Ekonomi Sumbar Memprihatinkan * Pertumbuhan di Bawah Rata-rata Nasional By padangekspres Rabu, 21-April-2004, 03:54:35 WIB5 klik
Padang, Padek—Kemampuan Sumatera Barat (Sumbar) mencapai
target pertumbuhan ekonomi semakin berkurang. Ini
terlihat semakin jatuhnya jarak antara target dengan
pencapaian realisasi pertumbuhan.
Pendapatan perkapita Sumbar cenderung naik walaupun selalu
lebih rendah dari rata-rata nasional (tahun 2002 Sumbar Rp6,17
juta dan nasional Rp6,51 juta).
Dengan lebih rendahnya pendapatan perkapita Sumbar dari
nasional, berarti Sumbar merupakan salah satu daerah yang
mengakibatkan rendahnya rata-rata pendapatan perkapita
nasional.Hal di atas menjadi salah satu poin pembahasan dalam rapat
koordinasi (Rakor) delapan Program Utama Sumbar yang
diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di ruang sidang
kantor gubernur, kemarin. Rakor dihadiri seluruh kepala daerah
pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar yang diwakili sekteraris
daerah, asisten II dan instansi terkait di bidang ekonomi dan
pembangunan.
Empat dari delapan program utama Sumbar yang dibahas dalam
Rakor itu adalah penanggulangan dan pengentasan kemiskinan,
peningkatan dan ketersediaan pangan, pembinaan usaha kecil dan
koperasi dan pengawasan dan pendayagunaan dana dekonsentrasi,
yang di dalamnya termasuk permasalahan Gerakan Rehabilitasi
Nasional Hutan dan Lahan (GRN-HL), yang saat ini masih
tersendat pelaksanaannya.
Pembahasan terhadap keempat program tersebut, merupakan
cerminan kemampuan Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota se-Sumbar
dalam membangun Sumbar ini secara keseluruhan.
Sekdaprov Sumbar, Rusdi Lubis yang berbicara di hadapan
peserta Rakor, juga menyorot pergerakan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di kabupaten/kota se-Sumbar mengarah kepada
kondisi yang lebih buruk. Pergerakan ke arah lebih buruk ini
dialami sebahagian besar provinsi di Indonesia, meski secara
umum, IPM Sumbar menunjukkan peningkatan yakni, dari rangking
11 pada tahun 1996 menjadi rangking 9 tahun 1999 dan
seterusnya rangking 8 tahun 2002.
Rusdi menyebutkan, program pengentasan kemiskinan di Sumbar
belum berdampak baik. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan
jumlah KK miskin tahun 2002-2003 sebesar 1,43 persen dari
139.418 KK tahun 2002 menjadi 141.416 KK tahun 2002.
Ia menilai angka itu termasuk cukup tinggi. Secara regional
provinsi pada tahun 2003, KK miskin tersebut lebih banyak
ditemukan di Pesisir Selatan (15 persen dari total Sumbar dan
Padangpanjang terkecil 0.75 persen dari total Sumbar). Di sisi
lain, bila dibandingkan dengan total KK miskin terbesar
ditemukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni 47 persen
lebih dari total penduduknya dan terkecil adalah Kota Padang
dengan angka 6,72 persen dari total KK-nya.
Adapun permasalahan yang banyak ditemukan dalam program
penanggulangan kemiskian adalah di bidang kesehatan, data
keluarga miskin (Gakin) yang tidak pernah valid,
pendistribusian kartu sehat tidak sesuai dengan data, serta
kurang optimalnya koordinasi tim sebagai akibat dari lemahnya
koordinasi. Implikasinya adalah rumah sakit mengalami
kesulitan dalam pelayanan Gakin serta belum tepat sasarannya
pelaksanaan program.
”Selain masalah kesehatan, persoalan lain juga terkendala pada
program beras miskin, yang dialokasikan pemerintah melalui
Bulog. Permasalahan yang dihadapi adalah pagu (jatah) Raskin
yang berada di bawah jumlah KK miskin sebagai akibat
keterbatasan kemampuan pemerintah dan masih ditemuinya harga
di atas ketentuan sebagai akibat belum disediakannya dana
pendamping oleh kabupaten/kota. Selain itu masih terdapatnya
tunggakan pembayaran oleh kabupaten/kota,” jelas Rusdi.
Sedangkan mengenai peningkatan dan ketersediaan pangan,
masalah yang sangat disorot dalam Rakor, tingginya tunggakan
Kredit Usaha Tani (KUT), yakni Rp83,97 miliar yang menimbulkan
turunnya kepercayaan bank dan pemerintah kepada daerah.
Disusul persoalan kelangkaan pupuk di Lini II, sementara pupuk
di Lini IV terdistribusi secara tidak tepat sasaran. Dampak
dari permasalahan ini adalah penggunaan pupuk yang tidak
sesuai dengan rekomendasi serta tingginya harga pupuk di
tingkat petani.
Untuk progam pembinaan usaha kecil dan koperasi, beberapa
permasalahan yang ditemukan dalam pengembangan usahanya
adalah, belum optimalnya audit koperasi oleh akuntan.
Akibatnya, laporan keuangan belum akuntabel. Ini disebabkan
kemampuan pembiayaan koperasi yang sangat terbatas. Oleh
karena itu, sangat diperlukan fasilitas oleh Pemkab/Pemko.
Kendala lainnya, laporan bantuan sarana/prasarana pemerintah
ke koperasi tidak optimal. Dampaknya adalah ketidakjelasan
dampak bantuan kepada penerima.
”Ini disebabkan belum optimalnya pemantauan oleh
kabupaten/kota sesuai juklak dan juknis dari menteri. Untuk
itu, sangat diharapkan kiranya kabupaten/kota dapat
melaporkannya secara rutin kepada provinsi,” urai Rusdi Lubis.
Sementara itu, untuk program pengawasan dan pendayagunaan dana
dekonsentrasi, yang di dalamnya termasuk permasalahan GNRHL,
ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pendayagunaan
dana dekonsentrasi itu, antara lain, di bidang koperasi,
KSP/USP tidak menyetorkan 10 persen bagian bunga kepada bank
sebagai angsuran pinjaman. Pertambangan dan energi jaringan
listrik mikro hidro/PL TMH ke rumah di Pasaman Barat dan Solok
Selatan belum terlaksana sehingga pembangkit belum bermanfaat.
Hal ini disebabkan dana yang ada hanya untuk pembangunan
pembangkit sedangkan jaringan harus dibiayai oleh Pemda.
”Karena itu, kepada bupati Pasaman Barat dan Solok Selatan
agar menganggarkannya dalam APBD,” demikian Rusdi. (nsr)
Z Chaniago - Palai Rinuak -http://photos.yahoo.com/bada_masiak/
====================================================================== Alam Takambang Jadi Guru ======================================================================
_________________________________________________________________
Lose those love handles! MSN Fitness shows you two moves to slim your waist. http://fitness.msn.com/articles/feeds/article.aspx?dept=exercise&article=et_pv_030104_lovehandles
____________________________________________________
Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net
____________________________________________________
