Sanak Palanta Sebuah buku tentang tanah ulayat terkini akan terbit segera
Judul : PEMULIHAN TANAH ULAYAT: Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat Penulis : Kurnia Warman, Jomi Suhendri. S, Nurul Firmansyah, Lili Suarni, Raenal Daus DAFTAR ISI Kata Pengantar Bab I. Pendahuluan....................................................... 7 A. Latar Belakang....................................................... 7 B. Rumusan Masalah................................................... 11 C. Tujuan dan Faedah Penelitian.................................... 12 D. Lokasi Penelitian..................................................... 13 E. Metode Penelitian.................................................... 16 F. Faedah Penelitian.................................................... 17 Bab II. Tinjauan Pustaka............................................... 19 A. Konsep Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat............... 19 A.1. Masyarakat Hukum Adat sebagai Subyek Hak Ulayat...................................................... 19 A.2. Konsep Hak Ulayat........................................... 22 A.3. Daya Berlakunya Hak Ulayat.............................. 25 B. Hak Ulayat di Minangkabau...................................... 29 C. Konsep Hak Menguasai Negara dan Tanah Negara Menurut Hukum Agraria........................................... 32 D. Hubungan Hak Ulayat dengan Hak Menguasai Negara.. 36 E. Pemulihan Hak Ulayat.............................................. 41 Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.................... 49 A. Gambaran Lokasi Penelitian...................................... 49 1. Kabupaten Pesisir Selatan.................................... 49 a. Nagari Kambang............................................. 50 b. Nagari Pelangai............................................... 52 2. Kabupaten Solok Selatan...................................... 53 a. Nagari Lubuak Gadang..................................... 54 b. Nagari Pasia Talang......................................... 55 3. Kabupaten Pasaman............................................ 56 a. Nagari Lingkuang Aua...................................... 57 b. Nagari Kinali................................................... 58 B. Pola Pemanfaatan Tanah Ulayat oleh Pihak Ketiga....... 59 1. Pola Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Investor...... 59 2. Pola pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Pemerintah.. 64 3. Pola Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Pihak Lainnya 66 C. Pemulihan Tanah Ulayat Perspektif Masyarakat Hukum Adat........................................................... 69 1. Perspektif Kerapatan Adat Nagari (KAN).............. 69 2. Perspektif Pemerintahan Nagari.......................... 73 3. Perspektif Anak Nagari...................................... 74 D. Pemulihan Tanah Ulayat Perpektif Investor: PT. Andalas Merapi Timber........................................................ 76 1. Andalas Singkat PT. Andalas Merapi Timber (PT. AMT)............................................. 76 2. Pemulihan Tanah Ulayat Dalam Perspektif PT. AMT.......................................................... 77 E. Pemulihan Tanah Ulayat Perspektif Pemerintah............ 79 1. Perspektif Pemerintahan Nagari.......................... 79 2. Perspektif Pemerintahan Daerah......................... 84 3. Perspektif Badan Pertanahan Nasional (BPN)........ 87 4. Perspektif Instansi Sektoral: Kehutanan dan Perkebunan............................................... 91 Bab IV. Kesimpulan dan Rekomendasi.......................... 95 A. Kesimpulan............................................................ 95 B. Rekomendasi.......................................................... 96 Daftar Pustaka PENGANTAR Buku yang hadir di hadapan para pembaca ini adalah tentang pemulihan hak ulayat masyarakat hukum adat (nagari) paska pemanfaatan oleh pihak ketiga (pemerintah dan pengusaha). Pemulihan hak ulayat merupakan respon hukum dan sosiologis atas konflik-konflik hak ulayat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Konflik-konflik ini melibatkan masyarakat hukum adat di satu sisi dan pengusaha (pelaku bisnis) dan pemerintah di sisi lainnya. Lahirnya konflik-konflik tersebut akibat lemahnya kepastian hukum terhadap status hak ulayat atas tanah dan sumberdaya alam lainnya dalam hukum negara. Akibatnya, walaupun terdapat perjanjian antara masyarakat hukum adat dengan pengusaha untuk mengembalikan tanah dan sumber daya alam itu setelah pemanfaatan, tetap saja terbentur oleh status tanah negara pada tanah dan sumber daya alam tersebut. Persoalan ini di temukan hampir di seluruh tanah-tanah yang menggunakan hak konsesi, baik itu HGU maupun IUPHK. Selain itu, pemulihan hak ulayat juga dalam konteks memperjelas status hak ulayat di kawasan hutan yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Kondisi di atas melahirkan dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat hukum adat berupa konflik vertikal antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan pengusaha, kemiskinan, kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat dan kekerasan. Oleh sebab itu pemulihan hak ulayat merupakan tuntutan hukum dan politik serta sosial dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Buku ini membahas konstruksi hukum atas pemulihan hak ulayat yang sebenarnya telah di atur dalam pasal 11 Perda Provinsi Sumatera Barat tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya (Perda TUP). Pasal 11 perda TUP belum secara tegas menyebutkan pengambalian terhadap tanah-tanah yang telah di manfaatkan oleh pihak ketiga pada status tanah ulayat, namun keinginan untuk pemulihan hak ulayat itu telah menjadi perspektif umum sebagai hal yang relevan di lakukan. Hal ini terlihat dari perspektif pemangku kepentingan, baik itu masyarakat hukum adat, pemerintah daerah dan pengusaha (pelaku bisnis) atas pemulihan hak ulayat tersebut. Buku ini menganjurkan kepada pembaca untuk melihat secara utuh persoalan pemanfaatan dan pengelolaan hak ulayat dalam hubungan tiga unsur, yaitu : masyarakat hukum adat, pemerintah, dan pengusaha dalam analisis hukum dan sosilogis pada konteks pemulihan hak ulayat ini. Di samping untuk kebutuhan memperluas khasanah ilmu pengetahuan, buku ini sangat berguna bagi mendorong kebijakan pengelolaan sumber daya yang menghargai, menghormati dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sekaligus memecahkan persoalan-persoalan konflik sumber daya alam yang selama ini terjadi. Oleh sebab itu, buku ini tidak hanya berguna bagi aktivis ornop, dan ilmuwan, namun juga pengusaha, pengambil kebijakan. Buku ini tidak mungkin hadir dihadapan para pembaca tanpa jasa banyak orang. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi bagi lahirnya buku ini, terutama bagi pemerintah daerah, instansi terkait, pengusaha dan masyarakat hukum adat atas kesedian waktu dan kesempatannya. Akhir kata selamat untuk kita semua dan semoga kehadiran buku ini akan bermanfaat bagi kita semua. -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
