Bukan cuma Golkar yang harus digusur dari Senayan tapi seluruh rezim hasil pemilu 2009 harus minggat dari pandangan rakyat. Baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mereka sudah gagal dan mustahil membuat negara ini bersih, karena justru merekalah yang jadi kotorannya.
Pembonsaian KPK ini misalnya, justru dipicu keluhan SBY di kantor KOMPAS soal adanya lembaga yang menjadi superbody. Keluhan itu hanya berselang satu minggu setelah besan SBY (yang ditangkap KPK) divonis 4,5 tahun penjara. Sejak itu para cecunguk Partai Demokrat (PD) rame-rame meludahi KPK. Sementara, kecilnya vonis untuk sang besan membuat Todung Mulya Lubis menyindir kapan KPK mau dibubarkan kalau indeks persepsi korupsi tidak kunjung membaik. Semua ini terjadi tahun 2009. Tahun lalu (2011), gelombang ludah itu mengganas jadi tuntutan pembubaran KPK. Masih inget kan gimana sengaknya Marzuki Alie salahsatu gembong PD yang juga Ketua DPR terang-terangan minta KPK dibubarkan. Tuntutan pembubaran itu ternyata bukan yang pertamakali. Tahun 2008 (sebelum besan ditangkap), Ahmad Fauzi (orang PD juga) sudah gembar- gembor minta KPK dibubarkan. Setelah dikritik habis-habisan, barulah orang-orang PD bungkam. Tapi ada yang cukup licik mengusulkan KPK dijadikan lembaga permanen saja dengan masukkannya ke dalam UUD'45 sebagaimana POLRI & Kejaksaan. Licik, karena kelihatan mendukung / memperkuat posisi KPK secara konstitusional tapi usulan itu terang-benderang keliatan sebagai upaya untuk membonsai KPK. Sebab, dengan begitu KPK nantinya pasti berada di bawah presiden, atau menjadi bagian dari pemerintah, yang justru merupakan pusat / sumber korupsi. Begitulah partai nu kit onde blog alias OKB, organisasi kuasa baru. Merasa sudah juara politik padahal langkah-langkah taktisnya masih taraf imla. Kenceng tapi terbata-bata. Apabolehbuat, harapan masyarakat untuk melihat negaranya berpemerintahan bersih semakin kabur. Apalagi sejak besan masuk bui, KPK cuma menangani kasus-kasus yang pelakunya koruptor kelas ikan teri (ini istilah Gayus untuk menyebut kaliber dirinya). KPK keliatan mengkeret untuk mengangkat kasus-kasus kakap sekalipun berkas sudah ada di tangan. Antara lain kasus Century, kasus Wisma Altet, dan rangkaian kasus yang melibatkan orang-orang Partai Demokrat. Kenapa kasus korupsi yang melibatkan Partai Demokrat jadi istimewa? Ya karena mereka adalah partai yang menguasai pemerintahan. Dan, pada hakekatnya, rakyat butuh pemerintahan yang bersih supaya kemakmuran negeri ini betul-betul dinikmati seluruh rakyat. Harapan untuk itu sempat muncul di era KPK Antasari Azhar yang fenomenal. Dia berani menggebrak jajaran pemerintah dengan memenjarakan jaksa Urip selama 20 tahun - vonis ini masih menjadi rekor hukuman terberat yang pernah dilakukan KPK walau masih terasa kurang mengingat jaksa adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya bersih. Antasari juga nyaris membongkar kasus yang terjadi di Lembaga Pemilihan Umum dan bahkan di jajaran pimpinan KPK sendiri. Di era itulah KPK membawa harapan besar buat masyarakat karena lembaga super ini terlihat berani membebaskan dirinya dari tekanan politik. Kalau KPK takut menindak koruptor kaliber kakap atau paus, sebaiknya memang dibubarkan saja. Toh menurut UU KPK sendiri dia cuma lembaga adhoc, bukan lembaga permanen. --- "rezameutia" <rezameutia@...> wrote: > Lembaga super KPK tidak bisa lepas dari campur tangan politik, > dalam hal ini partai2 di DPR. Kita semuanya udah tau bahwa > pembonsaian KPK ini datangnya dari Senayan, bukan dari pemerintah. > > Semua instrumen anti korupsi seperti KPK, PPATK sudah on the right > track, mereka sudah berani mengungkapkan rekening2 gendut dari > mulai rekening PNS sampai ke rekening Jendral Polisi. > > Ketika hasil investigasi KPK dibawa ke pengadilan, hasilnya 100% > semuanya masuk ke penjara. Barulah ketika pengadilan Tipikor > dibuka di daerah, banyak terjadi keputusan bebas murni oleh > pengadilan Tipikor daerah. > > Senayan dengan dipimpin oleh Golkar berusaha untuk mematahkan dan > membonsai KPK karena koruptor besar kelas kakap sudah pasti > berlindung ke partai. Kalo ada pengusaha yang menjalankan usahanya > bersih dan lurus2 aja, mana mau mereka aktif di partai? Wong > mereka juga udah tau bahwa di partai mereka cuma diperas aja kok?! > > Liat aja kasus Gayus, bagaimana Ical dengan Golkarnya berusaha > untuk melindungi dan memisahkan Gayus dengan kasus pengemplangan > pajak Bumi Resources. Dan Ical bersama Golkarnya berhasil > membungkam Gayus. Sekarang udah nggak adalagi omongan dari Gayus > tentang pengemplangan pajak oleh Bumi. > > Golkar itu sangat solid karena isinya maling semua, "they're > meaner, they're tougher, and they're more discipline". Makanya, > semua partai di Senayan takut jika bersilang pendapat dengan Golkar > sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberantasan > korupsi, udah pasti akan digencet dan dicegah oleh Golkar di > Senayan. > > Kalo korupsi mau dikurangi, ya kurangi aja kursi Golkar di > Senayan. Kalo korupsi mau dihilangkan, tentunya Golkar musti > dihilangkan dari Senayan. > > > --- "ajeg" <ajegilelu@...> wrote: > > > Justru sangat lucu. > > > > Coba Media Indonesia tanya ke pimpinan KPK, apa tugas utama KPK? > > Segenap pimpinan KPK sejak formasi I (Taufiqurachman Ruki) pasti > > menjawab: "pencegahan korupsi". > > > > Tentu saja pencegahan yang dimaksud adalah mengawasi kekayaan > > pejabat melalui sistem pelaporan & pemeriksaan kekayaan para > > penguasa (eklegyud; eksekutif, legislatif, yudikatif). Artinya, > > bila ada pejabat yang korup tetap harus ditindak. Setidaknya, > > presiden yang bersih akan tegas menangkap menterinya yang korup. > > Presiden yang tidak korup tidak takut tersandera korupsi yang > > tidak diperbuatnya. > > > > Sasaran akhir pemeriksaan & pengawasan kekayaan pejabat ini > > adalah, kepemimpinan negara (eklegyud) yang bersih sebagai > > teladan bagi masyarakat. Dengan demikian, korupsi akan tercegah > > untuk merajalela. > > > > Aneh memang, karena upaya pencegahan dibonsai dengan hanya > > memburu koruptor-koruptor kelas teri, sehingga upaya memberantas > > korupsi menjadi sekedar penindakan yang sesungguhnya merupakan > > wilayah kerja kepolisian & kejaksaan. > > > > Lembaga super sekaliber KPK harusnya punya proposal yang lebih > > luas & mendasar dari sekedar kerja penindakan. Apalagi kalau yang > > ditindak cuma koruptor, kelas teri pula. > > > > Itu bukan memberantas korupsi namanya, itu memberantas koruptor > > belaka. > > > > > > > > --- > > > > > Karena itu pula, menjadi sangat aneh dan tidak lucu bila khitah > > > dasar kerja KPK lewat penindakan dibonsai menjadi berfokus ke > > > pencegahan. Kalau sekadar pencegahan, buat apa repot-repot > > > membentuk KPK? > > > > > > > > > http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/08/303834/70/13/Membonsai-KPK- > > ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
