SUARA KARYA Mewaspadai Kemungkinan Krisis Ekonomi Oleh Toto Dirgantoro
Rabu, 1 Agustus 2007 Belakangan ini banyak orang berbicara tentang kemungkinan terjadinya krisis ekonomi tahap II. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya tanda-tanda yang mengarah ke terjadinya krisis ekonom, tapi kemudian dibantahnya sendiri. Kini, setidaknya dalam beberapa hari ini, wacana mengenai kemungkinan akan terjadinya krisis muncul kembali. Pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) sebagai jaring pengaman sektor keuangan, oleh sementara ekonom dilihat sebagai pertanda akan terjadinya krisis ekonomi. Mengalirnya dana asing ke Indonesia diduga bisa menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Memang, selama ini dana asing yang masuk ke Indonesia--bersifat jangka pendek (hot money)--hanya mencari keuntungan dari bunga dan pasar saham. Dengan begitu tidak mendorong berkembangnya sektor riil, dan tentu tidak menciptakan lapangan kerja. Jika angka pengangguran semakin tinggi, maka kemiskinan akan semakin membelenggu bangsa ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kini ada sekitar 37,1 juta orang miskin. Dana asing, karena sifatnya adalah jangka pendek, maka bisa dicabut setiap saat. Kalau investor merasa tidak untung lagi menanamkan dananya di Indonesia, mereka bisa cabut. Jika dana tersebut ke luar mendadak semuanya, ekonomi nasional bisa kolaps, dan rupiah bisa goyang. Kita tentu khawatir malapetaka (krisis ekonomi) itu benar-benar terjadi. Kalau itu terjadi, angka kemiskinan hampir bisa dipastikan akan membengkak. Karena kesulitan hidup--dengan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok--kejahatan pun bisa terjadi di mana-mana. Kini kondisi ekonomi makro ternyata belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Sementara itu utang kita--dalam bentuk valuta asing (valas)--masih lebih tinggi dibandingkan dengan cadangan devisa yang kita miliki, yaitu 51 miliar dolar AS. Indikator-indikator bakal terjadi krisis ekonomi tahap II sudah kelihatan. Potensi krisis memang sangat kuat. Untuk mencegah terjadinya malapetaka ekonomi tersebut, mau tidak mau pemerintah harus melakukan pembenahan serius di bidang ekonomi dan keuangan. Antara lain, dengan melakukan perbaikan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor. Pemerintah harus mengatur sedemikian rupa agar aliran dana tidak menumpuk di pasar saham, tapi diarahkan untuk menggerakkan sektor riil. Setidaknya, penyaluran kredit ke sektor riil harus dipermudah. Kini, penyaluran kredit ke sektor riil hanya mudah untuk diucapkan. Keadaan sekarang ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu; sekarang ini risiko kredit macet tidak mencemaskan. Terkait dengan upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, regulasi di bidang ekonomi harus dibenahi. Antara lain, perlu ada perubahan peraturan ketenagakerjaan, perlu melakukan perubahan di sisi peraturan perpajakan, kemudahan ekspor dan impor, dan pembenahan di sektor birokrasi. Jika regulasi di bidang ekonomi tidak diperbaiki, serta angka pengangguran dan kemiskinan makin tinggi, maka kemungkinan terjadinya krisis ekonomi tahap II sangat besar. Kini kita masih menunggu langkah-langkah konkret perbaikan regulasi tersebut. Pemerintah memang telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Namun, tampaknya itu tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja sektor riil. Paket kebijakan tersebut sulit diimplementasikan karena masih perlu langkah-langkah lebih lanjut. Kinerja sektor riil yang sebenarnya merupakan kekuatan ekonomi nasional belum optimal, karena keberpihakan perbankan terkait penyaluran kredit masih sangat minim. Perbankan masih enggan mengucurkan kredit ke sektor riil. Karena itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan. Ke depan ini pemerintah harus menjalankan program-program yang telah dibuatnya, sehingga sektor riil bisa bergerak dan berperan signifikan dalam percaturan ekonomi nasional. Jika ingin sektor riil benar-benar berjalan, insentif untuk sektor riil, termasuk UMKM tentu, harus diberikan pemerintah. Pemerintah pusat dan jajaran pemda harus berkoordinasi dalam memberdayakan UMKM ini. Kebijakan pemerintah pusat sendiri sebenarnya relatif memadai. Namun, dukungan dan fasilitas pemda masih amat dibutuhkan, apalagi kini eranya otonomi daerah. Baru-baru ini BPS telah mengumumkan terjadinya penurunan angka kemiskinan, yakni sebesar 2,13 juta orang. Angka kemiskinan per Maret 2007 turun menjadi 37,17 juta orang (16,58 persen dari total penduduk), dari 39,04 juta orang (17,75 persen dari total penduduk). Tapi, mungkin saja pengumuman BPS tersebut hanya menyenangkan para pengambil kebijakan di lembaga eksekutif. Kita baca di media massa banyak pihak meragukan validitas data BPS tersebut. Pengumuman BPS tentang menurunnya angka kemiskinan tersebut tetap tidak mampu menghapus kekhawatiran dan ketakutan publik terhadap kemungkinan terjadinya krisis ekonomi. Ke depan kita perlu terus berjuang untuk dapat ke luar dari lilitan kemiskinan. Pemerintah, dengan tim ekonominya, tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Semua pihak--seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu--harus mendorong dilakukannya perbaikan regulasi. Di sini pentingnya koordinasi oleh kepala pemerintahan. Waktu kita untuk betul-betul memikirkan kepentingan rakyat itu tidak banyak. Tahun 2008 nanti hampir bisa dipastikan perhatian elite politik, termasuk yang duduk di kabinet, akan lebih tertuju pada persiapan Pemilu 2009. Sekaranglah saatnya kita berupaya agar krisis ekonomi tahap II tidak terjadi, sehingga seleksi kepemimpinan nasional 2009 bisa berjalan dengan baik.*** Penulis adalah Direktur Eksekutif Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Institute [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
