Pemimpin Absen Saat Dibutuhkan Enam Kriteria Pemimpin Harapan Muhammadiyah
Kompas, Minggu, 24 Juni 2012 http://cetak.kompas.com/read/2012/06/24/05283728/Pemimpin.Absen.Saat.Dibutuh kan Bandung, Kompas - Sidang Tanwir Muhammadiyah menghasilkan rekomendasi tentang kriteria pemimpin yang dibutuhkan bangsa untuk menyelesaikan persoalan yang sedang membelit Indonesia. Kepemimpinan bangsa saat ini dipandang "gaib", atau sering absen justru saat dibutuhkan. Itulah salah satu pokok rekomendasi yang dibahas peserta Tanwir Muhammadiyah, di Bandung, Sabtu (23/6). Rekomendasi Muhammadiyah merupakan salah satu hal yang dibahas dalam sidang komisi di samping isu organisasi dan umum, program unggulan, ideologi dan khitah, serta strategi dakwah. Dalam draf naskah rekomendasi, ada enam kriteria pemimpin yang diharapkan Muhammadiyah, yakni visioner, nasionalis- humanis, mampu membangun solidaritas, berani mengambil risiko, penyelesai masalah, dan memiliki integritas moral. Peserta sidang mengusulkan "tidak rendah diri dan lebih mencintai bangsa sendiri daripada bangsa asing" turut dicantumkan. Ada pula usulan agar regenerasi pemimpin di Indonesia memiliki kualifikasi yang diatur tegas. Dengan demikian, tidak lagi ditemui pemimpin bangsa seperti digambarkan dalam naskah rekomendasi itu, yakni korup, lamban, dan bimbang mengambil keputusan. Sikap Muhammadiyah Sidang yang dihadiri jajaran Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, seperti Bambang Sudibyo, Abdul Mukti, serta Dadang Khamdan, merumuskan beberapa pokok rekomendasi kepada pemerintah mengenai sikap Muhammadiyah. Pokok tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan bangsa dan negara, partisipasi masyarakat, otonomi daerah, dan kekerasan. Terkait kedaulatan bangsa, peserta sidang menyepakati Indonesia mengalami masalah serius. Di bidang budaya, karakter bangsa melemah; di bidang ekonomi perundangan lebih menguntungkan pihak asing daripada dalam negeri. Di bidang politik, tidak terlihat lagi independensi negara dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Selama berlangsungnya sidang Komisi V yang membawahi rekomendasi Muhammadiyah, pembahasan paling ramai terjadi sewaktu membahas pokok otonomi daerah dan integrasi nasional. Peserta mengeluhkan otonomi daerah telah menciptakan korupsi serta transaksi uang. Peserta pun sepakat mengusulkan agar pemilihan langsung dilakukan hingga tingkat provinsi, sementara bupati atau wali kota dipilih legislatif. Untuk isu program unggulan dibicarakan soal program unggulan daerah yang akan ditiru daerah lain. Gerakan ormas Sidang yang dihadiri Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan Syafiq Mughni mendata sebanyak 13 program dari daerah yang bisa ditiru dan dikembangkan sebagai gerakan organisasi masyarakat, seperti pengelolaan tanah wakaf menjadi lahan produktif seperti di Klaten, Jawa Tengah; pengadaan 1.000 tempat tidur bagi rumah sakit di Banten; hingga gerakan dakwah di lokalisasi seperti di Surabaya. Dihubungi sebelumnya, Syafiq menuturkan pengadaan 1.000 tempat tidur rumah sakit bakal digalakkan dua tahun ke depan. (ELD) -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
