dan elu menyangka miranda goeltom itu muslim. tolol bener dah. lol.
--- In proletar@yahoogroups.com, item abu <itemabu@...> wrote: > > Korupsi itu bukan makin marak, krn dr dulu jg udah banyak, cuma ga begitu > diomongin. > > > > > > > >________________________________ > > From: Sunny <ambon@...> > >To: Undisclosed-Recipient@... > >Sent: Tuesday, August 21, 2012 10:32 AM > >Subject: [proletar] Pejabat Koruptif > > > > > >Â > >Ref: Kalau tidak ada pejabat koruptif, maka NKRI bukan Negara Kleptokratik > >Republik Indonesia. > > > >http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/pejabat-koruptif/23317 > >Pejabat Koruptif > >Kamis, 9 Agustus 2012 | 14:34 > > > >Kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi makin marak. Survei > >terbaru yang dilakukan CSIS menunjukkan, sekitar 70 persen pejabat > >menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampok uang negara. Data menunjukkan, > >tak kurang dari 240 kepala daerah tersangkut korupsi. Jumlah itu belum > >termasuk pejabat di kementerian dan dinas di daerah. > > > >Pejabat yang dimaksud mayoritas adalah yang berlatar belakang partai politik > >(parpol). Banyaknya pejabat, terutama kepala daerah, yang tersandung korupsi > >dianggap sebagai kegagalan parpol memajukan kandidat yang berkualitas. > >Kegagalan terjadi sejak awal proses perekrutan. Sudah menjadi rahasia umum, > >parpol selalu membuka pintu bagi mereka yang memiliki modal finansial maupun > >yang memiliki akseptabilitas besar, untuk diberi kesempatan maju sebagai > >calon kepala daerah dan calon anggota legislatif (caleg). > > > >Dua syarat tersebut, yakni modal uang dan akseptabilitas, membuat parpol > >mengabaikan dua syarat substansial dan krusial, yakni integritas dan > >kapabilitas. Akibatnya, kandidat terbaik tak memperoleh peluang untuk maju > >sebagai pejabat publik maupun caleg. Sebab, aturan perundangan mensyaratkan > >bahwa parpol merupakan pintu masuk tunggal bagi seseorang untuk maju menjadi > >calon kepala daerah. > > > >Kondisi inilah yang mengakibatkan proses perekrutan dan seleksi calon > >menjadi ajang transaksi politik. Pimpinan parpol sebagian besar memilih > >mereka yang memenuhi syarat finansial atau akseptabilitas. Mereka yang > >memiliki modal finansial kuat, dengan mudah akan membeli jabatan melalui > >parpol. Sedangkan, mereka yang memiliki daya akseptabilitas tinggi, dengan > >mudah memperoleh dukungan sponsor finansial, yang lagi-lagi menjadi setoran > >ke parpol. > > > >Praktik semacam ini disadari merupakan dampak dari pemilu yang begitu mahal > >di negeri ini. Maju ke pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif, ibarat > >berinvestasi. Pada akhirnya, bagaimana cara mengembalikan modal sudah > >terpatri sejak awal dan menjadi orientasi mereka yang terpilih menduduki > >jabatan publik maupun di parlemen. > > > >Dalam proses pilkada di tingkat kabupaten/kota, misalnya, seorang calon > >membutuhkan sedikitnya Rp 3 miliar. Jumlah itu mengacu pada nilai uang dalam > >kasus dugaan suap Bupati Buol, Sulteng, yang konon digunakan sebagai modal > >maju ke pilkada. > > > >Sesuai Keppres 68/2011, gaji pokok ditambah tunjangan yang diterima seorang > >bupati sekitar Rp 6 juta per bulan. Jumlah itu ditambah insentif pajak yang > >jumlah per tahunnya mencapai maksimal 7 kali gaji bulanan. Dengan komposisi > >itu, seorang bupati yang berprestasi dapat mengakumulasi pendapatan resmi > >sekitar Rp 120 juta per tahun. Berarti dalam satu periode masa jabatan > >selama lima tahun, dia mendapatkan Rp 600 juta. Jika dia mampu memperpanjang > >masa jabatannya untuk lima tahun berikutnya, akumulasi pendapatannya > >mencapai Rp 1,2 miliar. > > > >Pendapatan resmi seorang bupati yang mencapai Rp 1,2 miliar selama 10 tahun > >mengabdi, jauh lebih kecil dibanding modal Rp 3 miliar yang diperlukannya > >saat pilkada. Pertanyaannya, dari mana dia harus mengembalikan modal pilkada > >itu? Satu-satunya jawaban adalah menyalahgunakan wewenang dengan mengkorupsi > >APBD atau memberi kompensasi proyek yang menguntungkan para penyokongnya. > > > >Inilah konsekuensi politik transaksional yang diperagakan parpol saat > >menjalankan fungsi perekrutan politik. Tak hanya merekrut calon pejabat > >kepala daerah, parpol juga diberi mandat konstitusional untuk merekrut > >caleg, calon pejabat publik melalui fit and proper test di parlemen, bahkan > >capres dan cawapres. Hal itu mencerminkan pentingnya parpol dalam demokrasi > >di Indonesia. Sayangnya, kini publik dapat melihat dengan kasat mata, bahwa > >parpol menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya. > > > >Partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah yang > >berkuasa dan memperjuangkan kepentingan publik, malah bergeser fungsi > >menjadi suatu kendaraan politik yang bertujuan semata-mata untuk bisa > >memperkaya orang-orang di dalamnya, atau dimanfaatkan sebagian oknum agar > >bisa menduduki jabatan-jabatan publik. > > > >Parpol tidak mampu merekrut calon pejabat yang berjiwa negarawan. Sosok > >negarawan yang dibutuhkan saat ini, adalah mereka yang mampu memberi > >harapan, dengan menentukan arah tujuan bangsa melalui gagasan-gagasan besar > >yang diyakininya akan membawa perbaikan, meskipun itu harus melawan arus > >besar pemikiran bangsa ini. Kriteria penting yang melekat pada diri > >negarawan adalah memiliki visi atau wawasan untuk kepentingan masa dengan > >bangsa atau bagi generasi mendatang. Hal itu bisa ditemukan jika parpol > >mengedepankan syarat integritas dan kapabilitas, bukan sekadar modal > >akseptabilitas apalagi modal finansial semata. > > > >Kenyataan tersebut menegaskan kinerja parpol sangat buruk. Dampaknya, jarak > >para pemilih dengan partai semakin menjauh karena pudarnya kepercayaan. > >Kehidupan demokrasi pun terancam bila parpol menghasilkan figur-figur > >pejabat yang melakukan korupsi politik. > > > >[Non-text portions of this message have been removed] > > > > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
