Menarik postingan mamak ko, memang saat kini dibutuhkan pemimpin nan agak out of box dengan visi kerakyatan yang kuek. Dari beberapa perjalanan nan ambo lakukan, ambo menemukan banyak kebuntuan inovasi yang menyebabkan para pemimpin daerah memilih program utama adolah menjalankan tugas-tugas admistratif sebagaimana adanya dan memperkuat "silaturrahmi" dgn masyarakat. Sehingga masyarakat senang saat ini bisa mengundang dengan mudah pejabatnyo datang ke acara sunatan atau perkawinan. Pejabat begini populis sekali dan tentunya di sayangi rakyat karena merakyat dan dekat dengan rakyat, tapi jarang yang bisa mengkombinasikan sebuah pendekatan populis dengan kecerdasan sebuah program kerja yang akan menjawab masyalah kesejahteraan masyarakatnya.
Demikian pengalaman kecil ambo mak Salam andiko sutan mancayo Pada Kamis, 21 Februari 2013 10:41:01 UTC+7, Darwin Bahar menulis: > > Kompas, Selasa, 19 Juni 2012 > > > http://cetak.kompas.com/read/2012/06/19/02124092/otda.kesejahteraan.didukung.doa.orang.gila > > Atmosfer diskusi Lingkar Muda Indonesia atau berbagai kelompok madani lain > rasanya semakin unik. Setidaknya dari kajian komunikasi politik. > > Pertama, semakin banyak pihak yang bertambah yakin bahwa negara memang > harus diselamatkan. Setidaknya, kata mereka, dengan terus berkata-kata. > Kedua, tampak pula kesepakatan soal arah menabuh perjuangan dengan > kata-kata itu, yakni menuju negara kesejahteraan. > > Lebih jauh, cukup banyak yang setuju bahwa konstitusi kita sudah baik > untuk mencapai tujuan tersebut. Yang menjadi masalah serius adalah proses > menagih terwujudnya negara kesejahteraan kepada pemerintah. Padahal, inilah > orang-orang berikut sistem yang bertugas menjadi penyedia, penyelenggara, > pengelola sebagian atau seluruh kesejahteraan (sebagian atau semua) warga. > > Jadi, keunikan diskusi-diskusi seputar perjalanan dari cita-cita menuju > realitas negara kesejahteraan terutama terletak pada kesadaran > ketidakberdayaan para pemikir dan penulis. > > Salah satu panelis dalam diskusi LMI bersama harian Kompas di Bentara > Budaya Jakarta (BBJ), 15 Mei 2012, bahkan dengan amat tenang menyatakan > bahwa menagih negara kesejahteraan bersenjatakan konstitusi tidak akan > menggerakkan pemerintah! Ketika beradu argumen dan data, konstitusi dengan > mudah kalah oleh citra dan virtualisasi sukses fiskal. Akibatnya, di dalam > politik riil, kemauan politik yang ditagih itu baru bisa lahir karena > terpaksa setelah ada desakan dan tekanan. > > Daerah kesejahteraan > > Menelusuri lebih dalam ke sisi empirik, kuasa uang dan kekerasan amat > terasa di era pemilu kepala daerah yang mewarnai perjalanan otonomi daerah > (otda). Yang lebih banyak kita dengar bukan kisah evolusi menuju daerah > kesejahteraan, melainkan lebih dari setengah kepala daerah terjerembab > kasus korupsi. Dengan begitu, selayaknya di aneka daerah muncul lebih > banyak upaya penyelamatan dengan berkata-kata yang berlanjut tekanan dan > desakan. > > Pada konteks seperti inilah, presentasi figur Tri Rismaharini semula > terkesan bertolak belakang. Wali Kota Surabaya ini sejak awal menyebut > dirinya tidak mampu mengikuti aneka aspek historis atau genealogi diskusi > negara kesejahteraan. Dia pun berkali-kali menyederhanakan inti diskusi > yang sudah sampai beberapa serial itu sebagai ”komunikasi dan politik” yang > tidak dia kuasai. Untuk mempertajam ilustrasi, Risma juga menyatakan ia > sebetulnya tak mengerti kenapa ada parpol yang tertarik mengusungnya pada > pilkada. > > ”Bagi saya komunikasi atau politik itu tujuannya adalah untuk > menyejahterakan masyarakat. Itu saja. Saya ndak ngerti yang lain. Jadi, > saya hanya menggambarkan foto-foto sebab ini riil yang kita lakukan di > lapangan,” tutur Risma. Gayanya tak kalah tenang seperti para pakar, > peneliti, dan anggota DPR yang hadir pada diskusi LMI. > > Maka, presentasi Wali Kota Surabaya itu pun tak berurutan seperti evolusi > negara kesejahteraan pada umumnya. Katakanlah mulai dari kesehatan dasar, > upah minimum, pendidikan dasar-menengah, jaminan hari tua, kecelakaan > kerja, cacat, pensiun, transportasi publik, perpustakaan, pendidikan > tinggi, dan seterusnya. Risma lebih mendahulukan sektor pendidikan, > peningkatan kapabilitas sektor informal, usaha kecil-menegah (UKM) dan > koperasi, serta menempatkan diri sebagai seorang ibu. Karena itu, metodenya > agak serabutan. Tergantung dia ketemu masalah apa dalam interaksi dengan > warga yang mana dan alternatif jalan keluar apa yang kira-kira bisa > dilakukan secepat, seefektif, serta seefisien mungkin. > > Selain menggunakan 36 persen dari APBD untuk pendidikan, kekhususan > otonomi di bawah Risma terasa pada pemberian bantuan untuk semua, tak > terbatas hanya untuk sekolah negeri. Sekolah swasta, madrasah, pesantren, > semua dapat bantuan. Fakta empirik ini, misalnya, jauh berbeda dengan upaya > pemerintah pusat yang kini terkesan sedang mendorong berbagai universitas > utama untuk ”menyerahkan diri” jadi perguruan tinggi negeri jika ingin > dapat bantuan pemerintah. Sementara perguruan tinggi swasta cenderung > dianggap tak terkait dengan urusan kesejahteraan untuk seluruh warga. > > Pemerintah Kota Surabaya juga berani mengabaikan aturan- aturan yang > sepertinya sedang ditegak-tegakkan lewat mantra ”ujian nasional”. Setiap > anak miskin (pemerintah kota memiliki basis datanya) berhak masuk ke > sekolah negeri di sekitarnya tanpa melalui saringan apa pun. Alasannya > sederhana, yakni sama seperti anak orang kaya itu lumrah menjadi pandai, > anak keluarga miskin pun lumrah kalau tak pandai. Kedekatan jarak sekolah > yang menerima menjadi penting untuk memotong biaya transportasi. > > Di bidang kesehatan dilakukan terobosan Jamkesmas nonkuota. Orang miskin > tak perlu khawatir untuk cuci darah. Berapa kali pun akan dibiayai. > Posyandu untuk membantu semua anak usia balita dan penduduk lanjut usia > (lansia) digerakkan di seluruh bagian kota. Tersedia makanan tambahan untuk > ibu hamil, anak usia balita, lansia, penderita kanker, dan gizi buruk. > Kelompok lansia telantar yang tak punya keluarga dapat kebutuhan setiap > hari dan diasuh oleh kelompok lansia lain yang masih mampu mengoordinasi > dirinya. Ini mengingatkan kita akan sejarah peran-peran awal ”masyarakat > kesejahteraan” versi komunitas keagamaan. > > Presentasi yang campur baur itu lalu mengalir cepat pada contoh-contoh > sukses peningkatan kapabilitas, mencarikan akses untuk bahan mentah, > pemasaran, dan di sana-sini juga bantuan modal serta penjaminan. > Tersebutlah Bank Sampah (bisa beromzet Rp 67 juta per bulan), Sentra > Pedagang Kaki Lima (omzet dapat mencapai Rp 10 juta per hari), Kampung > Lontong (sehari produksi 80 ton), Kampung Kue Basah (beromzet Rp 3 miliar > per hari), Kampung Bordir (termasuk untuk tunarungu), Kampung Tempe, > Kampung Cabe, Kampung Lele, dan sebagainya. > > Pada presentasi Risma, tidak muncul secara khusus kata-kata ”kendala”. > Yang ada lebih ke aspek tantangan yang dijawab dengan naluri keibuannya. > Misalnya, pemkot memilih anak-anak yang suka mabuk-mabukan atau > berkebutuhan khusus untuk dididik. Bahkan, mereka disekolahkan ke luar > negeri dan dipanggil sebagai ”anak-anak Bu Risma”. > > Selanjutnya, pada sesi tanya jawab, yang mula-mula mencuat adalah > tanggapan Risma yang memang tak terlalu pas (dia minta maaf untuk itu). > Namun, saat yang sama, ia dapat dengan jelas menunjukkan bahwa semua > otonominya itu dimulai dari musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) > yang transparan dan bisa diikuti oleh siapa saja di internet. Di setiap RT > dan RW diupayakan ada fasilitas internet untuk dapat mengusulkan program > apa dan menilik bagaimana kemudian jadinya. > > Di bagian penumbuhan ruang publik berikut pencerdasannya ini, kiprah Risma > sejalan dengan evolusi menuju negara kesejahteraan yang butuh 70-80 tahun > di Eropa. Ia menyebut Kota Surabaya sekarang punya lebih dari 490 > perpustakaan yang sengaja dibangun di kampung-kampung. > > Konstitusi natural > > Presentasi dan kiprah tokoh- tokoh seperti Risma, juga Joko Widodo (Solo), > mungkin dapat menunjukkan apa yang disebut seorang panelis sebagai > ”pemberontakan” teoretis. Mereka suka mengatakan ”tak paham teori- teori > besar” dan jadi lebih enteng untuk (salah satunya) mengintervensi pasar > bebas fiskalitas. Dengan pengabaian seperti itu, konstitusi bisa terasa > sebagai sesuatu yang legitimitas secara natural karena sejalan dengan > evolusi cita-cita etis dan moral. > > Dalam bahasanya, Risma menyatakan: ”Saya tidak bertanggung jawab kepada > 3,3 juta orang. Tapi saya bertanggung jawab kepada sumpah saya ’demi Allah’ > pada saat dilantik.” Dengan sumpah otonomnya, Risma juga merawat 900 orang > gila yang 95 persen bukan orang Surabaya. Jadi, bukan konstituennya. > > Upaya-upaya yang tidak ”normal” ini tentu tak sedikit mendapat hadangan > dari rezim yang sangat berdaya dewasa ini, yakni uang dan kekerasan. Risma > sempat terancam dimakzulkan. Namun, dia mengaku tertolong oleh hidayah-Nya, > mungkin karena doa orang-orang gila tadi. > > Jika dikembalikan ke persoalan awal tentang ketidakberdayaan pemikir dan > produsen kata-kata, pastilah presentasi Risma bisa menjawab ketersediaan > contoh empirik induktif. Namun, pertanyaan utama masih menggenang: berapa > banyak otonomi daerah memiliki kemauan politik kesejahteraan yang lahir > bukan atas desakan dan paksaan? Lalu, pada puncaknya: terbacakah pesan > pertemuan praktik dengan teori seperti ini oleh pihak-pihak yang seharusnya > mengevolusi dan menyelenggarakan sistem negara kesejahteraan kita? > -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://rantaunet.wordpress.com/2011/01/01/tata-tertib-adat-salingka-palanta-rntaunet/ - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/ --- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "RantauNet" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke rantaunet+berhenti berlangga...@googlegroups.com . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
