http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=117872
Kelaparan dan Ketimpangan Akses Pangan
Oleh Ahmad Nurhasim
Kamis, 11 Agustus 2005
Kelaparan, wujud dari kemiskinan paling ekstrim di Indonesia tidak
hanya cerita tanpa fakta. Kelaparan bukan dongeng masa lalu dari nenek moyang
yang hidup pada masa pergerakan dan revolusi fisik sebelum kemerdekaan
Indonesia. Tapi sekarang, setelah hampir 60 tahun Indonesia merdeka secara
politik, kelaparan adalah fakta, kenyataan, dan bukan mimpi atau sekadar cerita
novel yang gemar mengangkat tema kemiskinan.
Baru-baru ini, beberapa media melaporkan munculnya busung lapar di
Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas kasus tersebut, kita semua tidak hanya
terkejut, tapi juga terheran-heran. Karena NTB berbeda dengan NTT yang beberapa
bulan lalu menderita kelaparan juga. NTB adalah daerah surplus beras, sama
seperti pulau Jawa dan Lampung. Namun sampai akhir Mei 2005, terungkap 338 anak
di NTB mengalami busung lapar (marasmic kwashiorkor), beberapa di antaranya
meninggal dunia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin
Indonesia mencapai 40 juta jiwa. Dengan jumlah total penduduk Indonesia
sebanyakl 220 juta, jumlah ini mengalami kenaikan 2% dari tahun 2004 yang
mencapai 36,17 juta. Angka tersebut hanya yang terdata di BPS, belum termasuk
mereka yang menjadi korban dampak ikutan kenaikan harga barang memyusul
kenaikan harga BBM yang terus merambah hingga kini. Dengan demikian, sebagian
warga negara Indonesia tidak hanya berada di bawah garis kemiskinan, tapi lebih
jauh berada level kemiskinan absolut. Busung lapar di NTB menunjukkan bahwa
kebutuhan subsisten ternyata belum terpenuhi semua.
Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998 kelahiran India, dalam buku
Poverty and Femine: An Essay on Entitte and Deprivation (1981) menunjukkan
bahwa kemiskinan yang menjerat beberapa negara Asia dan Afrika adalah buah
kelalaian negara yang menafikan demokrasi dalam memutar roda perekonomiannya.
Dalam berbagai penelitiannya, ia menemukan bahwa bencana kelaparan
merupakan perwujudan paling ekstrim dari kemiskinan -- tidak melulu disebabkan
oleh kekurangan pangan. Risetnya di sejumlah negara Asia dan Afrika yang
dilanda kelaparan menunjukkan, di sana masih cukup tersedia bahan makanan.
Menurut Sen, bencana itu lebih disebabkan oleh distribusi dan pemerataan yang
kurang baik.
Bencana kelaparan, lanjut Sen, hanya terjadi dalam masyarakat
otoritarian, negara diktator teknokratis, dalam ekonomi kolonial yang
dijalankan oleh negara-negara imperialis dari utara dan negara-negara baru
merdeka di selatan yang dijalankan oleh pemimpin nasional yang despotik atau
partai tunggal yang tidak toleran. Sebaliknya, kelaparan tidak terwujud di
negara mana pun yang independen, yang mengadakan pemilihan umum secara teratur,
yang memiliki partai-partai opisisi untuk menyuarakan kritik dan mengizinkan
surat kabar untuk membuat laporan secara terbuka dan mempertanyakan pemerintah.
(Eskpresi XII Juli 2004).
Analisis Sen di atas membantu kita bahwa persoalan mendasar
kelaparan bukan disebabkan kekurangan makanan. Memang betul di Indonesia sudah
ada lembaga, aturan, dan prosedur demokrasi. Tapi, apakah dengan demikian
Indonesia sudah demokratis? Adanya lembaga, prosedur, dan aturan demokratis
belum tentu melahirkan demokrasi. Karena pada kenyataannya, nilai-nilai
demokrasi seperti kesetaraan, transparansi, akuntabilitas publik, tanggung
jawab, dan keadilan, justru dibunuh oleh lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri
dengan argumentasi yang demokratis.
Dengan dalih otonomi daerah, pemerintah pusat berpikiran bahwa
kelaparan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau kabupaten.
Padahal, pemda atau pemkab, meski sudah mengadopsi otonomi daerah, tetap
berharap bahwa pemerintah pusat juga bertanggung jawab terhadap persoalan yang
menyangkut hak dasar hidup warga negara. Karena itu, di sinilah perlu
dijernihkan bahwa tanggung jawab itu bukan hanya pemerintah daerah/kapubaten,
tapi juga pemerintah pusat.
Demokrasi politik tidak menjamin terjadinya pemerataan
ekonomi/materiil. Salah satu isu yang sentral sekarang adalah isu kesetaraan
atau pemerataan. Bagi kaum liberal abad ke-18, kesetaraan diartikan secara
sempit sebagai kesetaraan di hadapan hukum, atau kesetaraan semua orang untuk
sama-sama bisa memilih dan berpartisipasi dalam memilih pemimpin politik.
Tetapi sekarang kita tahu bahwa tanpa kesempatan memperoleh pendidikan dan
kesempatan menikmati penghasilan yang layak (termasuk terhindar dari
kelaparan), kesamaan di depan hukum itu hanya omong kosong.
Demokrasi politik bisa bebas, tapi ekonomi tidak bisa mengacu pada
pasar bebas yang memberikan kesempatan kelompok kuat bermodal untuk "mengeruk
sumber daya alam" dan keuntungan, sementara kelompok miskin hanya menjadi
penonton/konsumen, atau bahkan korban. Di sinilah, peran sosial negara
dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan warganya.
Dalam kasus kelaparan, banyak faktor yang memengaruhi: produksi pertanian, baik
lokal ataupun non-lokal, transportasi yang buruk, ketergantungan pada beras,
harga beras yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, dan yang jelas
minimnya perhatian pemerintah untuk "mengenyangkan" warganya.
Justru demokrasi politik yang tidak disertai keadilan ekonomi akan
makin menyengsarakan rakyat. Sejak reformasi, tampaknya pemerintah mulai
mengadopsi cara-cara berfikir kaum neoliberal, di mana negara (dan tentu juga
kebijakkanya) menyerahkan sektor ekonomi kepada sistem pasar bebas. Rezim
perdagangan internasional menginginkan agar ekonomi diserahkan kepada
pelaku-pelaku bisnis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Bahkan
pemerintah sekarang lebih dekat dengan pemodal dan lembaga donor, daripada
rakyat. Meski Presiden dan Wakilnya dipilih secara demokratis oleh rakyat,
kebijakannya lebih memihak kepada lembaga donor. Kenaikan harga BBM adalah
jeritan dan derita rakyat, tapi tawa dan kegembiraan lembaga-lembaga donor.
Benar, kata Amarty Sen, bahwa kelaparan bukan disebabkan oleh
kekurangan bahan makanan. Tapi disebabkan buruknya distribusi dan pemerataan.
Dalam kasus busung lapar NTB pernyataan Sen benar. Karena di pulau lain,
misalnya Jawa, ratusan ribu ton beras tersimpan di gudang-gudang dan Bulog.
Jika demikian, bukan karena kekurangan beras, tapi tiadanya pemerataan dan
distribusi yang baik. Di sinilah pemerintah mau tidak mau harus menciptakan
sistem transportasi dan pemerataan yang baik sampai ke daerah-daerah pedalaman
yang rawan terancam kelaparan. ***
Penulis, mantan Ketua Umum PMII Cabang Yogyakarta.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a
href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hh5cjb4/M=362335.6886444.7839734.2575449/D=groups/S=1705796846:TM/Y=YAHOO/EXP=1123716595/A=2894362/R=0/SIG=138c78jl6/*http://www.networkforgood.org/topics/arts_culture/?source=YAHOO&cmpgn=GRP&RTP=http://groups.yahoo.com/";>What
would our lives be like without music, dance, and theater?Donate or volunteer
in the arts today at Network for Good</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
