gudep teritorial bisa dibangun dan tumbuh > bila pewajiban > siswa jadi Pramuka masih terus jadi kebijakan yang > dilakukan di > kebanyakan sekolah terkecuali di kota-kota besar ? > Deklarasi > Propinsi Pramuka, Kota Pramuka, bahkan kecamatan > Pramuka segera > diikuti dengan gerakan pemakaian seragam Pramuka, > yang TIDAK DIIKUTI > dengan kegiatan latihan dan pembinaan yang > sungguh-sungguh di > sekolah-sekolah tempat gudep-gudep itu berpangkalan. > > Kalau siswa dipaksa pakai seragam Pramuka, dipaksa > latihan, maka > gudep teritorial tidak akan pernah punya anggota > untuk dibina > padahal gudep teritorial selama puluhan tahun justru > punya sejarah > keberhasilan membina anggotanya, sebelum dipaksa > gulung tikar. > > Saya heran kapan kita bisa sadar dan berhenti > bergerak dengan angka- > angka dan masalisasi yang tidak pernah berhasil > menanamkan nilai- > nilai kepanduan/kepramukaan di generasi muda kita. > > Gerakan kita harus tumbuh dan berakar. Kita buang > semua benalu yang > membuatnya tidak bisa bertumbuh besar.Kita harus > berhenti buat dia > jadi tanaman cangkokan yang begitu di atas berhenti > peduli maka ia > mati. > > Yang pertama dilakukan adalah membebaskan siswa jadi > Pramuka. Ia > boleh Pramuka di gugus depan manapun yang ia mau. > > Yang kedua, daripada memaksa siswa jadi Pramuka > dengan > menginstruksikan kewajiban itu di sekolah, maka > Dinas-dinas > Pendidikan lebih baik mendukung dan memberi peluang > agar kegiatan- > kegiatan Pramuka terdanai kegiatannya sehingga makin > banyak pula > yang mau jadi Pramuka karena tertarik dengan > kegiatannnya bukan > karena dipaksa. > > Harus dipahami juga bahwa tidak setiap guru bisa, > mau dan mampu jadi > Pembina Pramuka. Gagalnya gugus depan di sekolah > adalah refleksi > kenyataan ini. Sudah dipaksa, tapi tak ada yang > mengelolanya. > > Semoga kita bisa ber-pramuka dengan benar. > > Hendro Prakoso > > > > ____________________________________________________________________________________ Never miss a thing. Make Yahoo your home page. http://www.yahoo.com/r/hs
