http://www.suarapembaruan.com/News/2005/05/18/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Elite? Ya Elite! (Presiden, Wapres, Menteri, dan DPR Dilarang Baca!) Muhtadin AR SEORANG sahabat berkebangsaan asing dalam sebuah obrolan ringan di warung bakmi jawa bertanya kepada penulis, lebih mudah mana, berbuat baik kepada orang lain dengan memakai uang (biaya) sendiri, atau berbuat baik kepada orang lain dengan memakai uang (biaya) orang lain? Tanpa berpikir panjang pun lalu penulis menjawab, menurut akal sehat, pasti lebih mudah berbuat baik kepada orang lain dengan menggunakan uang orang lain. Karena dalam benak penulis, pertanyaan itu hanyalah canda seorang sahabat karib, yang tidak memiliki makna dan kepentingan apa-apa. Sekadar guyon dan sindiran agar penulis berkenan menraktir (membayari) salah satu makanan khas ini. Tetapi, ternyata sahabat itu menyalahkan jawaban penulis. Menurutnya, berbuat baik kepada orang lain dengan menggunakan uang sendiri, jauh lebih mudah ketimbang menggunakan uang orang lain. Pasalnya, dengan memakai uang sendiri, berarti kita tidak akan merepotkan orang lain. Merepotkan? Lama penulis merenungi jawaban itu. Benarkah berbuat baik kepada orang lain dengan menggunakan uang orang lain itu jauh lebih sulit? Di mana kesulitannya? Bukankah dengan menggunakan uang orang lain berarti kita tidak mengeluarkan biaya sendiri, hanya sebagai perantara? Berbagai literatur yang pernah penulis baca pun, coba penulis ingat-ingat kembali, tetapi jawabannya sama, bahwa lebih mudah berbuat baik pada orang lain dengan menggunakan uang orang lain ketimbang uang sendiri. Tetapi mengapa sahabat itu menyalahkan jawaban penulis? Dari sudut pandang mana dia menggunakan analisisnya? Apakah dia melihat persoalan dengan tidak menggunakan akal sehat? Tanpa berpikir panjang, atau sekadar canda? Kepercayaan Memang, untuk berbuat baik kepada orang lain dengan menggunakan uang orang lain, dibutuhkan sebuah kepercayaan dan kejujuran. Dan, itu sangat sulit untuk kita dapatkan. Tetapi, bukankah dengan memakai uang orang lain, berarti kita hanya memerlukan trust? Artinya, tanpa mengeluarkan modal saja, kita sudah dapat berbuat baik terhadap orang lain, lalu bagaimana seandainya kita mengeluarkan modal, tentu kita akan dapat berbuat yang jauh lebih baik lagi. Tetapi, benar juga jika melihat kenyataan yang menghampar di depan mata kita. Bukankah aparatur negara, mulai dari presiden, wapres, menteri, gubernur, wali kota, bupati, juga anggota dewan, camat, lurah dan seluruh aparatur di bawahnya, itu sesungguhnya diangkat untuk berbuat baik kepada seluruh rakyat? Bahkan untuk berbuat baik, bukankah mereka juga dibayar dengan memakai uang orang yang semestinya mereka baiki pula? Itu logika akal sehat, Bung! Sahabat itu mencoba mengingatkan penulis kembali. Tetapi, kalau itu logika akal sehat, berarti seluruh aparatur di negeri ini dalam mengelola pemerintahan tidak memakai akal sehat, dong? Nyatanya, angka kemiskinan dan pengangguran dari tahun ke tahun semakin naik? Bahkan karena di kampung halamannya sendiri (Indonesia) tidak ada pekerjaan, mereka rela digebuki (juga tak sedikit yang diperkosa) di negara orang (Malaysia), karena tidak dilengkapi dengan dokumen, sebagai tenaga kerja ilegal. Bukankah negeri ini sumber daya alamnya melimpah ruah, yang cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya? Gemah ripah loh jinawi? Bukankah hutan ini telah dibabat dan dijarah habis-habisan, pasir laut dikeruk secara berlebihan, tambang emas dikeruk dengan sistem pelaporan tembaga, sumber-sumber minyak dieksplorasi sedemikian rupa, lalu hasilnya dijual mentah dengan harga sangat murah, dan setelah itu kita mengimpor dengan harga sangat mahal, sehingga (dengan terpaksa?) harga BBM dinaikkan hingga 30 persen yang berarti semua kebutuhan juga ikut naik, padahal penghasilan kita masih jauh dari kategori cukup. Lalu ke mana semua kekayaan itu? Mana untuk rakyat? Rakyat yang kecil-kecil ini? Kalau seorang pejabat eselon II atau III di sebuah direktorat suatu departemen (golongan IV), yang gaji per bulannya kurang dari Rp 4 juta, mengapa bisa memiliki rumah sangat mewah dan mobil lebih dari lima buah? Bukankah dia hanya seorang pegawai negeri sipil, yang tidak memiliki sumber penghasilan selain gaji tersebut? Tetapi, mengapa rakyat biasa untuk sekadar makan saja, harus disubsidi? Kalau negeri ini miskin, mungkin kenyataan demikian tidak begitu menjadi persoalan. Pasalnya, negeri ini kaya! Bahkan kaya raya! Yang kekayaan alamnya cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya. Tetapi, mengapa sebagian besar rakyat di negeri ini selalu saja berimpit dengan kesulitan hidup, sementara yang lain justru bergelimang dengan harta? Padahal, golongan kedua ini adalah mereka "yang dibayar" untuk mengatur dan mendistribusikan kekayaan negara, agar tidak ada ketimpangan dalam masyarakat? Benarkah? Mungkin, negeri ini kaya atau tidak, yang jika diteruskan akan menjadi debat kusir tiada ujung. Satu pihak menganggap bahwa negara ini miskin karena memiliki utang di mana-mana. Tetapi, mana mungkin negeri ini miskin kalau uang yang dikorup saja (tahun 2004) mencapai Rp 167 triliun, hampir separo dari APBN (baca: laporan BPK). Lihatlah gunung-gunung di Kalimantan dan Irian yang berisi emas dan batubara. Lihatlah Riau, Aceh, Sulawesi dan daerah lainnya, yang alamnya menyimpan gas dan minyak. Sekarang yang menjadi persoalan, mengapa orang-orang yang semestinya bertugas (aparatur negara) untuk mendistribusikan kekayaan negara itu tidak melaksanakannya? Tidak tahukah mereka cara bekerjanya? Ataukah memang karena mereka tidak mau? Bukankah untuk melaksanakan tugas itu, mereka tidak perlu mengeluarkan modal, tetapi bahkan dibayar? Benarkah bahwa berbuat baik kepada orang lain dengan memakai uang orang lain itu memang sulit, sebagaimana dinyatakan sahabat itu? Penulis jadi teringat keluhan orang di warung-warung kopi, bahwa semua ini terjadi karena sistem birokrasi kita yang longgar dan korup, lebih mengedepankan kuantitas daripada kualitas kerja. Lebih senang maen catur dan baca koran di kantor ketimbang menyelesaikan pekerjaan, lebih senang menenderkan proyek kepada rekanan ketimbang mengerjakannya sendiri, dan lainnya. Tetapi, benarkah yang bobrok adalah sistem birokrasinya? Tidakkah semua ini terjadi karena "pola pikir" pejabatnya yang bermental ndoro (majikan) di depan rakyatnya, tetapi bermental babu di hadapan negara lain, selalu didikte, dikadali, dan dilecehkan? Minta dilayani masyarakatnya, tetapi menjadi pelayan di hadapan negara lain. Inikah potret elite dari sebuah negara yang sedang mencari identitas? Tidak ingatkah mereka, tugas pejabat negara (beserta aparaturnya) hanyalah mengatur dan mendistribusikan kekayaan negara, bukan memperkaya diri? Pada akhirnya penulis yakin, selama para penyelenggara negara ini tidak mengubah pola pikir, bekerja untuk melayani yang membayar, maka selama itu pula kekayaan negara ini tidak akan pernah dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Elite, di mana pun dan kapan pun juga tetaplah elite. Karena posisinya, dia (beserta kelompoknya) akan tetap memperkaya diri, meskipun di kanan-kirinya orang tidak bisa makan. Dan benar, berbuat baik dengan uang orang lain, ternyata lebih sulit ketimbang memakai uang sendiri. Buktinya, aparatur negeri ini tetap tidak bisa berbuat baik terhadap seluruh rakyat. Padahal, untuk berbuat baik, mereka dibayar. Lama penulis merenungi hal ini sebelum akhirnya ditegur wajah ganteng berambut pirang di sebelah: ayo makan dulu, kagak usah dipikirin. Namanya juga Indonesia! * Penulis adalah peneliti Pe himpunan Pengembangan P santren dan Masyarakat (P3M) Jakarta Last modified: 18/5/05 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Has someone you know been affected by illness or disease? Network for Good is THE place to support health awareness efforts! http://us.click.yahoo.com/rkgkPB/UOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
