Selasa, 16 Agustus 2011 02:48

UANG PERJALANAN DINAS DIPOTONG TANPA KONFIRMASI

PADANG, HALUAN — Dinilai terjadi pengutan liar (pungli) di lingkungan
DPRD Kota Padang, anggota DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa, atau
akrab disapa Esa, mengamuk di ruangan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD
Padang, Senin (15/8).

Akibatnya, meja tamu dari kaca di ruangan Sekwan pecah. Tak hanya itu,
dinding kaca di ruangan tamu juga pecah berkeping-keping akibat
amu­kan Esa itu.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.20 WIB. Awalnya, Esa mendatangi
ruangan Sek­wan DPRD Padang Sastri Yunizarti Bakri dan berbicara empat
mata secara baik-baik. Namun entah kenapa, tiba-tiba Esa mengamuk. Dua
tendangan kaki kanan yang dilayangkan Esa membuat meja kaca ukuran
mini jadi hancur. Tak puas disitu, Esa kembali menendang pintu kaca di
ruang tamu hingga pecah.

Dari pengakuan Esa kepada wartawan, dirinya sangat kesal dengan
tingkah Sekwan yang telah melakukan potongan dana sebesar Rp100 ribu
dari anggaran perjalan dinas masing-masing anggota DPRD Kota Padang.
Menurutnya, pemoto­ngan dana itu merupakan suatu pungli yang tidak
bisa dibenar­kan.

“Bukan masalah uang Rp100 ribu, tapi masalah pungli itu yang buat saya
tidak suka. Jika memang ada potongan, kenapa tidak disosialisasikan
sebelumnya. Padahal sebelumnya kami sudah komitmen, tidak ada yang
namanya pungli, baik bagi anggota dewan maupun semua yang ada di
lingkungan DPRD Padang,” jelas Esa.

Sementara itu, Sekwan DP­RD Padang Sastri Yunizarti Bakri merasa tak
habis pikir atas ulah Esa itu. Menurutnya, pe­motongan dana itu
merupa­kan kebijakan pimpinan, dan Ia hanya men­jalankan kebijakan
tersebut.

“Pemotongan dana itu me­ru­pakan kebijakan pimpinan dan telah ada
dalam kebijakan rapat. Bahkan sebagian besar fraksi telah menyetujui
pemo­tongan dana itu. Ini bukan pungli. Tapi entah kenapa Saudara Esa
tetap menggugat dan tak mau menja­lankan kebijakan itu,” ujar Sastri.

Ia menjelaskan, uang pemo­tongan dana anggaran perjalanan dinas itu
hanya berjumlah Rp100 ribu perorang, dan tidak sampai 10 persen dari
penda­patan anggota dewan yang rata-rata mencapai Rp6 juta per o­rang.

Ia juga menjelaskan, pemo­to­ngan dana itu merupakan wujud tali kasih
staff anggota DPRD Padang yang hanya bekerja di kantor tanpa bisa
menikmati perjalanan dinas serta termasuk untuk urusan peliputan.
Pemotongan ini hanya dilakukan sekali setahun menjelang lebaran.
Menurutnya, tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan langkah yang sama,
namun tidak pernah terjadi keributan seperti ini.

Sastri mengaku masih pikir-pikir dulu, apakah kejadian ini dilaporkan
ke kepolisian atau hanya diselesaikan secara baik-baik dengan yang
bersangkutan, dan tak tertutup kemungkinan akan melibatkan pimpinan
dan fraksi lain untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Aksi pemecahan pintu kaca cukup mengejutkan anggota DPRD dan karyawan
di lingkungan kantor tersebut. "Takajuik ambo, sangko awak ado nan
bacakak (Terkejut saya, dikirain ada yang ber­kelahi),"ujar seorang
karyawati DPRD Padang dengan wajah sedikit pucat.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Padang Zulherman me­ngaku,  prihatin dengan
emosi tak terkontrol dari Maidestal Hari Mahesa.

"Saya menyayangkan ke­jadian ini, dan saya meyerahkan sepenuhnya
ke­pada meka­nisme. Kalau ada pe­langgaran kode etik itu urusan Ba­dan
Kehormatan (BK) DP­RD Kota Padang, jika ada pe­ngrusakan yang
berurusan de­ngan pihak berwajib itu haknya Sek­wan,"sebut Zulher­man.

Sementara itu, terkait pemotongan uang perjalanan dinas sudah
disetujui dalam rapat pimpinan (rapim).

Namun, hal ini dibantah Ketua Fraksi PPBB, Irwan Fikri. "Tidak ada
persetujuan pimpinan, Ketua Fraksi PPBB yang hadir menyatakan tidak
ada menyetujui persetujuan pemotongan itu," kata Ketua DPC PPP Kota
Padang Irwan Fikri.

Irwan mengaku, tindakan esa adalah wajar karena keter­sumbatan banyak
hal di DPRD ini. "Wajar itu, ini bukti banyak ketidakberesan di gedung
ini," katanya.Menyikapi rencana Sekwan tersebut, Maidestal maupun
Irwan Fikri, mengaku akan menunggu reaksi dari Sekwan. Jika memang
Sekwan memenpuh jalur hukum, mere­ka akan siap. "Saya akan siap
bertanggungjawab jika memang akan dibawa ke ranah hukum," kata Esa.

Irwan Fikri yang juga seba­gai ketua DPC PPP Kota Pa­dang ini juga
meminta agar me­lihat persoalan ini bukan hanya ending-nya saja, tapi
asalnya persoalannya. Menurutnya ha­rus dilihat akar permasalahan
sebenarnya sehingga membuat anggota dewan sampai terpan­cing emosi.

"Apa yang terjadi di dewan ini. Harus ada penyelesaian secara bijak.
Mari kita lihat akar persoalannya sehingga bisa diselesaikan,"
katanya.

Sedangkan Ketua Badan Kehormatan DPRD Roni Chan­dra mengaku pihaknya
akan melakukan klarifikasi dan inves­tigasi terkait perusakan aset dan
mengamuknya anggota DPRD Padang tersebut.

"Kita akan coba telusuri, dimana persoalan sebenarnya. Terkait sanksi,
kita akan lihat dulu duduk masa­lahnya., Jadi belum bisa bicara
sekarang," pungkasnya.(h/ade/wan)

http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7844:anggota-dewan-ngamuk&catid=1:haluan-padang&Itemid=70


Wassalam
Nofend | 34+ | Cikasel

Sent from Pinggiran JABODETABEK®

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/

Kirim email ke