Refleksi : Pemerintah Indonesia berlagak mengkaji atau mengaji, karena kalau pengiriman TKI ke tanah neraka distop bukan saja berarti bahwa aliran devisa negara berkurang tetapi juga uang-uang sogokan kepada para petinggi negara berkuarng menjadi kering, maka oleh karena itu rezim SBY pun hingga kini belum mau menantangani dan kemudian tanpa undur-undur waktu meratifikasi konvensi internasional untuk migrant workers. Jadi berdasarkan ha-hal tsb patut disadari bahwa zezim NKRI sejak zaman Soeharto adalah penyalur "human traffic" dengan jalan legal, karena itu mereka tidak mau mengambil langkah tegas membela warganegaranya yang dijadikan buruh ala budak di luarnegeri. Banyak TKI disiksa dan meninggal dalam tugas menyetor devisa negara, tak banyak bedanya meraka jago-jago revolusi mati atau disiksa di medan pertempuran untuk negara.
http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=43089 Sabtu, 20 November 2010 , 10:51:00 TKW Digorok di Arab Saudi Pemerintah Kaji Stop Pengiriman TKI JAKARTA - Belum lagi kasus penyiksaan keji terhadap Sumiati, tenaga kerja wanita dari Indonesia (TKW) asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), di Arab Saudi tuntas, muncul kasus baru yang dialami pekerja migran Indonesia. Kali ini, TKW bernama Kikim Komalasari binti Uko Marta, 36, asal Cianjur, Jabar, tewas dibunuh di Saudi.Kikim diduga kuat digorok di bagian lehernya oleh sang majikan. Lantas, mayatnya dibuang di Kota Abha, sekitar 700 kilometer dari Jeddah, Arab Saudi.Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan soal pembunuhan TKW Indonesia itu. Saat ini, kasus tersebut ditangani Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Menurut dia, tim KJRI sudah berada di Kota Abha untuk mencari kepastian dari kantor polisi Mansakh terkait kebenaran berita tersebut. ''Ini tamparan kedua bagi bangsa kita dan menguatkan niat pemerintah untuk mengkaji ulang pengiriman TKI ke Arab Saudi,'' tegas Jumhur di kantornya kemarin (19/11).Tim KJRI mendapat informasi dari polisi setempat yang diwakili Lettu Abdullah Gahtani bahwa majikan Kikim, Shaya' Said Ali Alghatani, beserta istrinya telah ditahan kepolisian Mansakh. Bahkan, kata Jumhur, penyidikan kasus Kikim dilanjutkan Badan Investigasi (Tahkik) Kepolisian Arab Saudi.Berdasar keterangan yang disampaikan di kantor polisi, sang majikan mengaku membunuh Kikim, namun tidak dengan menggorok lehernya. ''Dia mengaku membunuh dengan benda tumpul. Tapi, (pengakuan) itu tidak kami terima mentah-mentah,'' ujarnya. Kepolisian Mansakh meminta ahli waris atau keluarga Kikim menuntut pelaku melalui hukum yang berlaku di Saudi. Yaitu, qishash (pembunuhan balasan dengan modus sama) atau diyat (pengganti denda) dengan segera menyiapkan pengajuan berkas tuntutan.Pembunuhan terhadap Kikim terungkap saat mayatnya ditemukan pada Kamis lalu atau bertepatan dengan 5 Zulhijah 1431 (11 November lalu) di pinggir jalan Serhan atau bagian dari jalan utama Gharah, Abha. Kikim Komalasari berasal dari Kampung Citeuyeum, RT 03/01, Desa Mekar Wangi, Kecamatan Ciaranjang, Kabupaten Cianjur, Jabar. Dia mengantongi paspor bernomor AN 010821 dan tercatat sebagai peserta asuransi TKI bernomor C510907200043 dari Konsorsium Asuransi TKI Daman Syamil. Dia juga memiliki iqomah (kartu pengenal sementara di Arab Saudi) bernomor 2275427389. Jumhur menyebutkan, Kikim berangkat untuk bekerja sebagai TKI di Kota Abha pada Juni 2009 melalui PT Bantal Perkasa Sejahtera yang beralamat di Jalan Condet Raya 12, Jakarta Timur. Terkait kasus Kikim, BNP2TKI sudah mendatangi pihak keluarga di Cianjur. BNP2TKI dan asuransi sepakat membayar santunan kematian bagi korban Rp 55 juta. Juga, memfasilitasi kepulangan jenazah hingga pemakaman serta membiayai penjemputan jenazah oleh keluarga ke Saudi. BNP2TKI segera mengatur pemberangkatan wakil keluarga Kikim ke Saudi untuk mengurus pemulangan jenazah dan mengupayakan tuntutan hukum. ''Kami juga sudah memanggil perusahaan yang memberangkatkan Kikim agar bertanggung jawab atas kasus ini. Kami juga meminta tanggung jawab perusahaan asuransi yang menaungi korban,'' katanya. Munculnya kasus kekerasan terhadap TKW asal Indonesia langsung direaksi pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, pemerintah akan meninjau ulang pengiriman TKW dan TKI ke negara-negara yang tidak kooperatif soal perlindungan tenaga kerja. Jika pemerintah negara tersebut sulit diajak bekerja sama, pemerintah akan menerapkan moratorium (penghentian sementara) pengiriman TKI ke negara itu.Menurut SBY, setiap negara yang menjadi tujuan TKI harus menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Indonesia. ''Kami akan meninjau kembali, mengevaluasi keberadaan TKI di negara-negara yang ternyata tidak bikin semacam nota kesepakatan. Termasuk kontrak-kontrak kerja antara pekerja kita dengan siapa yang menerima, perusahaan atau rumah tangga di mana pun saudara kita bekerja,'' tegasnya setelah rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut merespons khusus penganiayaan terhadap Sumiati dan tewasnya Kikim di Saudi. SBY menyatakan, evaluasi perlu dilakukan karena masih banyak penganiayaan yang menimpa TKI di luar negeri. Di antara lebih dari 3,2 juta TKI, 4.385 orang mengalami tindak kekerasan dari majikan. Meski persentasenya hanya 0,1 persen di antara total TKI, kata dia, kekerasan tersebut tetap tidak bisa ditoleransi. ''Kecil, tetapi ini prinsip dan tidak bisa kita berikan toleransi. Karena itu, kita menganggap masalah ini tetap serius,'' tegasnya. Setiap negara tempat TKI bekerja, kata SBY, harus memberikan timbal balik yang jelas secara ekonomi bagi Indonesia. ''Pemerintah Indonesia menginginkan adanya kerja sama, sikap kooperatif, karena sebetulnya tenaga kerja itu ya bekerja untuk ekonomi mereka. Jadi, harus ada take and give-nya,'' ungkapnya. Dia menambahkan, demi mempercepat pelaporan jika terjadi penganiayaan, TKI akan diberi telepon seluler (ponsel). Dalam nota kesepahaman, harus ada jaminan bahwa ponsel para TKI tidak disita atau diminta majikan. ''Sekarang dirumuskan untuk memberikan HP (handphone) kepada tenaga kerja kita itu,'' tutur mantan Menko Polkam tersebut. TKI akan diberi nomor-nomor penting seperti kontak konsulat, kedutaan besar, dan kontak-kontak Indonesia lainnya yang bisa dihubungi setiap saat. ''Dengan demikian, paling tidak kita akan bekali alat komunikasi supaya dia bisa berkomunikasi secara instan,'' tuturnya.SBY mengungkapkan, kemudahan komunikasi tersebut diharapkan bisa meminimalkan tindak kekerasan. Selama ini, kekerasan majikan berlangsung dalam waktu lama karena para TKI sulit melapor. Perwakilan Indonesia selama ini juga sulit menggali informasi dari TKI. ''Apalagi, di Saudi Arabia, dilaporkan oleh para menteri, memang ada semacam ketertutupan. Jadi, tidak mudah bagi kita mendapatkan informasi yang segera dan cepat,'' paparnya. Menakertrans Muhaimin Iskandar menyebut Arab Saudi dan Jordania termasuk contoh negara yang tidak kooperatif. Terhadap dua negara itu, kata dia, pemerintah mengkaji kemungkinan moratorium pengiriman TKI baru. ''Kita membutuhkan kerja sama yang komprehensif. Kita akan lakukan evaluasi apakah (kerja sama) masih bisa dilanjutkan atau tidak,'' ujarnya. Dia menyatakan, moratorium untuk pengiriman TKI ke Jordania hampir final. Muhaimin beralasan, negara itu kerap dijadikan pintu masuk bagi TKI ilegal di negara-negara Timur Tengah. Para TKI lebih mudah masuk lewat Jordania karena di sana menggunakan visa on arrival. ''Jadi, susah dikontrol,'' jelasnya. Menurut dia, dalam tahap pengkajian ulang, pemerintah akan mengetati dan membatasi penempatan TKI informal di luar negeri, khususnya di Saudi. ''Pengetatan dan pembatasan itu akan diterapkan dengan memperketat proses keberangkatan. Termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen serta kesiapan mental dan fisik bagi calon TKI,'' katanya. Sebagai langkah awal, tutur dia, pemerintah akan mendorong terlaksananya perjanjian kerja sama atau MoU penempatan dan perlindungan TKI dengan pemerintah Saudi. Permintaan TKI ke Saudi mencapai 200-300 orang setiap hari. Saat ini, jumlah TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) di Saudi mencapai 500 ribu orang. Selain itu, pihaknya harus mempertimbangkan perbandingan secara objektif antara TKI yang sukses dan yang bermasalah. Yakni, mencapai 400 kasus di antara 500 ribu TKI di Saudi. Di bagian lain, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa TKI di Saudi. Dia menilai, pemerintah menghadapi dilema antara menghentikan pengiriman TKI dan persoalan ketenagakerjaan di dalam negeri. ''Posisi pemerintah cukup sulit,'' katanya.Dia menyerahkan keputusan kepada pemerintah. Mahfud mencontohkan perselisihan wilayah perbatasan dengan Malaysia beberapa waktu lalu. ''Kalau kita lawan, secara fisik mungkin saja kita menang. Tapi, jutaan pekerja kita yang bekerja di sana (Malaysia, Red), sekitar 1,4 juta orang, akan jadi masalah. Kita percayakan ke pemerintah jalan keluar sebaik-baiknya,'' ungkapnya kemarin.Menurut dia, diplomasi yang pas adalah memanfaatkan isu penegakan hukum. ''Penegakan hukum itu bukan masalah bangsa dan negara tertentu, tapi masalah manusia. Jadi, setiap bangsa harus menghormatinya,'' katanya. ''Kalau Anda bilang pemerintah Arab harus dilawan, itu tidak realistis,'' ujarnya. (zul/sof/aga/c5/dwi) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
