http://www.kompas.com/kompas-cetak/0511/14/opini/2197914.htm
Bersama Kita Reshuffle Kabinet M Fadjroel Rachman Bersama kita menderita! Itulah perasaan umum masyarakat setelah dipalu dua kali kenaikan harga BBM. Kelas menengah berpendapatan tetap bersumpah serapah di depan televisi, kehilangan hampir setengah pendapatan riilnya. Kelas bawah menjadi manusia zaman batu, hidup di bawah garis kemiskinan, berkelahi mendapat bantuan langsung tunai. Mengharapkan kesejahteraan di bilik suara Pemilu 2004, yang datang kesengsaraan terpahit. Kemiskinan meluas dari 36 juta (2004) menjadi 15,6 juta keluarga miskin yang ekuivalen dengan 60 juta individu. Pengangguran terbuka naik hingga 10,9 persen dari 103,97 juta tenaga kerja. Maka, ketimpangan sosial kian laten (M Fadjroel Rachman, Bersama (Siapapun) Kita Tetap Menderita, Kompas, 15/10). Korupsi pun merajalela hingga menjerat Mahkamah Agung dan ketuanya, Bagir Manan. Celakanya, kesengsaraan rakyat itu dibayar dengan kebijakan tanpa empati, tunjangan DPR naik Rp 10 juta per bulan, anggaran kantor presiden naik 57,7 persen menjadi Rp 1,147 triliun, anggaran kantor wakil presiden naik 145,9 persen menjadi Rp 179,2 miliar, lalu kreditor dalam dan luar negeri bersorak karena utang mereka dibayar penuh Rp 125 triliun. Jadi, pengorbanan dan kematian Waginem (80), Wadiman (70), dan Kasipah (80) sia-sia. Likuidasi atau reshuffle? Oposisi ekstra-parlementer berpikir kondisi sekarang mirip tahun 1998 sehingga pilihan melikuidasi pemerintah melalui people power atau pemilu dipercepat segera meletup. Secara obyektif, momentum kesulitan ekonomi belum setara dengan kondisi tahun 1998, di mana ekonomi tumbuh minus 13 persen, inflasi sekitar 82,4 persen, depresiasi 708 persen, tepatnya terjadi stagflasi. Kini, ekonomi masih tumbuh 5,54 persen dari target 7,6 persen, inflasi 6,39-14 persen, dan kurs rupiah pada kisaran Rp 10.000. Setidaknya, momentum ekonomi masih berpihak kepada pemerintah. Selain itu, popularitas SBY-Kalla meski menurun tajam masih di atas 60 persen, berarti 44 persen dari pemilih masih menaruh harapan, masa jabatan pun tersisa empat tahun. Pilihan oposisi ekstra-parlementer tampaknya belum menemukan momentumnya, adakah pilihan lain bagi Susilo B Yudhoyono (SBY) selain me-reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)? Tentu saja ada, yaitu mempertahankan KIB seperti sekarang, tak peduli para menterinya tidak berprestasi, tidak kreatif, menjadi beban kehidupan publik. Bahkan SBY bisa saja berucap I dont care terhadap penderitaan pemilihnya sendiri. Layaknya Menko Perekonomian Aburizal Bakrie yang menganggap prestasinya (Koran Tempo, 9/11) selama setahun ini bernilai 9. Nilai 10 untuk Tuhan. Namun, mempertahankan KIB juga amat jelas akibatnya, SBY menggali lubang kuburan bagi pemerintahannya. Eskalasi kesengsaraan dan kemarahan yang terpendam bakal meledak ketika menemukan momentumnya seperti tahun 1998. Ketika momentum itu datang tidak ada lagi untuk kembali, kecuali mengundurkan diri seperti Soeharto atau melarikan diri seperti Ferdinand Marcos. Strategi berputar haluan Reshuffle kabinet atau reorganisasi pemerintahan adalah pilihan yang tersisa. Strategi berputar haluan (turnaround strategy) ini masih leluasa dilakukan saat modal sosial dan politik di genggaman SBY, popularitas masih tinggi, harapan masyarakat masih ada, dan jabatan tersisa empat tahun. Berbeda dengan kepemimpinan Soeharto pada tahun 1998, semua modal sosial dan politik sudah habis sehingga strategi likuidasi (liquidation strategy) menjadi pilihan. Tepatnya, biaya reshuffle kabinet lebih murah daripada biaya likuidasi. Reorganisasi dari strategi putar haluan ini berujung pada perombakan struktur organisasi, penajaman fungsi, pemecatan atau reposisi menteri lama, dan peningkatan kapabilitas/profesionalitas para menteri baru. Selain itu, menegaskan kembali tujuan organisasi pemerintahan dengan prinsip pemerintahan demokratis transisional, yaitu, (1) menyejahterakan rakyat; (2) memeratakan kemakmuran; (3) memberantas korupsi; (4) menegakkan HAM (sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Di mana peran partai politik? Pemerintahan presidensial yang dipilih langsung oleh rakyat bisa mengabaikan peran parpol dalam penyusunan kabinet ahli untuk mencapai tujuan itu. Inilah momentum penting untuk menegaskan, sekarang adalah kabinet presidensial, menyusun kabinet adalah hak prerogatif presiden. Mengorbankan nasib rakyat dengan berdagang sapi dengan parpol atau oligarki modal nasional dan global harus diyakini sebagai kezaliman terhadap rakyat. Nasib Waginem, Wadiman, dan Kasipah adalah nasib warga negara, sama dengan nasib orangtua presiden, wapres, dan menteri KIB. Tak ada beda di republik! Saatnyalah parpol mengoptimalkan fungsi generiknya di legislatif (pengawasan, legislasi, dan anggaran), tentu dengan tujuan yang sama, menyejahterakan rakyat, memeratakan kemakmuran, memberantas korupsi, dan menegakkan HAM. Bagi SBY semestinya mudah karena reshuffle kabinet menjadi kabinet ahli yang prorakyat (bukan pro-oligarki modal nasional dan global, serta neoliberalisme) berarti menegaskan konsistensi dengan janji kampanye setahun lalu. Konsistensi adalah sifat utama kepemimpinan. Masih ada waktu membalik perasaan umum Bersama Kita Menderita menjadi Bersama Kita Sejahtera, sebelum api dalam sekam ini membakar kita. Bermodal suara rakyat pemilihnya, SBY-lah penentunya, bukan parpol, bukan DPR, bukan menteri KIB, bahkan bukan Jusuf Kalla dan Partai Golkar! M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/