Dimas BTS yskch, He he he memang kalau melihat grafik2 itu saya sendiri juga masih tanda tanya dari sisi kesahihannya.
Namun tentang DPRD saya melihat dari sisi kasus di pengadilannya. Saya duga bahwa kepala daerah lebih sedikit karena kasus yang mencuat dari kepala daerah hanya sedikit. Coba tengok jumlah kepada daerah di Indonesia sendiri hanya kurang dari 500 org. Sementara satu kasus korupsi di dprd sumbar saja sudah 55 orang. Jadi jelas bahwa dprd akan lebih banyak. Jadi ini lebih dari kasus yang mencuat. Kedua, tentang Jawa lebih tinggi ini justru karena tingkat keteraturan dan instrument pengukur kinerja di Jawa lebih lengkap dan canggih. Jadi menemukan lebih banyak kejadian. Saya pernah memberikan penataran pada sekelompok anggota dprd dari kabupaten di sumsel tentang pelaksanaan evaluasi semester 1. Mereka mengeluhkan tentang bagaimana sang bupati begitu meraja lela. Saya tanya apa tidak bisa menggunakan wartawan... jawabnya mereka sudah dibeli. Tanya lagi apa tidak bisa dengan NGO... sama saja. Saya tanya bagaimana aparat yudikatif ... sami mawon. Lalu terakhir bagaimana dengan kepolisian ... jawabnya dengan tersenyum maniiis sekali menjawab ... ah bapak kura2 dalam perahu. Ya begitulah mas BTS ini adalah negara pulau pisang. Justru melalu i referensi ini saya mengajak janganlah kita secara tidak sadar menciptakan peluang2 kerusakan itu melalui tangan kita (gambar dan rencana). Salam bambang sp
