http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/18/nas06.htm Senin, 18 April 2005NASIONAL
Analisis Politik Bisnis Anak Pejabat Didik J Rachbini DALAM menanggapi isu bisnis anak pejabat, para petinggi kita dengan longgar menyatakan bahwa hal itu tidak apa-apa, sepanjang mengikuti aturan main. Pernyataan normatif itu tidak ada yang salah, karena KKN dapat dihindari dengan aturan main yang sehat, transparan, serta dukungan perilaku yang demokratis. Tanpa pilar aturan main dan kultur perilaku tersebut, maka bisnis anak-anak pejabat akan menjadi pintu masuk menuju jalan tol KKN, seperti dulu. Ungkapan senada pernah disampaikan mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat Orde Baru dulu. Tetapi kenyataan di lapangan, yang terjadi adalah praktik KKN yang sangat meluas. Akhirnya, sistem ekonomi modern menjadi praktik kronisme, yang menimbulkan dampak kesenjangan ekonomi. Alasan Budaya dan Sistem Dengan demikian, isu tentang bisnis anak pejabat merupakan faktor kritis dalam politik bisnis di Indonesia. Jika sistem menjadi longgar terhadap hal itu, maka kemungkinan KKN akan menjadi meluas, meskipun ada keinginan kuat untuk meletakkan aturan main yang sehat. Tapi masalahnya tidak lain karena kultur kolektif kita masih bersifat feodal di mana pejabat menjadi sentral di dalam masyarakat. Bangsa kita, merupakan bangsa yang memiliki pengalaman sejarah dari bentuk kerajaan, yang kemudian menjadi negara republik. Pengalaman itu tidak serta merta dapat meninggalkan kultur feodal di dalam masyarakat. Faktor budaya seperti itu, merupakan kondisi yang harus diperhitungkan dalam melihat sistem ekonomi politik nasional, dan transisi demokrasi menuju negara modern. Artinya, modernisasi demokrasi dan pemberantasan KKN tidak cukup mudah untuk diatasi tanpa secara bersamaan memperbaiki faktor budaya seperti itu, misalnya, melalui pendidikan, media massa, dan sebagainya. Sebagai negara republik, kita mempunyai pengalaman-pengalaman tersendiri berkaitan dengan kepemimpinan negara. Mulai dengan terjadinya kepemimpinan diktator oleh kalangan sipil, otoriterisme oleh kalangan militer, sampai dengan saat ini setelah tumbangnya kepemimpinan Orde Baru yang dipegang Soeharto, sampai dengan munculnya kepemimpinan masa transisi demokrasi. Periode belajar demokrasi juga belum terlalu panjang, sehingga basis budaya, sistem konstitusi, dan aturan main dalam politik ekonomi masih sangat rapuh. Tentu saja dalam masa transisi demokrasi itu perlu pengawalan secara seksama oleh berbagai pihak, baik kalangan cendekiawan, agamawan, maupun masyarakat sipil lainnya, agar transisi itu tidak berlarut-larut atau mati di tengah jalan. Karena bagaimana pun juga pengalaman-pengalaman yang terjadi, seperti di Amerika Latin, transisi demokrasi berjalan terseok-seok dan berlarut-larut, sehingga belum mampu memberikan apa yang diharapkan rakyat, berupa kesejahteraan rakyat. Transisi demokrasi yang gagal menimbulkan sosok demokrasi yang tidak terkonsolidasi. Di dalamnya akan muncul lagi feodalisme modern, kapitalisme kroni, konglomerasi, kesenjangan kaya dan miskin, kepincangan dalam kesejahteraan ekonomi, dan kemiskinan yang meluas. Pejabat punya kuasa, sekaligus menguasai sumber-sumber ekonomi, yang kemudian didistribusikan secara terbatas di lingkungan sekitarnya, kerabat, dan kroni-kroninya. Transisi demokrasi demokrasi yang gagal, sepertinya hanya menguntungkan elit-elit politik saja, belum mampu menyentuh sebagian besar masyarakat. Artinya, transisi demokrasi hanya dinikmati segelintir kelompok karena tatanan yang modern, transparan, dan terbuka belum terwujud. Tentu saja hal itu sangat rawan bagi prospek pembangunan demokrasi karena yang mengambil peluang ekonomi hanya kalangan elite pusat dan daerah. Riskan Dalam masa transisi demokrasi itu, harus diingat bahwa aturan main yang akan ditegakkan belum sepenuhnya bisa berjalan. Karenanya dalam setiap tindakan masyarakat dalam bernegara belum ada kepaduan pegangan aturan. Ini yang menjadikan belum mungkinnya kita melakukan usaha (bisnis) secara fair tanpa adanya perlindungan dari pihak yang berkuasa. Karenanya, isu bisnis anak pejabat akan menjadi masalah di dalam sistem, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa tidak menjadi soal bila keluarga atau anak pejabat terjun di dunia bisnis, asal mengikuti aturan main. Syarat berpegang pada aturan yang ditetapkan, adalah suatu hal yang sulit untuk diwujudkan karena faktor-faktor budaya tersebut di atas. Karena bagaimanapun juga sebagai negara yang sedang menghadapi masa transisi demokrasi, masih sangat sulit untuk mematuhi aturan main dengan baik. Isu bisnis anak pejabat mesti tetap diwaspadai agar tidak menjadi pintu masuk KKN kembali seperti di masa yang lalu. Pengalaman sejarah bisnis keluarga atau anak pejabat di Indonesia, adalah buruk. Kebanyakan pebisnis kroni tersebut, masuk dengan cara KKN dan ingin mengerjakan semua bidang usaha. Praktik tersebut kemudian menjadi jaring-jaring konglomerasi yang tidak efisien, dan tidak berbeda dengan perburuan rente ekonomi. Hal itu sebenarnya menunjukkan ketidakprofesionalan dalam cara kerja, seperti yang ditunjukkan dengan tidak adanya konsentrasinya usaha pada satu bidang untuk menjadi core-nya. Dengan cara itu, berarti mereka bekerja secara serabutan, tentu saja cara kerja seperti itu menunjukkan bahwa praktik tersebut hanya merupakan semangat berburu rente ekonomi, yang memang tidak profesional. Apa yang menjadi objek bisnis semata-mata hanya dalam rangka mendapatkan perlindungan dari negara, yang terkait sebagai keluarga. Praktik bisnis tersebut tidak dilakukan dengan cara yang fair sesuai dengan kemampuan secara profesional.(Didik Rachbini, ekonom dan anggota DPR RI-69) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Has someone you know been affected by illness or disease? Network for Good is THE place to support health awareness efforts! http://us.click.yahoo.com/rkgkPB/UOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
