Keliatannya memang nggak banyak lagi pegawai negara yang bekerja sambil tetap
menjaga idealisme. Alhasil, peraturan serta badan untuk menujudkan idealisme
itu dibentuk dengan asal-asalan; asal ada peraturan, asal punya badan. Perannya
sendiri difungsikan sekedar sebagai komoditi politik.
Menghukum koruptor dengan menyita kekayaannya supaya jadi gelandangan mungkin
menarik. Tapi sejauh ini masyarakat kita kelihatannya lebih suka kalau koruptor
dihukum mati. Menghukum mati koruptor? Boleh dicoba. Tapi bukan untuk mematikan
badannya. Matikan saja dulu hak politik & hak perdatanya.
Kalau masih nggak mempan juga, tatto jidat mereka dengan gambar mickey mouse!
ajeg=
--- Martin Patrick <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Tidak menganggap seseorang yang tidak melakukan korupsi adalah bukan hal
> yang istimewa merupakan pandangan yang dapat dibenarkan. Hal ini
> dikarenakan suatu kewajiban seseorang wakil rakyat untuk mendedikasikan
> dirinya terhadap masyarakat. Tetapi tidaklah sesederhana itu untuk
> menyatakan bahwa pejabat negara itu tidak boleh melakukan tindak pidana
> korupsi, karena hal tersebut merupakan pemikiran ideal yang hampir
> terlupakan oleh kebanyakan pegawai pemerintah. Pada saat ini telah
> dibentuk suatu regulasi beserta badan yang merupakan implementasi untuk
> menjalankan regulasi tesebut untuk menjalankan pemikiran ideal tersebut,
> tetapi faktanya bahwa pengaruh yang diharapkan oleh masyarakat umum
> tidak terlalu besar. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut karena akibat
> dari bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum dapat
> menimbulkan efek jera terhadap para pegawai pemerintah. Mengenai hukuman
> ini telah terjdi suatu diskusi menarik ketika ada suatu pernyataan yang
> diberikan oleh seorang akademisi bahwa hukuman yang diberikan oleh salah
> satu negara terhadap pelaku korupsi adalah pencabutan seluruh aset yang
> dimilikinya, sehingga pelaku hidup sebagai gelandangan, tanpa ada
> merugikan pemerintah untuk menyediakan LP atau kebutuhan hidup terhadap
> pelaku korupsi. Dengan demikian, mungkin korupsi sebagai tindak pidana
> khusus memang seharusnya mempunyai sanksi khusus juga, agar dapat
> mengembalikan pandangan yang ideal bagi para pegawai pemerintah dalam
> menjalankan prosfesinya untuk masyarakat secara keseluruhan
>
> MPN
>
>
> > Bukan hal istimewa kalau pegawai pemerintah tidak korupsi. Tidak
> > korupsi sudah merupakan kewajiban bagi siapa saja yang memangku
> > urusan orang banyak. Jangan istimewakan sesuatu yang bersifat umum
> > apalagi wajib. Tak perlu ada penghargaan khusus untuk memacu mereka
> > memenuhi kewajiban. Penghargaan khusus hanya pantas diberikan kepada
> > mereka yang 'melebihi' kewajibannya, misalkan tidak korupsi +
> > membongkar perbuatan korup.
> >
> > Jangan ragu menyatakan korupsi itu salah.
> >
> >
> > ajeg=
>
>
>
------------------------------------
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
