Bung Djarot, Bung Hadi dan rekan lain ysh, Terima kasih Bung Djarot. Membaca uraian Bung Hadi, petanyaan saya terjawab. Saya jadi teringat suatu saat pernah minta bantuan teman untuk menulis "kasus" untuk pelatihan yang saya tangani.
Si teman menulis tentang kasus pembangunan kawasan Bintaro tempat dia tinggal. Dia menulis kasus tersebut dari pengalamannya sendiri sebagai penghuni kawasan perumahan itu. Dikisahkannya bagaimana setelah tinggal lebih dari sepuluh tahun (dia termasuk penghuni pertama) tidak ada sekolah yang "layak dan terjangkau" untuk anaknya dan anak tetangganya (tentu). Tak ada sarana kesehatan dan lainnya. Sedangkan jalan lingkungan tiba-tiba menjadi jalan utama antar bagian kota dengan angkutan kota ukuran besar. Sementara itu sang developer alih-alih membangun sekolah untuk warganya justru membangun sekolah mewah skala global. Alih-alih membangun fasilitas sosial kebtuhan warganya, justru membangun mal skala metropolitan, dst. Intinya, si kawan tersebut mengupas kasus itu bukan dari standar perencanaan dan penyimpangannya. Tetapi dari pengalaman langsung yang dialami oleh warga, yang juga konsumen pembeli rumah. Secara implisit bermaksud mengungkapkan bahwa "membangun kota" tidak sama dengan "membangun perumahan (real-estate) berskala kota". Ada hak-hak publik /lingkungan yang harus dipenuhi, bukan sekedar transaksi rumah satu per satu. Merencana kota juga bukan sekedar menerapkan standar perencanaan, tetapi perlu membayangkan apa yang akan terjadi, dialami oleh penghuni dan lingkungannya setelah berkembang. Penggunaan studi kasus tersebut sangat menarik bagi peserta pelatihan, karena mudah dibawa ke suasana yang partisipatif. Tidak kaku prosedural dan membahas standar dan penyimpangannya. Apalagi karena dalam penyajiannya juga dibuat 'role play', dimana peserta dikelompokkan dalam peran sebagai warga, developer, pemda, planner, dst. Saya tidak tahu apakah yang seperti itu termasuk CSR, setidaknya serupa lah. Seperti kata Bung Hadi, pendekatan tsb bermanfaat untuk evaluasi, mengambil hikmah, dan sebagai proses pembelajaran (planner dan publik). Saya kira pendekatan kualitatif seperti CSR, etnografi, grounded theory, phenomenology dan lainnya bermanfaat terutama untuk mengimbangi pola berfikir planolog yang terbiasa kuantitatif dan normatif (mengandalkan standar, asumsi dan idealisasi). Dengan kombinasi paradigma kuantitaif & kualitatif (Gogolin & Swartz, 1992) , diharapkan bisa lebih realistis dalam memahami permasalahan dan mencari solusi atas berbagai permasalahan perkotaan/wilayah yang tidak selalu terstruktur dan kuantitatif. Ada soal-soal yang berkaitan dengan kultur atau kelembagaan-kelembagaan yang terjadi dalam proses urbanisasi yang katakanlah "kontemporer" itu. Salam, Risfan Munir --- In [email protected], Djarot Purbadi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Mas Eko dan Semua Rekans, karena panjenengan semua memang "diatas angin" dalam CSR maka saya minta bantuan teman yang sudah mempelajarinya relatif agak mendalam...beliau ini yang suatu hari nanti akan tampil dalam diskusi CSR tsb....semoga dapat menambah jelas....jika belum jelas ya menarik untuk disambung diskusinya....berikut ini saya kutipkan langsung penjelasan Mas HW: > > Salam pak Djarot. > > Hehehe ternyata diskusi kita tentang keinginan untuk mengembangkan CSR di arsitektus dan perencanaan UGM dibawa ke luar arena, sehingga mendapatkan tanggapan yang ramai ya pak > >
