Untuk para Netter, saya baru buka Padang Ekspres, ini sebagian isinya tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhlan vonisnya bagi anggota DPRD kita yang terhormat. Kok lamak samba dikunyah-kunyah, lamak kato dipakatokan:
"Hal tersebut dibuktikan, lanjutnya, jika dibandingkan dengan anggaran kesejahteraan DPRD dalam bentuk asuransi jiwa sebesar Rp.3 milyard lebih dan tunjangan kehirmatan sebesar Rp.600 juta dibandingkan dengan anggaran kepada masyarakat seperti anggaran pembelian obat-obatan untuk RS.Pariaman yang hanya sebesar Rp.150 juta dan untuk pendidikan yaitu biaya penyelenggaraan sekolah hanya dianggarkan Rp.874 juta". Artinya perbandingan anggaran untuk kepentingan anggota DPRD dengan anggaran yang langsung dirasakan rakyat, jelaslah tidak berorientasi kepada rakyat, meskipun para terdakwa dipilih oleh rakyat" Itulah pertimbangan Majelis Hakim yang sampai saat ini masih berpihak kepada kebenaran dan hati-nurani. Kita do'akan selamanya demikian. Kami sebagai perantau "Minang" nan manaruko di nagari urang, sabana salut atas putusan Majelis Hakim walaupun ada tiga diantaranya tidak sependapat dengan tingkat kesalahan ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT tersebut. Ini fenomena demokrasi, biarlah berjalan secara wajar. Namun opini masyarakat seyogiyanya menjadi pertimbangan, khususnya bagi Tiga Wanita Pendekar Hukum kita. Yang menjadi pemikiran kita adalah, bahwa selama ini Sumatera Barat menurut ranking BPK ataupun BPKP masih menduduki ranking bawah dalam hal korupsi. Akankah hal ini masih dapat kita pertahankan? Beberapa tahun yang lalu, saat saya di Sumbar bersama teman-teman dari "Tanah Jao" berkomentar, jalan di Sumbar rata-rata "bagus" dan terpelihara. Dengan bangga saya jawab, bahwa di Sumbar korupsi amatlah kecil, walaupun ada hanya sekedar untuk "menyekolahkan anak". Saya tidak memungkiri bahwa memang ada korupsi di nagari awak, dan fenomena yang demikian amatlah mudah kita saksikan. Tidak mencuat memang atau "mungkin juo bisa mandok di alalang sahalai". Saya tambahkan kepada teman saya bahwa di Minangkabau, kontrol masyarakat (termasuk terhadap PNS) masih cukup dominan, anda akan diperbincangkan di lapau kalau anda beli tv baru, apalagi motor atau mobil. Teman saya kagum, saya pun bangga. Kok buliah batanyo jo basiasek, khususnya kepada Niniak Maka, Cadiak Pandai nan ado di Minang ataupun pengamat nan di rantau: "Masihkah "social control" dapat didengar di lapau atau di surau? Ataukah sudah terbawa arus"materialist dan konsumerisme". Bahwa yang dipandang orang saat ini adalah harta dan kekayaan? Dan ungkapan : "Dahulu adat nan bapakai, kini pitih nan baguno" benar-benar telah menjadi sikap dan perilaku masyarakat Minang? Sekitar dua tahun yang lalu saya kembali pulang, saya dapati kamanakan jo dunsanak di kampung sedang asyik berparabola dan ber-VCD ria. Ketika saya tanya anaknya sekolah dimana, dia jawab sudah tidak sekolah, tidak ada uang untuk melanjutkan, anaknya sudah tidak mau bersekolah lagi. Ironis memang, untuk sewa vcd yang hampir rutin ada, untuk bayar anak sekolah tidak ada. Waktu untuk menonton vcd bagi anaknya tersedia, tapi untuk belajar dan ke sekolah tidak ada. Alasannya harga beras murah, harga pupuk mahal, penghasilan tidak cukup dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Majelis Hakim, semoga putusan ini merefleksikan maunya masyarakat Sumbar dan kita semua yang sangat menginginkan adanya "law enforcement" sehingga "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" buliah tagak badiri di ranah Minang. Maaf, saya jadi tidak focus, terbawa emosi, bangga atas putusan Majelis Hakim dan banyak lai nan takana. Maaf, sakali lai maaf. Wasasalamu A'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hanif Hoesin (Dt.Panduko Nan Gadang) __________________________________ Do you Yahoo!? SBC Yahoo! - Internet access at a great low price. http://promo.yahoo.com/sbc/ ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________