http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/01/nas01.htm Senin, 01 Nopember 2004
Konflik di DPR Kian Meruncing Dua Koalisi Jalan Sendiri-sendiri JAKARTA - Perseteruan dan konflik antara kelompok Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan yang ada di DPR RI semakin meruncing. Bahkan hari ini susunan pimpinan "komisi tandingan'' yang dibentuk Koalisi Kerakyatan menurut rencana akan disahkan. Namun kelompok Koalisi Kebangsaan menegaskan, langkah tersebut tidak sah dan hanya bertujuan untuk mendelegitimasi fungsi DPR yang sengaja dilakukan oleh sejumlah partai pendukung kekuasaan eksekutif. Ketua F-PPP Endin Soefihara sebagai pihak Koalisi Kerakyatan menolak bahwa komisi yang akan dibentuk hari ini dikatakan sebagai komisi tandingan. ''Kami menolak ini disebut sebagai komisi tandingan karena komisi-komisi yang dibentuk Koalisi Kebangsaan tidak sah menurut pandangan kami,'' katanya di Jakarta, Minggu kemarin. Dia menjelaskan, pembentukan komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan akan dilakukan dalam rapat anggota DPR yang dihadiri kelompok Koalisi Kerakyatan. ''Ini sebagai konsekuensi dari sikap kami yang tidak mengakui komisi-komisi yang mereka (Koalisi Kebangsaan-Red) bentuk,'' ujarnya. Dia juga mengatakan, pemben tukan komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan yang dilakukan oleh Koalisi Kebangsaan jelas telah melanggar tata tertib DPR, khususnya masalah kuorum. ''Karena itu, kami juga mengimbau kepada pemerintah sebagai mitra kerja DPR untuk tidak hadir jika diundang oleh komisi-komisi yang dibentuk Koalisi Kebangsaan.'' Di tempat terpisah, anggota F-Partai Golkar Nusron Wahid (Kelompok Koalisi Kebangsaan) menegaskan, pembentukan komisi-komisi tandingan itu tidak sah karena tidak melalui prosedur yang benar dari penentuan komisi serta bidang-bidang dan patner kerjanya. Dia menyayangkan sikap partai pendukung kekuasaan (eksekutif-Koalisi Kerakyatan) yang selalu melakukan walk out dalam sidang-sidang DPR karena takut kalah dalam melakukan voting. ''Mereka mengaku kerakyatan ternyata takut tidak kebagian tempat di kekuasaan. Ini DPR kok seperti organisasi mahasiswa saja pakai tandingan-tandingan.'' Nusron mengingatkan, jika pertikaian itu berlarut-larut, jelas kepercayaan rakyat semakin berkurang yang pada akhirnya akan terjadi delegitimasi DPR. Sebab, rakyat bisa menilai legislatif ternyata tidak bisa mengurus diri sendiri, apalagi mengurusi rakyat dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat. ''Itulah yang saya maksud delegitimasi DPR.'' Selain itu, lanjutnya, akibatnya DPR akan kekurangan waktu dan kesempatan untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif. ''Itulah yang disengaja oleh Koalisi Kerakyatan yang menjadi pendukung eksekutif, mendelegitimasi fungsi DPR.'' Sementara itu, Wakil Ketua FKB DPR Erman Suparno (Koalisi Kebangsaan) mempersilakan kalau lima fraksi yang masuk dalam kelompok Koalisi Kerakyatan akan membentuk kelompok komisi karena hal itu merupakan hak mereka. ''Namun kelompok komisi semacam itu tidak akan efektif karena di DPR ada mekanisme yang diatur sesuai dengan tata tertib yang disepakati,'' katanya. Kelompok komisi, lanjut politikus dari Jawa Tengah ini, tidak akan bisa memanggil pemerintah karena pemerintah akan melihat tata tertib dan aturan yang ada. ''Di DPR itu ada rapat kerja antara pemerintah dan DPR, atau dengar pendapat umum dan sebagainya, sedangkan untuk mengundang mereka itu surat Dewan ditandatangani pimpinan. Jadi, kelompok komisi itu tak akan bisa memanggil eksekutif.'' Erman menegaskan, dirinya tidak ingin melihat persoalan ini sebagai pihak Koalisi Kebangsaan atau Koalisi Kerakyatan. Yang penting, bagaimana membangun kebersamaan dalam melihat ke depan dengan parlemen oriented. ''Kita harus sadar bahwa kita sebagai wakil rakyat dipilih melalui pemilihan yang dibiayai dengan uang rakyat.'' Wakil Ketua Fraksi PKS Irwan Prayitno (Koalisi Kerakyatan) menjelaskan, pembentukan kelompok fraksi oleh Koalisi Kerakyatan itu didasari kenyataan tidak sahnya komisi dan pimpinan komisi yang dibentuk Kebangsaan. ''Komisi yang ada sekarang tidak sah. Padahal kami, lima fraksi dari Koalisi Kerakyatan, ingin supaya kita bisa segera bekerja. Maka kami membentuk kegiatan dalam fraksi masing-masing yang kelak digabungkan dengan lima fraksi yang ada dengan nama kelompok fraksi,'' katanya. Rencananya, kelompok fraksi ini akan dibuat 11, sesuai dengan jumlah komisi yang ada di DPR, dan tugasnya dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing. Irwan juga menolak kelompok fraksi ini dikatakan sebagai komisi tandingan. ''Sekali lagi saya tegaskan, kita bukan komisi tandingan. Ini adalah fraksi-fraksi yang telah disahkan di paripurna DPR, dan akan bekerja untuk menampung aspirasi masyarakat. Tugas kami kelak antara lain melakukan kunjungan ke mitra kerja masing-masing, misalnya gabungan kelompok fraksi I akan bertemu dengan TNI, gabungan kelompok fraksi VI bertemu dengan BUMN, dan seterusnya.'' Dia mengatakan, tindakan tersebut perlu dilakukan untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan bidang masing-masing, kemudian meneruskannya kepada pemerintah. ''Tapi kami tidak akan mengambil keputusan, atau melakukan rapat kerja dengan pemerintah. Kami hanya akan menampung aspirasi, membahasnya, dan menyampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti sehingga tidak mungkin terjadi tabrakan antara kelompok kami dan komisi yang ada,'' ungkapnya. Dia juga menjelaskan, hari Senin ini setiap fraksi akan rapat dan agendanya adalah sosialisasi kepada anggota fraksi serta membawa usulan nama-nama, baik anggota maupun pimpinan yang akan duduk di tiap kelompok fraksi. Mengenai koordinasi dengan pimpinan DPR, Irwan menyatakan hal itu tidak perlu karena gabungan kelompok fraksi merupakan kelompok yang otonom. (nas,di-87-33n) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
