Mas BSP, menarik sekali lampiran tentang Peta Korupsi. Cuman aneh, gimana ya 
mengukurnya? Apa betul ya tingkat korupsi di Jawa lebih tinggi? Padahal di Kab. 
Kutai saja, membuat studi kelayakan biayanya Rp 7,4 milyar, sementara di 
daerah-daerah Jawa saya belum melihat ekstrem seperti contoh di Kaltim itu.

Yang mau saya kritik adalah grafik yang kedua tentang aktor korupsi di mana 
DPRD yang terbesar, menyusul Kepala Daerah, Dir. BUMD, Pimpro dan sebagainya. 
Lho, yang saya tahu, korupsi itu tidak dilakukan sendiri, tetapi berjamaah. 
Bagaimana mungkin bisa dipilah-pilah aktornya? Juga yang kurang teliti adalah 
tingkat korupsi DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Apakah grafik itu 
menunjukkan korupsi per kapita (walah koq kaya analisis daerah dan kota saja) 
atau total. Kalaupun DPRD tertinggi, itu khan dibagi dengan jumlah anggota 
DPRD; sementara Kepala Daerah itu khan sendirian. Jadi kalau perkapita yang 
paling besar mungkin Kepala Daerah. Yang lucu koq kepolisian korupsinya paling 
rendah...wah rasanya aku nggak percaya ya Mas?

Untuk modus korupsi, grafik yang ketiga, juga aneh. Penggelapan yang paling 
banyak/besar. Aneh..namanya saja penggelapan,...koq ICW tahu-tahunya? Kalau 
mark up masih ngerti, tapi kalau mark-down korupsinya di mana ya?

Sayang ICW tidak menganalisis korupsi berdasarkan program/kegiatan,misalnya 
korupsi untuk kegiatan konstruksi, pengawasan, administrasi, pelayanan haji, 
dan konsultan. Saya yakin bahwa korupsi bidang konsultan adalah yang paling 
rendah. Karena yang paling tahu soal korupsi di bidang konsultan ya hanya 
konsultannya sendiri. Oleh karenanya ICW perlu sewa konsultan.

Thanks. CU. BTS.

  ----- Original Message ----- 
  From: [EMAIL PROTECTED] 
  To: [email protected] 
  Sent: Friday, October 26, 2007 5:47 PM
  Subject: Re: [referensi] Korupsi Juga Bisa Halal



  Mas Andri ysh,

  Sekedar tambahan informasi mengenai korupsi di negara kita. Saya ingin 
menyampaikan data peta korupsi tahun 2004., Mohon dicatat bahwa ini tidak 
termasuk korupsi yang terjadi di pemerintah pusat. Meskipun disana dikatakan 
ada menyebut departemen, tetapi mohon dibaca itu unsur departemen yg didaerah 
(misalnya kanwil, atau balai)

  Selamat mencermati.

  salam

  bambang sp


   

Kirim email ke