http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2005012823140847
Sabtu, 29 Januari 2005 100 HARI SBY-KALLA Dalam Kepungan Neoliberalisme Oleh: Revrisond Baswir; Pemerhati ekonomi-politik UGM PADA masa kampanye pemilihan presiden lalu, saya menulis sebuah artikel mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam memilih presiden. Salah satu hal yang saya tekankan adalah mengenai arti penting susunan anggota kabinet. Hemat saya, visi dan misi seorang calon presiden tidak dapat hanya disimak berdasarkan janji-janji yang mereka kemukakan selama masa kampanye. Tidak kalah pentingnya dari janji-janji kampanye para calon presiden adalah corak figur yang akan membantu mereka dalam menjalankan roda pemerintah. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) muncul sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, tetapi susunan anggota kabinet belum diumumkan, saya kembali menulis sebuah artikel yang mengungkapkan kecemasan saya terhadap prospek kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-JK. Kecemasan saya itu terutama dipicu oleh mencuatnya beberapa nama calon anggota tim ekuin (ekonomi keuangan dan industri), yang dalam pandangan saya, memiliki cara berpikir ekonomi sangat berbeda dari visi dan misi ekonomi SBY. Sebagaimana diketahui, visi dan misi ekonomi SBY, yang saya sebut sebagai Esbeyenomics, memiliki corak yang sangat berbeda daripada corak pemikiran ekonomi arus utama yang banyak dianut oleh para ekonom dan para pengusaha di Indonesia. Sebagaimana tertuang secara akademis dalam disertasi yang dipertahankannya di Institut Pertanian Bogor (IPB), Esbeyenomics dalam garis besarnya memiliki tiga ciri. Pertama, Esbeyenomics menaruh perhatian yang sangat besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini tidak hanya penting, karena sangat kronisnya masalah kemiskinan dan pengangguran yang melanda Indonesia, tetapi terutama karena kedua hal tersebut langsung berkaitan dengan pemenuhan hak asasi ekonomi warga negara. Kedua, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Esbeyenomics dengan sadar meletakkan prioritas pembangunan di sektor pertanian dan perdesaan. Hal itu tidak dilakukan semata-mata karena terkonsentrasinya kaum miskin dan pencari kerja di sektor pertanian dan perdesaan, tetapi sekaligus sebagai upaya untuk memindahkan sumbu perputaran roda ekonomi nasional dari pasar internasional ke pasar domestik. Sebab itu, ketiga, dalam pandangan Esbeyenomics, tindakan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bukanlah meningkatkan pembuatan utang luar negeri baru atau memuliakan masuknya investasi asing, melainkan meningkatkan alokasi anggaran negara untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan perdesaan. Kerangka berpikir Esbeyenomics yang lebih berorientasi pada sektor pertanian dan perdesaan, kemandirian ekonomi melalui penguatan pasar domestik, dan peningkatan peranan negara tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan kerangka berpikir ekonomi neoliberal yang dianut oleh kebanyakan ekonom dan pengusaha di Indonesia. Sebagaimana terungkap secara rinci dalam agenda Konsensus Washington yang disusun oleh IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika, agenda utama ekonomi neoliberal dalam garis besarnya meliputi empat agenda berikut: pelaksanaan kebijakan uang ketat dan penghapusan subsidi, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi sektor perdagangan, dan pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi, menjelang dini hari 20 Oktober 2004, setelah mendapat kecaman dari sejumlah mahasiswa dan mengalami penundaan selama hampir empat jam, ternyata justru kecemasan saya itulah yang benar-benar menjadi kenyataan. Sebagaimana diketahui, tim ekuin Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tidak hanya dipimpin oleh mantan Ketua Kadin Aburizal Bakrie, tetapi diperkuat oleh sejumlah nama yang tidak perlu diragukan lagi kegandrungannya terhadap ekonomi pasar. Mereka adalah mantan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB) Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan, mantan Menteri ESDM Kabinet Gotong Royong (KGR) Purnomo Yusgiantoro pada posisi yang sama, peneliti CSIS Mari Pangestu sebagai Menteri Perdagangan, Preskom PT PLN Andung Nitimihardja sebagai Menteri Perindustrian, mantan Direktur IMF Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Menyimak deretan nama tersebut, arah kebijakan ekonomi KIB sebenarnya sudah dapat diduga. Artinya, dengan munculnya nama-nama yang sangat probisnis dan propasar itu, lebih-lebih dengan munculnya dua nama mantan direktur pada lembaga keuangan multilateral, berlanjutnya pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal dalam penyelenggaraan ekonomi Indonesia menjadi sulit dihindarkan. Dan, saya kira, memang demikianlah yang berlangsung dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-JK. Ibaratnya, 100 hari pertama pemerintahan SBY-JK tidak hanya mempertontonkan terjadinya pertarungan ekonomi-politik yang cukup seru dalam memperebutkan tim ekuin. Pada saat yang sama ia juga mengungkapkan tenggelamnya Esbeyenomics dalam kepungan neoliberalisme. 'The show must go on' Sehubungan dengan itu, saya setidak-tidaknya mencatat lima hal penting yang dapat diajukan sebagai bukti betapa sangat tingginya komitmen tim ekuin KIB untuk melanjutkan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal di Indonesia. Pertama, adanya komitmen tim ekuin KIB untuk bekerja sesuai white paper dan APBN 2005. white paper dan APBN 2005 adalah dua dokumen ekonomi-politik yang disusun oleh pemerintah dan parlemen era pemerintahan Megawati. Dengan demikian, tidak berlebihan bila segera muncul kesan bahwa tim ekuin KIB sesungguhnya tidak lebih dari tim ekuin Kabinet Gotong Royong (KGR) II. Sesuai dengan perhitungan yang terdapat dalam APBN 2005, mudah dimengerti bila agenda pertama yang dijual oleh tim ekuin KIB adalah rencana kenaikan harga BBM. Hebatnya, yang turut berteriak mengenai rencana kenaikan sebesar rata-rata 40 persen itu tidak hanya Menkeu atau Menko Perekonomian. Pengumuman rencana kenaikan harga BBM justru dikemukakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kedua, adanya 'kesepakatan bersama' antara Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) untuk memasukkan pendidikan sebagai bagian dari sektor jasa yang akan diliberalkan dalam rangka General Agreement on Tariffs and Services (GATS). Padahal, jauh sebelum pembentukan KIB, kebijakan yang dimotori oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) itu telah ditolak Forum Rektor. Belakangan, walaupun Mendag dan Mendiknas tampak mencoba mengakomodasi aspirasi Forum Rektor, yaitu dengan membatasi liberalisasi pendidikan pada pendidikan kejuruan, namun keduanya tetap memperlihatkan kecenderungan yang kuat ke arah liberalisasi menyeluruh sektor pendidikan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Mendag Mari Elka Pangestu, "Rencananya pemerintah hendak membukanya, tapi, saat ini belum bisa karena ada penolakan dari Forum Rektor." Ketiga, adanya resistensi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro terhadap pembatalan Undang-undang (UU) Kelistrikan No 20/2002 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana diketahui, dalam rangka judicial review UU Kelistrikan yang diajukan oleh Serikat Pekerja PT PLN, MK memutuskan bahwa UU tersebut terbukti secara syah bertentangan dengan UUD 1945. Sebab itu, sebelum tersusunnya UU Kelistrikan yang baru, pemerintah wajib mengelola sektor kelistrikan sesuai dengan UU No 15/1985. Tetapi tim ekuin Kabinet Indonesia bersatu cenderung berpandangan lain. Pembatalan UU Kelistrikan No 20/2002 itu justru cenderung dipandang sebagai malapetaka. Sebab itu, dalam rangka penyelenggaraan pertemuan puncak infrastruktur, 17-18 Januari 2005, Menteri ESDM segera mengumumkan diterbitkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No 15/1985, yang cenderung melanjutkan pelaksanaan agenda-agenda yang tercantum dalam UU Kelistrikan No 20/2002. Keempat, adanya kecenderungan tim ekuin KIB untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan teori tetesan ke bawah. Sebagaimana terungkap secara terinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2005-2009 diproyeksikan akan mencapai rata-rata 6,6% per tahun. Untuk mencapai laju pertumbuhan yang cukup ambisius tersebut, KIB berencana meningkatkan peranan investasi swasta, domestik dan asing, dari sekitar Rp2.123,6 triliun untuk periode 2000 - 2004 menjadi sekitar Rp3.684,2 triliun untuk periode 2005 - 2009. Khusus mengenai peranan negara, RPJM memproyeksikan bahwa defisit APBN akan terus berlanjut hingga 2007. Artinya, jika UU Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 merencanakan akan mencapai anggaran berimbang pada 2004, maka RPJM menundanya menjadi 2008. Hal yang terakhir ini jelas merupakan indikasi akan berlanjutnya pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal seperti penghapusan subsidi, divestasi perbankan, dan privatisasi BUMN, setidak-tidaknya hingga akhir 2007. Kelima, terungkapnya resistensi terbuka Menkeu dan Menteri PPN/Ketua Bappenas terhadap tawaran moratorium dan penghapusan sebagian utang luar negeri yang dikemukakan oleh negara-negara anggota Paris Club. Sebagaimana diketahui, menyusul terjadinya bencana tsunami di Aceh dan sebagian Sumatra Utara, dimotori oleh Jerman dan Prancis, negara-negara anggota Paris Club mengambil inisiatif menawarkan moratorium dan penghapusan utang kepada Indonesia. Alih-alih menyongsong inisiatif tersebut dengan menyusun proposal dan tim lobi yang handal, Menkeu dan Menneg PPN/Ketua Bappenas justru sibuk mengemukakan berbagai argumentasi mengenai bahaya moratorium bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Setidak-tidaknya terdapat tiga alasan utama yang mereka kemukakan untuk menolak tawaran bersejarah tersebut. Pertama, mereka yakin moratorium akan memaksa Indonesia untuk kembali berada di bawah pengawasan IMF. Kedua, mereka yakin bahwa moratorium akan ditolak oleh Jepang. Dan, ketiga, mereka juga yakin bahwa pelaksanaan moratorium akan berdampak pada turunnya rating utang Indonesia. Satu persatu argumentasi mereka itu dibantah oleh IMF, Jepang, dan lembaga rating internasional seperti Moody's dan Standard and Poor. Meski begitu, tanpa alasan yang jelas, keduanya cenderung bertahan. Akibatnya, meskipun diproyeksikan mendapat hibah sebesar US$1,6 miliar dari negara-negara yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI), tim ekuin KIB nekat membuat tambahan utang luar negeri baru (pinjaman proyek untuk rekonstruksi Aceh) sebesar US$0,7 miliar. Tantangan ke depan Menyimak kelima catatan tersebut, dapat disaksikan betapa sangat kuatnya watak neoliberal yang mewarnai tim ekuin KIB. Dibandingkan dengan tim ekuin KGR I, kecuali pada Kementerian BUMN, watak neoliberal KGR II justru tampak lebih kuat. Dengan kecenderungan seperti itu, kecuali terjadi perombakan susunan anggota kabinet, dapat disaksikan betapa sangat sempitnya peluang penerapan ekonomi kerakyatan ala Esbeyenomics dalam lima tahun ke depan. Lebih-lebih dengan bertahannya Post Program Monitoring IMF dan tersusunnya RPJM 2005-2009. Bahkan, dengan bertambahnya pembuatan utang luar negeri baru dalam rangka rekonstruksi Aceh, yang oleh Menteri PPN/Ketua Bappenas diproyeksikan akan mencapai US$4,5 miliar, transformasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi pasar neoliberal akan semakin sulit dicegah. Dengan menyatakan itu, tentu bukan maksud saya untuk mengatakan bahwa perlawanan terhadap neoliberalisme akan berakhir begitu saja. Sebagaimana telah berlangsung lima tahun belakangan, penguatan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal dapat dipastikan akan diikuti oleh menguatnya perlawanan terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian, secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan akan tetap diwarnai oleh terjadinya pertentangan sengit antara pemerintah yang tetap melaju dengan agenda ekonomi neoliberalnya, dengan meluasnya perlawanan berbagai komponen masyarakat terhadap pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal tersebut. Pertanyaannya, pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti apakah sesungguhnya yang ingin kita capai di tengah-tengah tindasan utang dan pertentangan sengit seperti itu? Wallahu a'lam bissawab.. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
