http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=209648
Rabu, 01 Feb 2006, ATM Kondom v Moral Oleh Windo Wibowo Langkah yang diambil pemerintah, tepatnya melalui Menko Kesra, mengenai keberadaan ATM kondom sebagai tindakan preventif atas penyebaran dan penularan HIV/AIDS tampak tidak melalui refleksi yang mendalam dan penglihatan yang komprehensif. Kebijakan itu bersifat superficial serta parsial dan tidak menempuh kalkulasi nilai-nilai martabat manusia sebagai makhluk moral. Keberadaan ATM kondom tersebut seolah menggambarkan ketidakmatangan dan kekeringan pemahaman pemerintah dalam menggiring bangsa ini ke ranah derajat yang lebih bermartabat dan berwibawa. ATM kondom itu adalah indikasi nyata gambaran manusia bangsa ini? Kenapa? Ada beberapa alasan mengapa penulis mengemukakan hal itu. Pertama, promosi penanggulangan penyebaran dan penularan HIV/AIDS oleh pemerintah hanya di-pressuring pada relasi seksualitas saja. Sementara itu, faktor lain, terutama jarum suntik narkoba, kurang mendapat perhitungan. Padahal, jarum suntik narkoba ditengarai berpotensi tinggi dan medium yang efektif dalam peningkatan HIV/AIDS, seperti provinsi-provinsi yang sudah tergolong dalam Concentrated Level Epidemic AIDS, yaitu DKI Jakarta, Papua, Bali, Riau, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Karena itu, permasalahan mengenai HIV/AIDS harus dipandang dengan holistik, tidak terpisah-pisah, sehingga solusi yang ditawarkan pun tidak partikular. Pendekatan yang menonjol dalam pemecahan pemerintah terhadap kasus peningkatan HIV/AIDS adalah keinginan cepat beres, bukan bagaimana keadaan itu dapat memberi dampak baik sekaligus dampak berperilaku sehat dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat dapat berperan aktif dan melahirkan integritas diri dalam memandang sesuatu sehingga bertindak benar terhadap sesuatu. Bukan sebaliknya, pemerintah malah memfasilitasi alat untuk berbuat persetubuhan yang akan mengendurkan integritas manusia, apalagi konsumen ATM kondom tersebut dapat diyakini adalah mereka yang pranikah. Dari narasi tersebut, keberadaan ATM kondom dapat berkonsekuensi terhadap pelegalan tindakan prostitusi atau hubungan seksual tanpa ikatan (pranikah). Dengan kata lain, ATM kondom yang dipromosikan pemerintah (Menko Kesra) seakan mengafirmasi tindakan perzinaan dan pelacuran yang dapat dilakukan lapisan masyarakat mana pun, dari golongan mana pun, dan bahkan bisa terjadi di mana pun. Karena itu, perzinaan dan pelacuran yang diyakini sebagai penyakit masyarakat itu pelan-pelan disetujui pemerintah (Menko Kesra), yang berarti, pemerintah mulai menggiring sendiri masyarakatnya kepada taraf demoralisasi dan degradasi etis. Dari hal di atas, penulis kira alasan kedua adalah, kemunculan ATM kondom merupakan kolonialisme norma masyarakat. Hal itu saling berkaitan dengan apa yang sebelumnya disebutkan. Nilai-nilai masyarakat yang telah dapat membawa manusia kepada taraf makhluk moral, pada akhirnya harus terkikis, sedikit banyak, di tengah jalan dengan diberlakukannya ATM kondom. Dengan alasan keberadaan tersebut, tidak mengedepankan prinsip-prinsip nilai, kesetiaan pada keluarga, dan penekanan yang tidak jelas, siapa yang berhak dan tak berhak mengonsumsinya, apa ada pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada orang yang tidak berhak, ataukah semua warga bangsa ini berhak mengonsumsinya tanpa perbedaan kelas, termasuk kelas umur. Hal itu semua belum jelas sehingga menimbulkan krisis komunikasi yang berakibat munculnya titik tolak keberadaan ATM kondom versus moral. Ketiga, pemerintah berparadigma melalui pendekatan kesehatan semata, tanpa melibatkan perilaku. Maksudnya, permasalahan penularan virus HIV/AIDS bukan semata permasalahan penyakit, namun juga permasalahan perilaku. Permasalahan inilah yang seharusnya dapat dikomunikasikan secara strategis oleh pemerintah. Berbagai penyakit masyarakat yang mengawali perbuatan menyimpang disebabkan perilaku, baik dari latar belakang tinggi-rendahnya pendidikan, ada atau tidak adanya peran agama dan pengetahuan. Komunikasi sebagai alat bantu perbaikan keadaan harus didasari model perubahan perilaku yang akan mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat, termasuk juga dalam sikap pendekatan terhadap virus HIV/AIDS. James O. Prochaska mengembangkan model the Stages of Change Theory yang melibatkan psikoterapi terdiri atas 5 (lima) langkah, satu di antaranya adalah menyadari adanya perilaku baru dan kemudian secara berproses mengadopsinya. Hal yang sama juga diterapkan program pencegahan AIDS yang juga melibatkan 5 (lima) tahap; pengetahuan kesadaran akan risiko potensial, motivasi untuk berubah, mencoba perilaku baru, serta adopsi dan menjaga perilaku baru tersebut. Model lain yang digunakan untuk pencegahan AIDS adalah Health Belief Model, AIDS Risk Reduction Model, The Stages of Change Model, Social Cognitive Theory, Diffusion of Innovation, Harm Reduction, dan Theory of Reasoned Action ( Population Reports, Seri H No 9 Barrier Methods, Vol. 27 No. 1, April). Hal ini yang kurang terperhatikan. Pemerintah sebagai kendaraan komunitas berbagai suku bangsa seharusnya mengemban tugas memanusiakan manusia, yakni meningkatkan taraf insani manusia sebagai makhluk yang bermoral. Hal inilah salah satu di antara sekian faktor penentu tinggi rendahnya wibawa dan martabat pemerintah. Dalam setiap perubahan dan perbaikan yang dikehendaki, tidak dapat dipisahkan dari prioritas kemajuan moralitas putra-putri bangsa. *. Windo Wibowo, mahasiswa Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB),Universitas Indonesia, Depok [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/