http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/03/Politikhukum/2095726.htm
Menakar Komitmen Reformasi TNI Oleh Toto Suryaningtyas Menyurutnya kiprah politik praktis Tentara Nasional Indonesia serta upaya membatasi keterlibatan dari ranah sipil membuat publik mengapresiasi berbagai langkah dan hasil reformasi dalam tubuh institusi militer ini. Meski demikian, bayang-bayang kekhawatiran akan lunturnya komitmen mereka masih mendekam dalam penilaian publik. Sebagai institusi pertahanan negara yang pernah sedemikian mendalam menguasai setiap sendi kehidupan masyarakat, sosok Tentara Nasional Indonesia (TNI) sulit terlepas dari kesan militer sebagai pengayom rakyat, tetapi juga sebagai alat represi kekuasaan pemerintah. Pada satu sisi, TNI menjadi garda terdepan, atau kekuatan inti militer dari doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Namun, pada sisi lain, corak organisasi TNI sebagai kekuatan bersenjata sangat potensial dimanfaatkan sebagai bagian dari kekuasaan. Rangkaian jajak pendapat Kompas terhadap sosok TNI yang dilakukan setiap tahun dalam menyambut HUT TNI memperlihatkan bahwa kebanggaan publik terhadap eksistensi institusi ini masih cukup tinggi. Dengan segala kekurangan personel, alat perang dan dana, kedudukan TNI sebagai pengemban fungsi hankam negara tetap membangkitkan kebanggaan publik. Menyusutnya percikan-percikan kasus antara aparat militer dan polisi maupun masyarakat sipil membuahkan penilaian positif yang kian meningkat di masyarakat. Rasa aman yang diberikan TNI kepada masyarakat saat ini juga meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2002 (30 persen berbanding 50 persen). Meski belum seluruh lini diapresiasi sama bagusnya, secara umum citra mereka naik di mata publik. Sebagai gambaran, tahun 2000 responden yang menilai citra TNI baik hanya 28 persen, kemudian naik menjadi 58 persen tahun 2001. Tekad pimpinan TNI untuk mereformasi konsep dwifungsi ABRI kemudian kian memperbaiki pamor mereka. Citra TNI di mata publik tahun ini (2005) positif dan diapresiasi oleh 66 persen responden. Bahkan, dalam jajak pendapat terbaru, tiga dari empat responden menyatakan perasaan kebanggaannya jika ada anggota keluarganya menjadi TNI. Dibandingkan dengan penilaian pada tahun 2002 saat citra TNI buruk, rasa bangga hanya dinyatakan oleh 55,3 persen responden. Menilik apa yang terjadi selama setahun terakhir dalam upaya reformasi TNI, terlihat bahwa proses transformasi tentara menjadi sosok yang lebih profesional yang tidak berpolitik praktis sedikit demi sedikit mulai dilihat publik. Dari jawaban responden terlihat bahwa berbagai peran anggota maupun institusi TNI tampak membaik dalam beberapa parameter yang ditanyakan. Meskipun pengaruhnya masih tetap saja diperhitungkan, berkurangnya jabatan-jabatan birokrasi yang dipegang oleh TNI membuat peluang sipil semakin terbuka lebar untuk bersaing secara demokratis. Selain itu, percepatan mundurnya utusan militer di DPR dan MPR, pembubaran beberapa badan keamanan, serta penyelesaian kasus Aceh menjadi langkah nyata yang mudah dilihat. Demikian juga kecurigaan publik terhadap keterlibatan oknum TNI dalam kerusuhan-kerusuhan sosial yang tadinya tinggi kini mengalami penurunan (dari 56 persen tahun 2002 menjadi 50 persen). Senada pula dengan hal ini adalah pandangan publik terhadap sikap netral TNI yang mengalami sedikit peningkatan. Dibandingkan dengan kondisi 1998, memang terlihat adanya reposisi haluan yang dialami TNI. Institusi militer yang sebelumnya menjadi pengawal kekuasaan politik, bahkan menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri, kini kian tegas mendefinisikan perannya sebagai tentara profesional yang menghindari politik praktis. Meski demikian, bermainnya kepentingan politik dalam tubuh dan kepemimpinan TNI sendiri sebenarnya sulit dihindarkan karena sifat institusi militer itu sendiri yang sangat strategis. Persoalan regenerasi kepemimpinan saat ini, misalnya, diyakini responden tak lepas dari tarikan politik berbagai pihak. Dengan berbagai peningkatan dan citra positif itu, apakah di mata publik bisa dikatakan reformasi TNI sudah sepenuhnya tercapai? Tampaknya belum sejauh itu. Sama seperti penilaian terhadap kondisi di tubuh sipil, publik beranggapan bahwa reformasi yang saat ini terjadi dalam tubuh militer belumlah merupakan reformasi yang menyeluruh dan siap dijalankan dengan akselerasi penuh. Undangan sipil untuk kembali menarik TNI ke kancah sipil seperti di dalam pemilihan kepala daerah, misalnya, kadang terlalu menggoda dan sulit untuk ditolak. Demikian pula, di balik kebanggaan publik, ternyata sebagian di antara mereka masih menyimpan pula beragam kekhawatiran. Publik tetap mengkhawatirkan institusi bersenjata (selain Polri) yang terorganisasi dan terdoktrin dengan baik ini akan mudah kembali â?tergelincirâ? ke dalam kubangan kekuasaan dan politik praktis jika kesempatan ke arah itu terbuka lebar. Selain itu, sulitnya penegak hukum menyentuh oknum TNI yang terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia juga membuat keadilan terasa ternodai. Mayoritas (59,1 persen) responden jajak pendapat ini, umpamanya, berpendapat bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada anggota TNI yang terlibat pelanggaran HAM selama ini masih suram. Di sisi lain, membaiknya citra dan profesionalitas TNI tidak pula menghapus seluruhnya sisi buram dalam praktik-praktik kriminal yang terberitakan, ketika fenomena dukungan bisnis ilegal dan berbagai penyelundupan yang melibatkan oknum militer terungkap. Demikian pula pandangan tidak luputnya institusi ini dari praktik korupsi juga masih melekat di benak publik, sebagaimana dinyatakan oleh 69,1 persen responden. Dalam tubuh TNI sendiri, sebagaimana yang sering terungkap, belitan masalah tak kurang banyak. Kekurangan dana anggaran karena minimnya kemampuan keuangan negara menyebabkan sebagian besar anggaran habis untuk biaya operasional pertahanan negara dan tersisa sedikit untuk kesejahteraan prajurit. Kemampuan negara yang hanya mampu membiayai setengah dari anggaran yang diajukan Departemen Pertahanan (Rp 21,9 triliun dari Rp 45 triliun yang diajukan) dalam APBN 2005 memperlihatkan kondisi riil yang tengah dihadapi. Dalam jajak pendapat ini, sebagian besar publik bukannya tak awas akan hal tersebut. Mayoritas responden pun (84 persen) memandang kesejahteraan tentara saat ini memang masih buruk, padahal seharusnya negara lebih memperlihatkan kepeduliannya sehingga institusi militer dan prajurit tak harus terlibat bisnis, sesuatu yang sama sekali tidak relevan dengan urusan pertahanan. (Litbang Kompas) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Life without art & music? Keep the arts alive today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/FXrMlA/dnQLAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
