http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=23530
Indonesia Tidak Menganut Sistem Kapitalis Oleh redaksi Kamis, 20-April-2006, 08:43:0759 Klik Oleh: Rafki RS, SE, MM* (Tanggapan Atas Tulisan Donny Irawan) Seandainya kita mau menyimak pengalaman pada tahun-tahun yang lampau secara cermat, jelaslah bahwa, sebagai akibat dari terlalu besarnya bobot dan nilai yang mereka berikan kepada aspek modal dan keahlian, para teoritis ilmu ekonomi pembangunan kurang memperhatikan masalah-masalah kelembagaan dan strutural sehingga merekapun praktis telah gagal memahami besarnya pengaruh kekuatan-kekuatan historis, budaya dan keagamaan dalam proses pembangunan" (Dr. Soedjatmoko) Masalah lain yang cukup mengganggu dalam tulisan Donny Irawan tersebut adalah penghakiman bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis. Adalah sangat berbahaya jika opini ini diserap secara salah oleh kalangan awam. Di dunia ini sistem ekonomi yang ada dapat dibagi atas tiga, sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada kebebasan dan penumpukkan modal, sistem ekonomi sosialis yang fokus pada pemerataan dan kesejahteraan bersama, serta sistem ekonomi campuran yang merupakan gabungan dari dua sistem ekonomi di atas. Sistem ekonomi kapitalis banyak dianut oleh negara-negara barat seperti Amerika dan beberapa negara di Eropa. Sistem ekonomi sosialis banyak dianut oleh negara-negara komunis seperti Rusia, China, Korea Utara dan sebagian negara-negara Eropa Timur. Sedangkan sistem ekonomi campuran banyak dianut oleh negara-negara di Asia seperti Jepang, Singapura, Indonesia termasuk negara-negara Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sejak lama sudah mencoba menerapkan sendi-sendi ekonomi islam (sistem ekonomi campuran) dalam praktek-praktek pembangunan ekonominya. Sistem ekonomi campuran memberikan kebebasan terbatas kepada masyarakatnya dalam menguasai barang-barang modal. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi bahwa kegiatan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak akan diserahkan kepada swasta melainkan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam hal ini ada pembatasan dalam pemilikan barang modal di Indonesia. Tidak bebas sebebas-bebasnya seperti yang diterapkan di negara-negara kapitalis. Dalam memahami konsep ekonomi islam sendiri, Sdr. Donny Irawan masih memiliki beberapa kerancuan. Seperti apa yang disampaikan, konsep intervensi negara yang begitu jauh dalam mengatur masyarakatnya dalam hal kepemilikan, jika tidak hati-hati cenderung mengarahkan pembaca pada pemikiran bahwa sistem ekonomi sosialis yang banyak dianut oleh negara-negara komunis lebih baik dibandingkan dengan sistem ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia saat ini. Di dalam ekonomi Islam sendiri selagi tidak bertentangan dengan syari'at kepemilikan modal bukanlah hal yang dilarang, sebab Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pengusaha yang sukses. Sistem ekonomi kerakyatan yang banyak diperjuangkan oleh para pemikir ekonomi di Indonesia selama ini, menurut saya dapat menjawab kegundahan yang melanda fikiran Sdr. Donny Irawan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam konsep ini, individu tidak dilarang dalam memiliki barang-barang modal sama sekali, namun negara dalam hal ini mengarahkan pembagian kepemilikan tersebut kepada masyarakat-masyarakat yang selama ini bergerak di sektor-sektor informal dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan begitu diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkat yang diharapkan sekaligus ketimpangan distribusi pendapatan perlahan-lahan dapat diperkecil. Namun, konsep ini banyak disalahartikan ketika berada pada tataran praktek sehingga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi oleh negara ini. Ketika bicara tentang kemiskinan kita sering terjebak pada pemikiran bahwa permasalahan kemiskinan hanyalah masalah ketimpangan ekonomis seperti contohnya pemenuhan kebutuhan pokok saja sebagaimana yang disampai Sdr. Donny. Selain ketimpangan ekonomis tersebut masih ada lagi ketimpangan kekuasaan, prestise, status, jenis kelamin, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih dan sebagainya, yang kesemuanya erat kaitannya dengan komponen fundamental dari hakikat konsep pembangunan, yakni upaya menegakkan harga diri dan kebebasan memilih. Jadi walaupun kebutuhan pokok masyarakat secara ekonomis sudah terpenuhi dengan baik, namun ketimpangan non-ekonomis seperti yang disebutkan di atas masih belum terpenuhi, apakah sudah bisa dikatakan rakyat tersebut sudah sejahtera (tidak miskin)? Jadi permasalahan kemiskinan bukanlah sebuah permasalahan sederhana dalam tataran pemenuhan kebutuhan ekonomis saja, namun merupakan sebuah masalah kompleks yang melibatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non-ekonomis lainnya. Masalah kompleks ini tidak akan selesai dengan sendirinya jika cuma dipecahkan dengan konsep ekonomi Islam sebagaimana yang disampaikan Sdr. Donny. Masalah utamanya di sini bukan pada konsep dan sistem yang berjalan tapi lebih kepada praktek dan komitmen dari orang-orang yang menjalankan sistem tersebut. Indonesia secara de-facto sebenarnya sudah lama menerapkan konsep ekonomi islam walaupun dengan nama yang berbeda (Ekonomi Pancasila), namun kenyataannya permasalahan kemiskinan yang ada selama ini bahkan semakin parah. Sekali lagi semua masalah itu bukan bersumber dari sistem yang diterapkan tapi lebih banyak disebabkan oleh 'kesalahan' orang-orang yang menjalankan sistem tersebut.*** *)Rafki RS, SE, MM, Dosen dan Pengamat Ekonomi. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
