Pak Aby dan rekans ysh, Terus terang saya agak kesulitan kalau menjawab komentar yang memotong-motong artikel per alinea. Karena tulisan itu sesuatu yang utuh, tapi per alinea adalah sesuatu yang tak lengkap. Ada risiko menyimpang dari fokus utama.
Karena kesulitan itu saya bisa menjawab agregat saja. Intinya saat ini kita perlu memandang dalam konteks "sistem ruang/ ekonomi/pemerintahan yang TERDESENTRALISASI". Karena alokasi dana dan kewenangan pengelolaan SDA, merencana dan memutuskan sudah banyak yang ke daerah. Bukan beranti perencanaan skala nasional tidak perlu, tetap perlu. Tetapi titik tolak berfikirnya justru dari relita desentralisasi itu, dan bukan sebaliknya. Salam, Risfan Munir --- In [email protected], hengky abiyoso <watashi...@...> wrote: > > > > Diskusi (3) > > +++: Terakhir, sorry kalau ini pribadi, walau di depan pesannya jangan pribadi. > >>>: He3x .. maaf bercanda namanya juga lidah ibarat tak bertulang . Jadi ya kita memang boleh-boleh saja bicara apa saja . Seperti disatu sisi didepan menyarankan jangan tapi disisi lain utk kita sendiri bilang boleh he 5x nggak apa2, namanya juga diskusi sama teman .. > > +++: Kalau mau perubahan mindset sebetulnya mindset Pak Aby yang selalu mendambakan "national development planning" yang mengatur daerah, dan mindset Cak Andri yang sangat menghina inovasi-inovasi daerah (Parodi 10 Tokoh Tempo) itulah yang perlu dirubah. Jelas- jelas itu mengunggulkan pusat (Jakarta), dan meremehkan kemampuan daerah. Pola pikir macam itulah yang membuat orientasi terus ke Jakarta. > >>>: Ttg mas Andri itu bukan urusan saya . Tapi saya tidak sepakat dengan simplifikasi perumusan oleh pak Risfan tentang pola pikir saya "national development planning" yg disebutnya sbg "mengatur daerah" .. yg menurutnya perlu dirubah . > Saya khawatir justru kekhawatiran pak Risfan ttg persepsinya atau deskripsinya yg salah atas visi saya itulah yg patut dirubah .. > Memangnya yg disebut sebagai "berpikir nasional" itu apa samasekali tidak boleh menyinggung sedikitpun "aspek strategis" tentang "sistem redistribusi atau penataan ulang sesuatu apapun seperti ttg besaran/ fungsi layan kota menyangkut daerah-daerah" . yg nyatanya sejak pra-kemerdekaan berganti kemasa merdekapun memang belum pernah ditata ulang agar menurut pandangan "kepentingan nasional" alias utk demi "kepentingan bersama warga dari sabang- smp- merauke" ia menjadi lebih baik?..... > Seperti tentang ketimpangan KBI-KTI misalnya ..bgmn mungkin "kecondongan keberpihakan" atau "penekanan sedikit lebih" kepada KTI misalnya itu dilarang . Lalu KTI misalnya entah bgmn caranya hrs bisa berlomba "melawan KBI" atau "mengejar ketertinggalan dari KBI" yg padahal di KBI sana ada Jkt, ada Sby, ada Singapore dan KL . Biar KTI bisa sejajar?.......... > Kemudian kalau dikaitkan dengan kalimat pak Risfan diatas (menyangkut otda) "Yang masih menjadi masalah adalah dari segi ekonomi, peran sektor sektor manufaktur dan jasa itu masih kurang .". > Ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan kronis peran manufaktur di `pusat' dan `didaerah' tepatnya antara Jawa dan KTI yg bgmn mungkin tanpa `campur tangan khusus' pada tingkat nasional lalu daerah diharapkan dpt mampu menangani sendiri masalahnya?...... > Padahal banyak masalah pembangunan sektoral pasca otda yg banyak daerah tak mampu atau tak peduli mengembangkannya seperti ttg masalah kesehatan, KB, pendidikan dsb .selain masalah industri manufaktur yg jelas telah disebut sendiri oleh pak Risfan . Dan masih ada bbrp masalah lain yg pemerintah pusat masih harus menanganinya (atau daerah tak boleh tangani sendiri) . Seperti masalah agama, keamanan..dsb . > Entah kalau mas Andri dgn gayanya yg khas dianggap amat meremehkan daerah dsb itu bukan urusan saya .. tetapi diseluruh dunia, khususnya dibanyak negara sedang berkembang memang begitulah adanya pusatnya melesat maju . Periferinya tertinggal .. > Dengan indeks primacy oleh PBBpun jelas ditunjukkan angkanya . Primacy kota dinegara maju seperti AS (NY, LA) dan Perancis (Paris) kurang dari 10 % (pokoknya jadi rendah tidak sampai 2 digit khan mas EkoBK?)... sementara di Bangkok, Seoul , Mexico City, Jkt plus Jawa, Manila, Rio dll lebih dari 35% bahkan ada yg lbh dari 50%....... > Tokyo kalaupun kata mas EkoBK tak bisa dihambat primacynya setidaknya segitiga Kinki Region (Kyoto-Osaka Kobe) juga sudah membentuk megapolitan dan total penduduk Jepang pada 2100 nanti diproyeksikan menyusut menjadi separuhnya hari ini (120 juta menjadi 65 juta) dan GNP Jepang hari ini khan juga sudah tinggi. (38.000 dolar).. alias tidak ada cerita busung lapar, pengangguran, putus sekolah krn kemiskinan dsb tidak spt Indonesia yg GNPnya sptnya masih dibawah 2000 dolar .. > Banyak negara lain dengan jumlah penduduk kurang dari 200 juta atau bahkan jurang dari 100 juta mungkin tak terlampau bermasalah dengan ketimpangan pusat daerahnya atau primacy kotanya tetapi Indonesia dgn 235 juta penduduk dgn pertambahan 4 juta jiwa pertahunnya dengan geografik 2/3 lautan yg bentangnya dlm negeri mencapai lebih 750km x 3000km dimana negeri spt Inggris, Jerman atau Perancis `muat' utk dicemplungkan dilaut Jawa, laut Banda atau Arafura . dan 1/3 daratannya berupa lebih 16000 pulau .yg itu semua menjadi "masalah jarak" (distance problem) yg sangat menghambat mobilitas penduduk.... jelas itu semua amat menjadi masalah sumber ketimpangan > > +++: Kata psikolog, kalau kita bilang "anti Jakarta" itu membuat pikiran bawah sadar kita ingat Jakarta terus, karena bawah sadar tidak mengenal negasi (tidak, bukan, anti). Tapi kalau kita > bilang "tumbuhkan daerah", maka pikiran bawah sadar akan mengarahkan kita untuk berfikir "pembangunan daerah." > >>>: Masalah kita bukan sekedar masalah psikologis semata tetapi juga pendekatan enjinering keruangan yg jelas lebih bersifat fisik, teknikal dan konkrit ..dan menjawab masalah ketimpangan "Jkt dan daerah" juga memerlukan jawaban `mobilitas/ migrasi manusia, migrasi dan relokasi sebagian aktivitas, dan tentu saja transfer aset investasi" keluar Jawa justru karena terus mengingat bahwa primacy Jakarta harus dilawan, dilawan dan dilawan . dimana `dilawan' itu artinya tidak harus `ditundukkan' . tapi yg jelas perlu ada langkah konkrit yg berupa bukan "pembiaran" .. (selesai). > > Salam, > aby > >
