Refleksi: Kalau kecurangan-kecurangan di BUMN menyakitkan kaum Nasionalis, maka timbul pertanyaan apakah benar ada yang namanya kaum nasionalis? Bila ada di mana mereka selama ini? Ataukah karena sekarang "mereka" tidak kebagian rejeki lantas menyakitkan?
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0504/18/taj01.html Kecurangan di BUMN Menyakitkan Kaum Nasionalis Nilai impor minyak mentah yang semakin besar karena kebutuhan domestik tinggi dan rupiah yang terus melemah terhadap dolar telah membuat sulit keuangan pemerintah. Kesulitan makin bertambah lantaran pemerintah harus mengeluarkan dana untuk program rehabilitasi akibat berbagai bencana alam. Pemerintah boleh jadi tidak akan menaikkan harga BBM lagi sebab masyarakat bakal memberikan reaksi lebih tajam dari kenaikan pertama. Namun bila harga tidak dinaikkan untuk kedua kali, defisit yang harus ditanggung amat besar. Sebagai gambaran kasar, bila impor minyak mentah dan produk BBM per bulan mencapai 26.000 barrel sementara harganya US$ 52 per barrel, dana yang dibutuhkan lebih dari US$ 1.350.000.000. Pemerintah memang akan memperoleh penerimaan dari hasil ekspor minyak bumi, namun hasilnya tetap defisit sebab berdasarkan UU Otonomi Daerah maka harus dikurangi bagi hasil migas untuk daerah-daerah yang menghasilkan migas itu. Keputusan Paris Club yang menunda utang selama setahun, membuat pemerintah mungkin bisa menambal selisih yang muncul, apalagi bila ada penajaman skala prioritas dalam pembangunan proyek-proyek. Peluang juga ada bila pemerintah menerbitkan obligasi atau surat utang yang memungkinkan perolehan dana segar. Berbagai pihak menilai penerbitan ini merupakan cara yang terbaik ketimbang berutang secara tradisional, namun kabarnya gagasan itu terganggu karena lemahnya unsur kredibilitas. Pemerintah juga punya pilihan lain seperti menjual aset-aset pemerintah sebagaimana yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Terbukti, sekalipun dikritik tajam dan dicurigai ada kolusi, penjualan aset tersebut memungkinkan pemerintah mengisi kocek APBN. Penerimaan pajak dari aset-aset yang dijual itu juga memperlihatkan kenaikan yang sangat berarti. Bila pendapatan dari hasil penerbitan surat utang tidak mencukupi, pemerintah mau tidak mau harus meninjau kembali aset-asetnya. Masih ada Badan Usaha Milik Negara yang layak jual dan diminati dunia usaha, seperti perbankan. Persoalannya sekarang masih ada perbenturan antara kerelaan menjual dengan dalih yang realistis-pragmatis dan ketidakrelaan melepaskan aset karena alasan nasionalisme dan sebagainya. Walaupun kenyataannya sudah banyak aset negara yang dijual maupun dikelola seluruhnya oleh pihak asing, namun ketidakrelaan itu masih tetap ada, apalagi ketika diketahui aset yang dijual terlalu murah dan penjualannya mengandung motif tersembunyi. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, penjualan aset pemerintah adalah sesuatu yang harus dihindari. Jiwa nasionalisme menghendaki supaya aset-aset nasional dikuasai dan dikelola bangsa sendiri, apalagi bila sekalian aset tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kendati pahit, harus diakui, kepercayaan yang diberikan rakyat untuk mengelola BUMN telah disia-siakan. Perilaku menjadikan BUMN sebagai kasir tak pernah hilang, kendati pun kita sudah masuk ke alam yang demokratis. Para pihak yang mengelola BUMN tersebut ternyata memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Maka tidak heran bila sekarang muncul fakta, BUMN tertentu mengalami skandal keuangan. Jumlahnya sudah mencapai triliunan rupiah. Fakta-fakta penyelewengan tersebut sangat menyakitkan bagi mereka yang memiliki jiwa nasionalisme. Mereka tersudut lantaran perilaku eksekutif berdasi yang tidak taat hukum itu, padahal tidak ada yang salah dengan nasionalisme karena negara-negara yang memelopori globalisasi perdagangan mendasari sikapnya itu juga dengan nasionalisme. Mereka ingin mempertahankan kesejahteraan rakyatnya melalui dominasi pasar. Kebetulan, kebanyakan pasar itu bekas negara jajahan. Perbedaan pandangan antara mereka yang pro pasar bebas dan nasionalisme tampaknya akan dimenangkan oleh mereka yang pro pasar bebas. Penyebab utamanya adalah karena sejak awal pembangunan ekonomi diarahkan kepada bangunan pasar bebas dengan dalih menarik investasi asing dan karena pemerintah tidak bisa menanggung beban pembiayaan pembangunan. Pengarahan tersebut makin mengerucut sementara di lain pihak, pengelolaan BUMN tidak pernah dilakukan secara semestinya. Sejumlah BUMN dari berbagai bidang usaha yang nyata-nyata sangat vital telah dijual. Sumber-sumber daya alam telah dikelola pihak asing dengan keleluasaan yang amat luas, sementara anak negeri telah menangani hutan secara semena-mena padahal mereka memperoleh persentase yang sangat kecil dibandingkan dengan sang cukong. Kita mengharapkan sekalipun aset-aset pemerintah yang tersisa akhirnya dijual, hendaknya unsur-unsur nasionalisme tetap dipertahankan. Indonesia sesungguhnya telah dikarunia berbagai kelebihan ketimbang negara lain. Untuk itu sebaiknya, kita tidak hanyut dengan irama gendang yang dimainkan pihak asing seperti yang terjadi selama ini. Sejalan dengan perkembangan seperti di atas, kita harapkan pemerintah memberi perhatian yang lebih besar kepada pengajaran nilai-nilai kejuangan di sekolah-sekolah. Selain itu, pemerintah juga perlu menganekaragamkan sumber-sumber pendidikan di luar negeri supaya pola pikir kaum intelektual tidak berorientasi ke Barat. *** Copyright � Sinar Harapan 2003 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Has someone you know been affected by illness or disease? Network for Good is THE place to support health awareness efforts! http://us.click.yahoo.com/rkgkPB/UOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
