Refl: Bagaimana korupsi bisa diberantas kalau para petinggi negara dari puncak kekuasaan negara sampai ke begundal-begundal mereka di pelosok-pelosok melakukan KKN?
http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/tanggalkan-retorika-berantas-korupsi/15819 Tanggalkan Retorika Berantas Korupsi Selasa, 10 Januari 2012 | 14:11 Pemberantasan korupsi yang kerap menjadi bahan pidato banyak petinggi negara tidak menandakan upaya itu sungguh-sungguh dilakukan. Tidak juga pernyataan yang sering dilontarkan ke ranah publik soal pemberantasan korupsi benar-benar diikuti dengan langkah nyata memerangi kejahatan yang merongrong perekonomian negara itu. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan kepercayaan publik kepada upaya memberantas korupsi menurun. Banyak warga masyarakat yang tidak lagi mempercayai keseriusan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberantas korupsi. Dampak dari anjloknya persepsi publik itu juga berkorelasi erat dengan pandangan masyarakat luas terhadap penegakan hukum di negeri ini. Dari survei LSI yang dilansir kemarin, juga didapat kecenderungan pandangan publik yang menilai penegakan hukum begitu buruk. Secara politis, menurunnya persepsi publik itu juga berakibat pada anjloknya elektabilitas Partai Demokrat sebagai pendukung utama pemerintahan Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. Mereka yang diwawancarai dalam survei itu juga tidak meyakini bila partai politik pemenang Pemilu 2009 itu akan kembali berjaya di pemilu berikutnya. Ada beberapa kasus besar yang diyakini sarat dengan aksi penjarahan uang negara sebagai faktor yang mempengaruhi survei itu. Kasus-kasus itu, seperti penggelontoran uang negara Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, kasus pemberian cek pelawat dalam pemilihan petinggi Bank Indonesia, dan kasus korupsi yang melilit mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Hasil survei itu bisa menjadi pertanda yang amat jelas bila pemerintahan tidak sungguh-sungguh menegakkan hukum. Ketidakseriusan menegakkan hukum itu juga berarti tidak ada kesungguhan memberantas korupsi. Dua institusi pemerintah yang juga memiliki kewenangan memberantas korupsi, yakni kejaksaan dan Polri sejak beberapa tahun terakhir belum juga bisa memulihkan kepercayaan publik. Boleh jadi, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kedua lembaga penegak hukum itu tidak lagi bergairah untuk ikut dalam upaya kolektif memerangi korupsi. Namun, KPK yang dibentuk dengan latar belakang belum efektifnya kejaksaan dan kepolisian dalam memberantas korupsi, justru belakangan lebih banyak mengurusi korupsi maupun kasus suap kepada penyelenggara yang nilainya relatif kecil. Untuk kasus suap puluhan juta saja, KPK mau turun untuk membongkar kasusnya. Padahal Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang menjadi payung hukum KPK sudah menentukan tindak pidana korupsi yang menjadi porsi lembaga hebat itu, yakni kasus yang menarik perhatian masyarakat dan menyangkut kerugian negara minimal satu miliar rupiah. Bahkan di tengah desakan banyak kalangan agar KPK menuntaskan kasus-kasus besar yang sedang diusutnya, termasuk skandal Bank Century, kasus suap cek pelawat dan penjarahan anggaran negara yang melibatkan bekas orang dalam Partai Demokrat Nazaruddin, lembaga itu lebih sering membuang energinya mengusut kasus-kasus kecil. Abraham Samad yang kini menakhodai KPK pernah berjanji di hadapan para wakil rakyat yang memilihnya dia menginginkan lembaga super itu membongkar kasus-kasus korupsi besar. Untuk kasus-kasus besar itu, dia menyamakan seperti big fish. Tidak perlu bersusah payah mengartikan pernyataan itu. Dengan posisinya sebagai ketua dan dibantu empat rekannya sebagai pimpinan KPK, banyak kalangan menaruh harapan besar bila lembaga yang mempunyai sederet kewenangan istimewa itu akan membongkar kasus-kasus korupsi yang tergolong besar, termasuk di dalamnya jumlah uang negara yang dikorupsi. Untuk kasus Century saja negara diyakini mengalami kerugian triliunan rupiah, tentu triliunan rupiah lagi uang negara sudah dirampok oleh para koruptor. Kasus-kasus mega korupsi di Indonesia yang berpredikat sebagai negara hukum memang tidak bisa diusut bila hanya mengandalkan satu lembaga, misalnya KPK. Kendati undang-undang mengistimewakan lembaga itu, tetap saja institusi itu akan kehabisan daya bila tidak ada sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Untuk itu, KPK sepatutnya memberikan informasi yang dimilikinya mengenai sebuah kasus yang dicurigai sebagai korupsi kepada kepolisian dan kejaksaan. KPK perlu mengefisienkan dan mengefektifkan sumber daya yang dimilikinya untuk membongkar kasus korupsi kelas kakap. Sebaliknya, bagi kepolisian dan kejaksaan yang merupakan bagian dari pemerintah sudah waktunya untuk bangkit dari keterlenaannya untuk ikut memberantas korupsi. Apalagi lembaga kejaksaan yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam urusan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi itu, perlu membuktikan diri juga mampu dan serius memberantas korupsi. Korupsi tidak bisa hanya dihadapi dengan pidato-pidato yang sarat dengan retorika. Tekad saja dari pemimpin negeri tak akan mampu mengikis korupsi. Langkah nyata membabat korupsi jauh lebih berarti dibandingkan slogan-slogan antikorupsi. Kesungguhan memberantas korupsi merupakan faktor menentukan guna mengembalikan kepercayaan publik bahwa Indonesia memang benar-benar negara hukum. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
