Assalamualaikum ww ,Bapak DR Mochtar Naim , sarato dunsanak di palanta yth
Ambo pribadi sangat satuju/ mandukuang usul/saran bpk untk maagendakan masaalah
TANAH ULAYAT ( TU ) dalam KKM 2010 nanti disamping materi lain nan alah disusun
SC KKM . Kalau TU ko diwarihkan olh Niniak muyang sebagi lahan cadangan untuk
pengembangan pemukiman dan perekonomian anak nagari maso datang, rasono kini
lah hilang barubah status jadi tanah negara, anak nagari harus mambali ka
negara, tantu nanti harus mohon IMB dsb aturan nan mahilangkan fungsi dan
tujuan TU manuruik Adat MK . Khusus di Luak Agam ambo raso indak ado lai TU tu,
nan disabuik TU kiniko cuma sawah , parak, parumahan dan kuburan nan jadi
Pusako Tinggi di masiang2 kaum, kaki2 Gunuang Marapi jo Singgalang indak buliah
diusiak lai . Ambo maliek banyak masaalah nan paralu diduduakan dalam KKM nanti
misano : Di Nagari2 dlm Kec Baso Agam, masih fanatik mandirikan Pangulu harus
mamotong sikua kabau utk satu Pangulu nan digadangkan, sadangkan di nagari
lain, sapuluah duo puluah cukuik satu atau duo kabau sajo dan banyak masaalah
lain nan paralu disamokan .
Kalau kito liek stratifikasi Adat Nan Ampek ( Adat Nan Sabana Adat , Adat Nan
Diadatkan, Adat Nan Taradat, Adat Istiadat ) , memang di strata katigo , lain
lubuak lain ikanno lain padang lain bilalang , diasak layua dicabuik mati,
apokoh di abad 21 ko indak juo kabarani awak mampabaharui dan manyasuaikan jo
kondisi kini ? Nan slingka nagari kito angkek nak salingka alam, dengan rambu2
; kok nak bakisa duduak bakisa dilapiak nan sahalai-kok nak bakisa tagak bakisa
ditanah nan sabingkah . Ratusan pakar intelektual Minang generasi kini dan
pamangku Adat sarato Ulama nan gaek2 kabakumpua di KKM nanti, lah wakatuno
babuek sasuatu utk diwarihkan bagi generasi nan kadatang . Kok indak iyoo
kadisupahino awak dianak cucu isuak .
Dasar hukumno:
Syarak nan babuhua mati , Adat nan babuhua sintak .
Kain dipakai usang - Adat dipakai baru .
Dilipek lutuik nan duo, disusun jari nan sapuluah, ditakuakan kapalo nan satu ,
minta ampun jo maaf ambo kapado Niniak Mamak, Ulama, para pakar , bundo
kanduang dan kamanakan nan lah gadang kini, kok salah ambo bakato .
Wassalam dari :
Inyiak Malako Nan Putiah
L - 74 , asa dari Baso, suku Malayu , kini di Depok, Jabar .
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
-----Original Message-----
From: Mochtar Naim <mochtarn...@yahoo.com>
Sender: rantaunet@googlegroups.com
Date: Wed, 28 Jul 2010 15:21:01
To: <RantauNet@googlegroups.com>; Dr.Saafroedin BAHAR<saaf10...@yahoo.com>;
<amanras...@yahoo.com>; <amelian...@yahoo.com>; Armen
Zulkarnain<emeneschoo...@yahoo.co.id>; <amri.a...@yahoo.com>;
<farhanm...@ymail.com>; <singgalang.reda...@gmail.com>;
<su...@yahoogroups.com>; <ba...@yahoogroups.com>
Reply-To: rantaunet@googlegroups.com
Cc: Mochtar Naim<mochtarn...@yahoo.com>
Subject: [...@ntau-net] PROBLEMA DAN PROSPEK TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT
Kawan2 se rantaunet,
Salam bagi kita semua,
Salah satu dari agenda yang saya usulkan untuk diangkatkan dalam Kongres
KKM2010 Sep yad adalah mengenai masalah Tanah Ulayat, yang menurut saya urgen
sifatnya untuk dibahas dan didudukkan dalam Kongres tersebut, apalagi erat
kaitannya dengan prospek pembangunan Nagari ke masa depan.
Saya kebetulan menulis beberapa makalah sebelumnya mengenai Tanah Ulayat yang
saya sampaikan di berbagai kesempatan seminar di beberapa kota di tanah
air. Salah satunya adalah yang saya tayangkan dalam palanta RN ini untuk kita
olah dan kunyah2 bersama, sambil tentunya mengharapkan tanggapan dan kritisi
dari sanak semua. Makalah ini saya tulis 19 th yl.
Selamat menanggapi,
Mochtar Naim 28/07/10
PROBLEMA DAN PROSPEK
TANAH ULAYAT
DI SUMATERA BARAT
Disampaikan pada Seminar Tanah Ulayat
dalam Konferensi Tahunan
Forum Regional LSM Sumatera Barat,
28 Juni 1991, di Padang
Latar belakang permasalahan
S
EBUAH simposium yang khusus membicarakan tentang kedudukan tanah ulayat di
Indonesia ini pernah diadakan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 14
tahun yl (Okt 1977). Simposium ini disponsori oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum
Nasional), Dep. Kehakiman, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah pakar dari
berbagai perguruan tinggi dan dari kedinasan-kedinasan terkait.
Saya mengira semula bahwa permasalahan tanah ulayat di berbagai
daerah di Indonesia ini adalah seakut seperti yang kita saksikan di Sumatera
Barat sendiri. Ternyata, dari laporan-laporan yang disampaikan dalam simposium
tersebut, permasalahan tanah ulayat di kebanyakan daerah di Indonesia ini sudah
tidak mempunyai arti penting lagi. Pertama, karena tanah ulayat itu sendiri di
banyak daerah memang sudah tidak ada lagi, karena sudah berubah menjadi
tanah-tanah pribadi, dan kedua karena tanah-tanah yang berstatus tanah ulayat
atau tanah adat itu sebahagian terbesar dimiliki ataupun dikuasai oleh
raja-raja, kaum bangsawan lainnya, ataupun para penguasa adat setempat.
Perpindahan hak milik terhadap tanah-tanah adat/ulayat ini, oleh karena itu,
berlaku secara relatif sederhana tanpa harus melibatkan rakyat banyak dan
prosedur hukum yang berbelit.
Dengan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi selama masa penjajahan
sampai kemasa kemerdekaan ini, kedudukan tanah ulayat juga ikut berubah.
Dahulu, bisa diasumsikan, bahwa semua tanah adalah tanah ulayat, dan luasnya
adalah seluas Indonesia ini sendiri. Pemilikannya bersifat komunal dan
dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Semangat komunalisme ini bahkan
masih bisa tercium dari jiwa pasal 33 ayat 3 dari UUD 1945, yang berbunyi:
“... bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.” Negara di sini
bisa diartikan sebagai personifikasi dari pemilikan secara komunal itu.
Dengan berpedoman kepada bunyi pasal 33 ayat 3 ini, maka
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) th 1960 pun secara yuridis-formal juga
mengakui akan eksistensi dan kedudukan tanah ulayat ini (fasal 3), sementara
fasal 5 bahkan mengatakan bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan
ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan Negara, ...”
Keinginan naluriah untuk mengakui eksistensi tanah ulayat dan
hukum adat yang mengaturnya memang cukup terlihat dalam kedua sandaran hukum
itu. Baik UUD 1945 maupun UUPA 1960 masih dibayangi oleh idealisme yang
menekankan akan kepentingan rakyat terbanyak dan kepentingan nasional yang
lebih luas.
Namun, baik di zaman penjajahan maupun di zaman kemerdekaan
sekarang ini, sistem sosial dan ekonomi yang terbentuk justeru mengarah
kepada yang sebaliknya, yaitu sistem liberal-kapitalis yang menekankan kepada
hak milik secara pribadi, baik oleh orang per orang maupun oleh
perusahaan-perusahaan. Karena sistem sosial yang dominan berlaku di
mana-mana (kecuali di Sumatera Barat dan satu-dua lainnya) pada dasarnya
sifatnya adalah feodalistis, maka pemilikan tanah umumnya terpusat kepada
kelompok elit bangsawan tradisional itu. Hampir semua tanah konsesi yang jatuh
ke tangan perusahaan-perusahaan perkebunan milik bangsa Belanda dan Eropah
lainnya di masa penjajahan dahulu berasal dari tanah-tanah yang dikuasai
oleh raja-raja dan kaum feodal pribumi yang pada hakikatnya berstatus tanah
ulayat ini.
Sebagai sifat bawaan dari sistem kapitalisme di mana-mana,
pemilikan tanah makin lama makin terpusat kepada sekelompok kecil elit-elit
kapitalis. Baik di kota-kota maupun di daerah pedesaan sekalipun, tanah-tanah
jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan real estate dan perusahaan-perusahaan
besar lainnya. Bahagian terbesar rakyat, seperti yang contoh sempurnanya
terlihat di negara-negara kapitalis maju, tidak lagi mempunyai tanah dan bahkan
rumah sendiri. Mereka tinggal di rumah-rumah susun atau lainnya dengan menyewa
ataupun mencicil, dan hidup dengan memburuh di perusahaan-perusahaan besar
multi-nasional milik para kapitalis itu.
Bisa dibayangkan, oleh karena itu, perpindahan dari tanah ulayat
yang masih tersisa sekarang ke tanah yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan
besar ini -- jika sistem yang berlaku sekarang jalan terus --, hanya tinggal
masalah waktu. Cepat atau lambat tergantung kepada kecepatan perubahan yang
terjadi secara struktural di kedua bidang sosial dan ekonomi ini, yaitu
yang arahnya dari komunalisme ke individualisme dan dari kolektivisme ke
kapitalisme.
Kedudukan dan situasi tanah ulayat di Sumatera Barat sekarang ...
(Lihat selanjutnya secara utuh pada lembaran Attachment!)
--
.
Posting yang berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan di tempat
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. E-mail besar dari 200KB;
2. E-mail attachment, tawarkan di sini dan kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur dan Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer dan seluruh bagian tidak perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat e-mail baru, tidak me-reply e-mail lama dan
mengganti subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali serta ingin mengubah konfigurasi/setting-an
keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
--
.
Posting yang berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan di tempat
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. E-mail besar dari 200KB;
2. E-mail attachment, tawarkan di sini dan kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur dan Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer dan seluruh bagian tidak perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat e-mail baru, tidak me-reply e-mail lama dan
mengganti subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali serta ingin mengubah konfigurasi/setting-an
keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
