Kepedulian saya bukan ke arah proyek tertentu atau kepentingan segelintir, namun lebih kepada pemahaman harkat dan filosofinya.
Bahwa Nusantara dikaruniai 2/3 wilayah air berikut 13 ribuan pulau menurut Verifikasi Toponim 2009 (tadinya disebutkan dgn sejumlah 17.408 pulau, untuk mengejar angka keramat 17-8-45), adalah fakta dan karunia yg harus disukuri. Laut dan perairan antar pulau2nya bukanlah "pemisah" antar daratan, melainkan "perekat" tiap nusa, demikian spirit Wawasan Nusantara yg diserukan Deklarasi Juanda. Wacana dan pembangunan infrastruktur antar pulau bukanlah suatu aib atau pengingkaran, atas nama akselerasi pembangunan maupun kebutuhan kemakmuran masyarakatnya. Namun ketika telah terdapat konsep perencanaan berikut master plan pembangunan yg berpotensi membabi buta tanpa kendali (RPJM) dan tanpa arah (RPJP), sudah selayaknya perlu evaluasi bahkan introspeksi memerlukan revisi. Termasuk skema MP3EI yg secara kasat lebih pro bagi percepatan "kantong kebangkitan" berikut kluster akses yg berorientasi pada daratan, semakin meninggikan dampak senjang sekaligus memarginal masyarakatnya yg mengaku nenek moyang pelaut plus harkat maritim. Atau sekalian aja setiap pulau besar di Indonesia dari ujung Sabang sampai Papua serta Utara di Miangas sampai Selatan di Ndana (Rote) dihubungkan dgn proyek jembatan plus highway? --- Abbas Amin <abas_amin08@...> wrote: > > Para pejabat eselon kelautan patut marah/geram ; karena proyek > seperti jembatan Selat Sunda bisa dibayaangkan panjangnya; dan > ini bukan hanya sekedar triliun rupiah tapi Bisa Milyard Dollar. > > proyek kecil2an saja, pengurusnya ( pejabat terkait ) bisa > untung gede2an; apalagi proyek sebesar ini. > > Maka kalau dibatalkan , buyarlah Mimpi indahnya buat ikut > geragotin duit rakyat, asset Bangsa melalui proyek tersebut. > > Belum lagi setiap kebutuhan dari proyek tersebut harus melalui > taandaa tangan pejabat berwenaang; yang memungkinkan m,arkup > dsb dsb, Maka wajarlah para Otak Koruptor itu GERAM. > > > --- On Fri, 20/7/12, liver_duke <endyonisius@...> wrote: > > From: liver_duke <endyonisius@...> > > penolakan ini pernah kusampaikan saat mengikuti pertemuan dewan > kelautan nasional beberapa tahun lalu yg dihadiri oleh menteri > kelautan dan perikanan terkait wacana jembatan selat sunda. > namun amat tidak popular dan membuat para pembesar kementerian > menjadi gusar karena mereka lebih mendukung rencana program ini. > salah satu point utamaku dalam rangka pemberdayaan pengelolaan > bersama selat karimata antara 4 provinsi, kalbar, kepri, babel > dan jambi, terkait wilayah kerja dari laut china selatan, natuna, > karimata sbg alki 1 hingga pembangunan selat sunda dan laut jawa. > > beberapa tahun kemudian, menko meluncurkan kebijakan baru: mp3ei > > > --- "Sunny" <ambon@> wrote: > > > > > Ref: Kalau tidak dibutuhkan jembatan harus dibuat begitu rupa > > supaya membutuhkan, karena perusahaan-perusahaan kaum penguasa > > dan kaum elit harus mendapat obyek yang mendatangkan laba yang > > diidam-idamkan. > > > > http://www.shnews.co/detile-4913-negara-kepulauan-tidak-butuh-jembatan-antarselat-.html > > > > Negara Kepulauan Tidak Butuh Jembatan Antarselat > > Ellen Piri | Rabu, 18 Juli 2012 - 14:10:56 WIB > > > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
