Pemerintah Kecam Proses Hukum di Saudi yang Tidak Transparan
Kamis, 23 Juni 2011 | 12:17 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengecam proses hukum di Arab Saudi yang tidak transparan. Menurut Marty, dalam berbagai laporan internasional tercatat akses pengacara di negeri tersebut juga sangat terbatas. "Dalam kasus Ruyati, dari awal almarhumah telah ditahan di Arab. KBRI (Kedutaan Besar RI) juga telah melakukan pendampingan dan jaminan hak kepada tersangka bisa dipenuhi," kata Marty dalam jumpa pers mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kamis 23 Juni 2011. Konferensi pers pernyataan Presiden SBY dan para menterinya ini digelar untuk menyikapi hukuman pancung yang menimpa Ruyati binti Satubi, tenaga kerja wanita asal Bekasi, Jawa Barat, yang bekerja di Arab Saudi. Ruyati dijatuhi hukuman mati karena terbukti bersalah membunuh majikan perempuannya. Selain Menteri Luar Negeri, Presiden juga didampingi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Marty mengklaim pihak Konsulat Jenderal RI di Mekah telah melakukan upaya pengampunan Ruyati. Namun, pihak keluarga korban tetap tidak mengampuni. "KJRI telah meminta pengampunan kepada Gubernur Mekah. Namun, kata Marty, saat proses permohonan pengampunan sedang dilakukan meski ditolak oleh keluarga, Ruyati dikabarkan telah menjalani eksekusi hukuman pancung. "Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu," ujarnya. Protes atas pemancungan itu pun telah disampaikan dua kali, melalui Duta Besar Arab Saudi dan kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi. "Saat kedatangan Dubes (Saudi) di Kementerian Luar Negeri, beliau sampaikan minta maaf karena tidak sampaikan (informasi eksekusi). Kita juga telah memanggil pulang Dubes kita atas ketidaksenangan kita atas kelalaian tersebut," kata Marty. Lebih jauh Marty mengatakan kasus hukuman mati yang menimpa Ruyati binti Satubi berbeda dengan kasus yang menimpa Siti Zaenab yang terjadi pada 1999. Pada kasus Siti binti Zaenab, saat ini sedang berjalan penundaan eksekusi karena ahli waris korban masih berumur 1 bulan. Sehingga, kata Marty, ahli waris belum bisa memberikan pertimbangan dan harus menunggu masa akil balig. "Itu bukan karena upaya pendekatan politik, tanpa mengecilkan upaya kurun waktu 2 pemerintahan," tuturnya. Menurut Marty, kemungkinan Siti Zaenab menjalani hukuman mati masih terbuka. Ia mengatakan jika ahli waris saat dewasa tidak memaafkan Siti, yang bersangkutan bisa dijatuhi hukuman mati. "Apakah akan memaafkan, atau jika setelah dewasa menolak, yang bersangkutan bisa dapat ancaman hukuman mati," katanya. Presiden, kata Marty, juga telah memberikan instruksi agar kementerian yang bersangkutan terus mendekati keluarga ahli waris untuk mengantisipasi keputusan hukum Siti Zaenab tersebut. EKO ARI WIBOWO ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
