Server mailing list RantauNet berjalan atas sumbangan para anggota, simpatisan dan semua pihak yang bersedia membantu. Ingin menyumbang silahkan klik: http://www.rantaunet.com/sumbangan.php ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bupati dan Wali Kota di Sumbar Diduga Terlibat Penebangan Liar Sumber: Media Indonesia Jumat, 7 November 2003 Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Zainal Bakar menyatakan sejumlah bupati dan wali kota di daerahnya, diduga kuat terlibat dalam berbagai kasus penebangan hutan secara liar. Pernyataan itu diungkapkan Zainal Bakar usai acara berbuka puasa bersama Ketua DPRD, ketua organisasi kemasyarakatan (ormas), dan organisasi sosial politik (orsospol) di gubernuran Sumbar, Selasa (4/11). Menurut Zainal, bencana alam yang terjadi di kawasan wisata Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara (Sumut), setiap saat bisa terjadi di Sumbar. Sebab, praktik penebangan liar di Ranah Minang, hingga kini terus berlangsung. Dia menyebutkan, masyarakat Sumbar sudah sangat trauma dengan berbagai bencana alam banjir dan tanah longsor, yang disebabkan pembabatan hutan secara liar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika didesak siapa nama bupati dan wali kota yang terlibat pembabatan hutan di Sumbar, Gubernur Zainal Bakar dengan halus menyatakan, "Tidak perlu saya sebutkan satu per satu, wartawan juga sudah tahu. Yang jelas bupati dan wali kota ada yang terlibat pembabatan hutan di daerah ini." Berdasarkan catatan Media, beberapa bencana besar pernah terjadi di Sumbar dengan korban jiwa cukup besar. Di antaranya bencana longsor (galodo) di Sungai Sariak, Baso, Kabupaten Agam, dan Pasir Laweh Kabupaten Tanah Datar (1979) dengan korban tewas 50 orang lebih. Bencana alam Bukit Tui Padang Panjang saat Ramadan 1987 dengan korban jiwa meninggal dunia 132 orang. Kemudian bencana alam galodo akibat pembabatan hutan di Muara Labuh, Solok Selatan (1995), Bencana tanah longsor di Bukit Lantiak, Kota Padang (2000). Bencana alam galodo di Calau (Pesisir Selatan) dan Malalo (Tanah Datar) pada 2001 dengan korban tewas sekitar 150 orang. Kabupaten Solok dan Kota Solok merupakan dua wilayah yang paling sering dilanda bencana banjir. Banjir terakhir yang melanda kedua daerah itu terjadi pada pertengahan 2003 lalu. Akibat bencana itu sejumlah rumah dan fasilitas umum seperti jalan serta jembatan rusak berat. Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar Yuen Karnova kepada Media, kemarin, menjelaskan untuk menegur para bupati/wali kota di Sumbar, gubernur telah menulis surat No 52211/1127 tertanggal 26 Agustus 2002. Isi surat itu mengimbau para bupati/wali kota untuk mengawasi dan sekaligus menghentikan segala bentuk penebangan hutan secara liar, guna menghindari terjadinya bencana alam yang akan menyengsarakan masyarakat. Akibat penebangan liar di sejumlah daerah, kata Zainal Bakar, hutan yang merupakan kekayaan Sumbar telah banyak yang rusak parah. Dampak langsungnya adalah bencana banjir dan galodo yang merenggut ratusan jiwa rakyat miskin. Lingkaran setan Pemprov Sumbar, kata Zainal, cukup kewalahan menghadapi aksi perusakan hutan tersebut. Penebangan liar tidak hanya melibatkan para bupati/wali kota yang seharusnya menjadi garda terdepan pengamanan hutan, tapi pemuka masyarakat dan aparat penegak hukum juga ikut andil."Kasusnya sudah seperti lingkaran setan. Mata rantainya sangat sulit diputus karena banyak elemen masyarakat yang terlibat. Para pengusaha dan cukong kayu tinggal mengeruk keuntungan dari keterlibatan mereka yang seharusnya jadi pengawas dan pencegah pencurian kayu," kata Zainal Bakar geram.Sejumlah daerah yang kerusakan hutannya sangat parah adalah kawasan hutan di Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pasaman. Daerah tersebut merupakan langganan bencana alam banjir dan tanah longsor dengan korban jiwa manusia sangat besar.Namun, apakah benar para bupati daerah itu yang dimaksud Zainal Bakar terlibat langsung atau berada di belakang kasus penebangan liar, belum diketahui secara pasti. Banyak pihak mendesak gubernur untuk tunjuk hidung saja terhadap mereka yang diduga kuat terlibat. Sedangkan untuk melakukan tindakan kepada bupati atau wali kota yang diduga terlibat, Gubernur mengaku tidak mempunyai kewenangan, karena otonomi daerah. Gubernur tidak memiliki jalur komando ke bupati dan wali kota, melainkan hanya koordinasi.Bupati Solok Gamawan Fauzi yang dihubungi Media di kantornya, kemarin, sedang di luar daerah. Menurut sekretarisnya, bupati sedang berada di Jakarta. Begitu pula wakil bupati dan sekretaris daerah kabupaten juga sedang berada di Jakarta."Tidak ada yang bisa memberi keterangan soal itu, karena Pak Bupati, Wabup, serta Pak Sedakab sedang berada di Jakarta. Kepala Dinas Kehutanan Darmanuga tidak di tempat," kata Sespri Bupati Solok Sutrimo. Gatot Santoso/N-2 ===== Lautan Sati Rantau Batuah Sutan Palito Alam __________________________________ Do you Yahoo!? Protect your identity with Yahoo! Mail AddressGuard http://antispam.yahoo.com/whatsnewfree ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ingin memasarkan produk anda di web RantauNet http://www.rantaunet.com Hubungi [EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/daftar.php ---------------------------------------------------- Berhenti menerima RantauNet Mailing List, silahkan ke: http://www.rantaunet.com/unsubscribe.php ========================================
