kak, ada beberapa kemungkinan
- jajaran kwarda gak tau sama sekali AD/ART GP yang menyatakan Pramuka TIDAK
berpolitik, atau
- jajaran kwarda tau tapi karena terlibat dalam kancah politik maka menjadikan
GP sebagai alat berpolitik
nah kalo sudah begini, tentu ini namanya pelanggaran AD/ART. sepanjang yang
saya tau, berhak diadakannya MusdaLub untuk mengganti jajaran Kwarda yang telah
melanggar AD/ART. selain itu kwarnas pun harus tegas untuk berikan sanksi. jika
tidak, wah bisa-bisa semua kwarda/ kwarcab/ kwarran lakuin hal serupa.
tapi mari kita lihat lebih jauh lagi.
bagi saya, inilah suatu konsekuensi menjadikan kaum birokrat sebagai jajaran
kwartir. kita tentu tau walikota saja jadi MABI. di beberapa kota, ka kwarcab
biasanya seorang PNS level menengah tinggi. kebanyakan mereka DIJADIKAN anggota
Pramuka yang tentu pemahaman tentang GP pun masih setengah-setengah. saya yakin
kalo emang mengetahui banget tentu tidak akan sampe hati mengorbankan GP demi
kepentingan apapun. di level gudep saja, pembina2 yang memang cinta GP mau
berkorban demi GP.
perlu rasanya memikirkan kembali kaum birokrat dalam jajaran kwartir. apalagi
saat ini otonomi daerah & pilkada. tentu organisasi kedaerahan lebih memiliki
kekuatan mencari massa, bukan ?
terima kasih
________________________________________________________
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/
[Non-text portions of this message have been removed]
