detikcom - Tanggal 5
Oktober 2001 TNI kembali merayakan cikal bakal kelahirannya dari Tentara
Keamanan Rakyat. Dari namanya saja, TKR, memang belum dimaksudkan sebagai
organisasi pertahanan. Organisasi ini lebih terkait dengan kondisi peralihan
kekuasaan dari rezim pendudukan Jepang kepada Republik Indonesia yang baru
lahir. Baru kemudian, ketika serdadu Belanda hendak membonceng kepada NICA,
organisasi TKR itu melakukan fungsi pertahanan wilayah kedaulatan RI.
Pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945, yang mencederai tangan
Roeslan Abdul Gani – yang sekarang menjadi saksi hidup atas peristiwa itu --,
menandai peralihan fungsi keamanan menjadi pertahanan.
Pada prinsipnya, sebagai organisasi keamanan, lembaga negara yang berwenang
untuk itu lebih bersifat menjaga benturan di antara warga negara atau
melakukan penangkapan atas para pelaku tindakan kriminal. Lembaga negara yang
berwenang untuk itu, dalam negara-negara moderen, adalah kepolisian.
Di Indonesia, kepolisian RI lebih dahulu lahir dari organisasi militer.
Kepolisian RI langsung dibentuk dua hari setelah kemerdekaan, yaitu 19 Agustus
1945, dibawah kendali Menteri Dalam Negeri. Tanggal 29 September 1945, R. Said
Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian RI dengan
pangkat jenderal.
Menariknya, sejak awal para pemuda Indonesia alergi dengan kehadiran
tentara. Yang dibentuk kemudian Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang semula bagian
dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Pembentukan itu dilakukan
oleh PPKI tanggal 20 Agustus 1945. Sebagaimana dicatat oleh Ben Anderson
(1988: 127), paling tidak ada dua pendapat dan kelompok yang berkembang.
Pertama, kelompok Oto Iskandardinata dan sejumlah pejabat sipil tinggi yang
ingin sekali tetap berhubungan baik dengan Jepang dan mencegah terulangnya
perampokan, pembunuhan, dan anarki sporadis yang pernah terjadi di beberapa
daerah setelah jatuhnya kekuasaan Belanda tahun 1942.
Bagi mereka, fungsi utama BKR adalah memperkuat polisi dalam memelihara
hukum, ketertiban, dan mendukung wibawa pemerintah. Kedua, kelompok bekas
perwira PETA (bentukan Jepang) dan KNIL (bentukan Belanda) yang ingin
membangun tentara nasional sejak saat itu juga.
Sikap Soekarno sendiri mengakomodir keduanya, dengan mendesak bekas anggota
Peta, Heiho, dan lain-lainnya untuk bergabung ke BKR, dalam pidato radionya
tanggal 23 Agustus 1945. Soekarno menekankan, “...nanti akan datang saatnya
kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam tentara kebangsaan Indonesia!”
Pada dasarnya, memang unsur sipil Indonesia lebih dahulu mempunyai “jasa”
terhadap berdirinya republik. Para pemimpin pertama republik, sebelum perang
kemerdekaan, semuanya sipil, baik yang berasal dari kalangan kampus, maupun
dari organisasi kemasyarakatan. Sedangkan militer baru dihadirkan, setelah
Indonesia menata struktur pemerintahannya.
Hubungan Sipil-Militer
Makanya, intervensi sipil selalu mewarnai militer Indonesia. Militer memang
bukanlah organisasi independen dalam negara manapun, karena merupakan alat
negara. Karena kehadiran, pembentukan, dan kemudian daerah-daerah operasinya
ditentukan oleh pimpinan sipil, maka tak heran kalau kadangkala muncul friksi
antara militer dengan para politisi yang kebetulan duduk sebagai pimpinan
negara (presiden atau perdana menteri). Hubungan sipil-militer itu paling
ditandai dengan menyerahnya Soekarno-Hatta kepada Belanda, dalam peristiwa
pendudukan Yogyakarta, sedangkan Panglima Soedirman memilih pergi ke hutan
bergerilya.
Perbedaan pandangan itu sendiri sebetulnya juga terjadi dalam apa yang
dikenal sebagai Program Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) Kabinet Muhammad
Hatta (Januari 1948). Dalam Rancangan Undang-undang yang sudah disiapkan oleh
Kabinet Amir Syarifuddin sebelumnya, sebagaimana dicatat oleh Himawan Soetanto
(1994:60), terdapat pikiran bahwa: “... Organisasi dan kekuatan TNI harus
diperkecil dan disederhanakan supaya lebih efisien, sesuai dengan keadaan dan
posisi RI saat itu. Daerah RI sudah semakin sempit, penderitaan sosial dan
ekonomi meningkat. Negara dan masyarakat tidak mungkin lagi harus terus
membiayai lebih kurang 350.000 orang Tentara, ditambah dengan 470.000 orang
(di Jawa saja) lasykar dari Biro Perjuangan (laskar rakyat)...”
Bahkan, secara lebih eksplisit, Himawan mencatat (1994: 62):
“...Pemerintah akan menyiapkan dasar-dasar untuk menjadikan tentara kita
jadi tentara milisi. Tentara milisi lebih baik dari tentara gajian, karena
milisi menanamkan rasa kewajiban untuk mempertahankan tanah air. Tentara tetap
menjadi ‘kern kader’...” Catatan Himawan itu berdasarkan pidato Muhammad
Hatta tanggal 14 Februari 1948 di depan sidang BP KNIP (yang saat itu
berfungsi sebagai parlemen). Dari sinilah kemudian lahir UU No. 3 tahun 1948.
Konon, para laskar rakyat yang tidak mau keluar dari militer inilah yang
kemudian mengambil bagian dalam pemberontakan bersenjata di Madiun tahun itu
juga.
Dari sini memang tergambar, betapa militer Indonesia tidak bisa melepaskan
diri dari politik yang dijalankan politisi. Dan memang harus begitu. Sekarang,
makin ditunjukkan dengan keberadaan politisi sipil untuk menjadi Menteri
Pertahanan. Perintah penyerangan, bukan lagi berasal dari Panglima TNI,
melainkan dari pimpinan tertinggi eksekutif, yaitu presiden. Tidak bisa
seorang jenderal tiba-tiba berteriak untuk menyerang Aceh, misalnya, apabila
presiden belum memutuskan.
Yang menjadi persoalan sekarang, seluruh hubungan sipil-militer itu harus
berdasarkan UU atau dibuat UU-nya. Tidak bisa keputusan perseorangan saja,
berdasarkan friksi dalam tubuh politisi yang berimbas ke militer. Kalau perlu,
berdasarkan UU, seorang presiden bisa memecat seorang jenderal yang nyelonong
bicara di pers untuk menyerang suatu daerah, sebelum presiden mengambil
keputusan. Truman, Presiden USA, pernah mengambil tindakan tidak populer itu,
ketika memecat pahlawan perang USA di Pasific, Jenderal Mac Arthur, ketika
sang jenderal yang ditugaskan di Korea itu memerintahkan pasukannya menyerang
Korea Utara, ketika Truman belum mengambil keputusan apa-apa.
Doktrin Pertahanan
Organisasi militer, lebih berfungsi menghadapi intervensi negara-negara
asing atas wilayah dan penduduk negara yang bersangkutan. Kepolisian
berorientasi ke dalam negeri, sedangkan militer keluar negeri. Moncong
senjata, bahkan nuklir sekalipun, selalu mengarah keluar wilayah negara, tidak
bisa ke dalam. Perbedaan fungsional ini harus jelas, mengingat senjata milik
militer Indonesia yang dibeli menggunakan uang rakyat, kebanyakan sekarang ini
juga diarahkan kepada kekuatan-kekuatan dalam negeri, katakanlah kepada
gerakan separatisme di Aceh dan Papua.
Dalam riwayatnya yang panjang, militer Indonesia sudah digunakan untuk
memulihkan situasi keamanan dalam negeri. Berbagai “pemberontakan” di daerah,
seperti PRRI/Permesta, dihadapi dengan mengerahkan kesatuan-kesatuan TNI.
Namun, ketika unsur TNI juga terlibat dalam peristiwa penyingkiran
elemen-elemen masyarakat sipil yang dikenal sebagai kelompok komunis, fungsi
TNI menjadi semakin kabur. Kekaburan serupa menjadi kian kental, ketika unsur
kepolisian yang sejak awal merupakan unsur sipil, kemudian dialihkan kepada
fungsi kemiliteran tahun 1960-an. Untunglah, Presiden Wahid telah membedakan
polisi dengan TNI, yang kemudian disahkan lewat Tap MPR 2000.
Sampai detik-detik terakhir menjelang peringatan 5 Oktober ini, sebagian
pasukan TNI sedang merebut lapangan terbang di daerah Illaga, Kecamatan
Illaga, Kabupaten Puncak Jaya, Irian Jaya yang diduduki oleh “kelompok
separatis bersenjata”. Uniknya, dalam pengerahan pasukan itu, juga
diikut-sertakan unsur-unsur Polri. Dengan demikian, Polri masih ditempatkan
sebagai pasukan tempur, terutama unit Brigade Mobil (Brimob) yang terkenal
dalam perang kemerdekaan. Untuk situasi darurat, mungkin bergabungnya unsur
TNI dan Polri untuk satu operasi khusus ini diperlukan.
Tetapi, dalam banyak operasi lainnya, unsur gabungan ini juga ikut serta.
Bahkan untuk menghalau tukang becak di DKI tak cukup hanya petugas Trantib
DKI. Atau untuk menyelesaikan sengketa tanah. Berbagai tragedi penembakan
mahasiswa, dalam peristiwa Trisakti, Semanggi, dan lain-lainnya, juga
melibatkan unsur militer dan kepolisian. Baiklah, peristiwa itu terjadi di
masa lalu, ketika TNI dan Polri belum terpisah. Nah perlu penataan ulang,
untuk melakukan operasi-operasi khusus ini, agar terlihat bahwa TNI dan Polri
itu berbeda fungsinya.
TNI tak perlu ikut-ikutan dalam menangani para pedagang kaki lima, karena
toh sudah banyak alat negara lainnya yang bertugas. Tak bisa hanya karena
alasan “TNI lebih dituruti rakyat, karena kalau Trantib saja bertindak pasti
dilawan”, lantas TNI terus-menerus dilibatkan, justru citra TNI bisa semakin
hancur.
Interpretasi Sejarah
Lantas, sebagai bagian dari interpretasi sejarah, benarkah sudah tepat
untuk merayakan tanggal 5 Oktober sebagai cikal bakal TNI? Penulis merasa
sudah tepat, sebab hari itulah Soekarno mengumumkan pembentukan TKR. Tetapi,
apabila tanggal 5 Oktober masih tetap disebut sebagai cikal-bakal TNI, tentu
akan bermasalah, apabila kata “keamanan”-nya masih melekat. Bagaimanapun,
apabila tanggal 5 Oktober masih disebut sebagai hari kelahiran TNI, akan sulit
sekali untuk melakukan upaya back to barrack. Karena barak TNI itu
nyatanya berupa fungsi pengamanan atas situasi warga-negara.
Penulis merasa, sebaiknya cikal bakal TNI sebagai bagian dari pertahanan
rakyat semesta diambil dari tanggal 10 November 1945. Sebab, saat itulah
doktrin hankamrata itu menemukan bentuknya paling ideal. Seluruh komponen
masyarakat melakukan fungsi total defence untuk mempertahankan republik atas
serangan musuh.
Pasca 10 November 1945 itu, otomatis fungsi TNI banyak bermain di level
pertahanan, ketika melakukan kontak-kontak bersenjata dengan tentara Belanda
dalam aksi Perang Gerilya. Saat itu, sudah ada pembedaan yang jelas antara TNI
dengan masyarakat, sekalipun masyarakat juga banyak terlibat dalam melakukan
aksi mata-mata di wilayah musuh, atau dengan membentuk Laskar Rakyat ala
Nagabonar yang bisa sewaktu-waktu berpangkat Kolonel hanya karena berhasil
merampas pistol milik musuh. Masyarakat juga memberikan bantuan makanan,
perlindungan, dan bahkan memasok persenjataan.
Dari aksi perang gerilya, jelas sekali TNI tak bisa melupakan begitu saja
tentang pentingnya faktor dukungan masyarakat atas tercapainya tujuan
mengenyahkan musuh. Untuk kasus Aceh sekarang, misalnya, sulit bagi TNI untuk
mengambil hati rakyat Aceh, apabila sebutan sebagai si Pai tidak hilang. Dulu,
TNI masih bisa mendapatkan bantuan dari para Cuak yang kemudian banyak dibunuh
oleh rakyat Aceh sendiri. TNI tak bisa melakukan aksi-aksi pertahanan negara
secara sendirian.
Kalau memang tak ditemukan tanggal pastinya, ya tak apa-apa tanggal 5
Oktober terus diperingati, tetapi hanya simbolis saja. Yang perlu dilakukan
tentunya membenahi banyak sekali kendala psikologis yang menghadapkan rakyat
dengan TNI dalam situasi berlawanan, hanya karena pengaruh dominannya satu
kelompok politik atau satu figur sentral.
Militer Profesional
Kembali ke soal sipilisasi keamanan, jelas sekali polisi sekarang sudah
bagian dari organisasi sipil. Untuk itu, perlu diperjelas fungsi organisasi
kepolisian dalam operasi militer. Militer hanya tepat digunakan untuk
menghancurkan kekuatan bersenjata yang jelas-jelas mendefenisikan diri mereka
sebagai unsur yang ingin menduduki Indonesia. Sedangkan polisi melakukan
tugas-tugas pemulihan keamanan. Kecuali, sekali lagi, memang untuk situasi
darurat, misalnya ketika terjadi bencana alam atau kerusuhan massal yang tak
terkendali. Itupun dengan catatan militer Indonesia tak perlu mengeluarkan
senjata beratnya.
Ketika militer mengeluarkan senjata beratnya, dalam peristiwa peralihan
kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, serta dari Abdurrahman Wahid ke Megawati,
jelas sekali secara psikologis berpengaruh ke tengah-tengah masyarakat.
Seringkali implikasinya negatif, di mata masyarakat, karena melihat militernya
bergerak, padahal yang sedang terjadi sebetulnya hanyalah permainan catur
dalam arena politik sipil.
Harus juga dipertegas, apakah perlindungan yang diberikan oleh militer
kepada Business Community dalam bentuk Multi National Corporation sungguh
diperlukan. Misalnya penjagaan untuk PT Freeport di Papua atau ExxonMobil di
Aceh. Sungguh unik peran yang dimainkan itu. Bagaimana bisa, ketika Kongres
USA menyerang militer Indonesia, justru militer Indonesia menunjukkan sikap
loyalnya kepada MNC yang berbasis di USA. Inilah yang mungkin disebut sebagai
pergeseran baru dalam hubungan global saat ini.
USA, misalnya, tak bisa dilihat sebagai satu kesatuan tindakan dan peran.
USA terdiri dari Government (G), Businessmen (B), Civil Society (C) atau
People (P). Ketika unsur “G” USA menyerang “G” Indonesia, maka boleh jadi “P”
USA tak setuju, karena melihat serangan “G” USA itu bisa membuat “G” Indonesia
menekan “P” Indonesia. Makanya, menjadi rancu serangan “P” Indonesia untuk
melakukan sweeping kepada “P” USA di Indonesia, ketika “P” USA itu sendiri
banyak yang tak setuju dengan kebijakan “G” mereka.
Militer Indonesia, sebagai wujud dari keseluruhan rakyat Indonesia, memang
harus dibentuk semakin profesional. Profesionalisme militer Indonesia diukur
dari seberapa jauh fungsinya di bidang pertahanan. Untuk itu, “musuh” militer
Indonesia sebetulnya bukan rakyat Indonesia, apalagi dunia politik. Politik
rakyat Indonesia bisa berubah, misalnya untuk kasus Timor Timur yang murni
sebagai kebijakan politik BJ Habibie, sedangkan militer harus menjadi unsur
yang tak terpengaruh oleh politik itu.
Alangkah baiknya apabila militer Indonesia tak masuk wilayah politik,
karena kalau itu terjadi, militer terpaksa harus memilih kawan dan lawan.
Sekarang saja agak sulit untuk membina kembali hubungan baik antara militer
dengan kalangan ulama-ulama NU pendukung Gus Dur.
Agar militer profesional, memang yang perlu dilakukan adalah meningkatkan
kesejahteraan TNI. Asrama-asrama sempit, gaji rendah, dan bahkan pekerjaan
yang banyak – harus siap ditempatkan dari satu daerah rusuh ke daerah rusuh
lainnya, dengan pengetahuan minim soal sosiologi penduduk --, prajurit TNI
tentu juga menghadapi persoalan kemanusian secara umum, seperti depresi.
Peningkatan kesejahteraan TNI tentu bisa dibedakan dengan peningkatan
persenjataan.
Jumlah persenjataan TNI yang mengambil dana negara, bisa dikontrol oleh
DPR. Sedangkan kesejahteraan TNI tidak bisa ditawar-tawar lagi. Prioritas atas
kesejahteraan militer inilah yang perlu dipikirkan oleh DPR, agar militer tak
berpolitik dan tak berbisnis.
Jangan sampai sebutan sebagai Nagabonar atau si Pai muncul lagi, hanya
karena keterlibatan di sebuah fase atau wilayah konflik, tanpa kejelasan
aturan.
Dirgahayu TNI.
Jakarta, Oktober 2001
* Penulis, analis politik CSIS, Jakarta.
