http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=278186
Kamis, 29 Mar 2007, Selangkah Lagi, SBY Diinterpelasi Reaksi atas Sikap Pemerintah Dukung Sanksi Nuklir Iran JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bersiap-siap menjawab pertanyaan wakil rakyat yang menggugat keputusan pemerintah yang mendukung sanksi terhadap program nuklir Iran. Hak interpelasi yang diajukan para wakil rakyat itu hampir pasti terwujud karena para anggota dewan begitu antusias atas isu tersebut. Agenda interpelasi itu oleh para pengusulnya kemarin diserahkan ke pimpinan DPR. Saat diserahkan ke pimpinan, ada 131 tanda tangan anggota DPR pendukung. Ketua DPR Agung Laksono yang menerima usul interpelasi itu langsung meneken menjadi penanda tangan ke-132. Selain itu, perkembangan maju juga terjadi pada perolehan dukungan dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Sebelumnya dua Fraksi PDS dan Partai Demokrat memilih untuk berpikir dulu sebelum menandatangani usul interpelasi terebut. "Dengan demikian, semua wakil fraksi minus FPD telah menyetujui usul interpelasi ini," ujar salah seorang penggagas interpelasi Abdillah Toha. Para penggangas berharap agar usul interpelasi tidak ditangapi negatif oleh pemerintah. "Sebab, memang niatnya baik," timpal Agung. Dalam draf materi usul interpelasi, DPR meminta klarifikasi pemerintah atas tujuh poin. Di antaranya dasar persetujuan terhadap resolusi, apakah mendukung resolusi tidak melanggar UUD 1945, apakah persetujuan terhadap resolusi bukan dukungan terhadap penindasan, sikap mendukung sebagai standar ganda. Selain itu, dukungan terhadap resolusi tersebut justru akan merugikan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan terakhir bukankah pemerintah selalu mendukung program nuklir Iran untuk perdamaian. "Kami berharap agar pemerintah bisa menjawab tujuh pertanyaan tersebut," lanjut Abdillah. Keraguan terhadap konsistensi DPR dalam setiap pengajuan interpelasi juga menjadi perhatian para penggagas. Untuk menwaspadai hal tersebut, anggota Komisi I Effendy Choirie meminta usul interpelasi tersebut bisa dibacakan dalam rapat paripurna hari ini. Bahkan, jika memungkinkan, pada penutupan masa sidang ketiga Jumat (29 Maret) bisa langsung diambil keputusan. "Kalau bisa, langsung voting saja," ujar politikus PKB tersebut. Menanggapi permintaan itu, Ketua DPR Agung Laksono hanya bisa berjanji. "Saya sebagai pimpinan DPR akan melanjutkan usul ini. Dan, bakal diusahakan akan dibacakan dalam rapat paripurna besok (hari ini,Red)," katanya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut juga berharap agar jika usul interpelasi itu lolos, presiden akan menjawab pertanyaan DPR dan tidak diwakilkan kepada menteri. (cak) Amien Nazar Potong Ayam Kekhawatiran terhadap kandasnya interpelasi juga diungkapkan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais. Dia menilai, budaya interpelasi selalu menguap dalam waktu 1-2 minggu saja. "Tanpa mengurangi penghormatan saya kepada DPR, biasanya interpelasi itu anget-anget silit ayam," katanya. Namun, politikus dari Partai Amanat Nasional tersebut menyambut baik adanya inisiatif anggota DPR untuk mengusulkan hak interpelasi. Sebab, sikap pemerintah menyetujui resolusi DK PBB merupakan cerminan dari gagalnya politik luar negeri bebas aktif. "Artinya, bebas di bawah bayang-bayang Amerika dan aktif di bawah Washington," tanggapnya. Karena itu, dia sempat bernazar jika DPR berhasil meloloskan usul interpelasi. "Kalau DPR mampu membawa Presiden Yudhoyono ke sini, saya akan sembelih ayam dua ekor," janjinya. Menjawab argumen pemerintah yang sudah memperjuangkan resolusi tandingan untuk memojokkan Israel, Amien mengatakan bahwa alasan tersebut hanya dicari-cari. Sebab, Indonesia sebenarnya tidak bisa melanjutkan gagasan itu. "Karena selama ini Amerika selalu memveto keputusan PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel," jelasnya. Dalam resolusi klausul pembentukan kawasan bebas senjata pemusnah masal, termasuk alat pengirimnya (rudal atau misil) di seluruh kawasan Timur Tengah. Dengan dimasukkannya poin tersebut, Indonesia bisa menggalang dukungan untuk menyusun resolusi tandingan (counter resolution) yang memungkinkan dilakukannya inspeksi senjata nuklir di kawasan Timur Tengah, termasuk Israel, oleh badan nuklir dunia (IAEA). Pendapat Amien didukung salah satu penggagas interpelasi Abdillah Toha. Keberhasilan delegasi Indonesia di DK PBB memasukkan poin tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa. "Itu hanya akan menjadi hiasan," ujarnya. Sebab, Amerika akan melindungi Israel dengan hak vetonya. Menurut Abdillah, selama ini perlakuan DK PBB dalam menangani masalah nuklir Iran sangat tidak transparan. Dugaan bahwa Iran menggunakan nuklir sebagai senjata pemusnah masal masih perlu dibuktikan. "Israel yang sudah jelas-jelas mengaku mempunyai senjata nuklir dibiarkan saja," tandasnya [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
