Bung Nuzul, memang kalau dilihat kegagalan pasar seperti yang anda sebutkan, ternyata neoliberal juga mengakui peran pemerintah seperti membangun akses, mengurangi entry barrier bagi warung baru....jadi tetap saja perlu peran pemerintah.
BTW, saya sudah baca laporan bank dunia........menarik, jadi untuk membangun KTI memang tidak perlu mengurangi proses aglomerasi kota-kota besar..... Kalau baca kompas tentang pidatonya SBY di Unbraw.....kelihatannya presidenpun tidak bisa berbuat apa-apa untuk memeratakan pembangunan... Salam Aunur Rofiq --- On Fri, 1/30/09, Nuzul Achjar <[email protected]> wrote: > From: Nuzul Achjar <[email protected]> > Subject: Re: [referensi] Soal Harga Strawberry > To: [email protected] > Date: Friday, January 30, 2009, 1:47 AM > Datuk, Mamak, Uda Eka: "Persoalan ini sebenarnya > masalah ekonomi nasional, > yang hingga saat ini belum tersedia teorinya dan juga > kebijakannya"... > > NA: Fenomena tentang tingginya harga serta implikasi > kebijakan yang datuk > sebutkan itu mungkin dapat dijelaskan melalui ilustrasi > sederhana. Point > utama ilustrasi ini: solusi yang ditawarkan tergantung > "paham", "ideologi > ekonomi" dan atau "ideologi politik" yang > dianut. Tentu banyak teori dan > argumentasi dibalik paham-paham ataupun ideologi. > > Mengenai soal harga makanan yang begitu tinggi seperti > contoh yang diberikan > pak Eka, penganut paham neoliberal akan mengatakan bahwa > tidak perlulah > campur tangan pemerintah terlalu besar. Harga makanan di > Tobelo pasti akan > turun melalui mekanisme yang diatur oleh "invisible > hand" nya Adam Smith. > > Kalau harga makanan di warung Tobelo masih tetap tinggi > juga, ya prasyarat > agar "invisible hand" dapat bekerja belum > dipenuhi, antara lain masih > terhambatnya mobilitas faktor-faktor produksi. Bagaimana > mau murah, lha > nggak ada akses pelabuhan yang memadai, jalannya rusak > berat, nggak ada > warung lain yang buka agar dapat bersaing dengan warung > sebelumnya. Mungkin > sederhanyanya kira-kira gitu barangkali > . > > Penganut paham "institusional" akan berpendapat > lain, wah tingginya harga > itu kan karena masyarakatnya sudah "nggak bener", > tukang tipu, camatnya > korup, banyak pungli, sehingga "transaction cost" > nya tinggi. Walaupun > sumber alamnya melimpah, tetap saja daerahnya > terkebelakang. Biar Kata > jalannya udah bagus, tetap saja harga di warung mahal. > > Pendekatan welfare state mungkin akan memberikan arah: > karena kegagalan > pasar, pemerintah harus disediakan infrastruktur agar makin > banyak warung > yang buka. Pajak perlu dinaikkan, siapkan kebijakan public > service > obligation (PSO). Pemerintah memberi subsidi untuk > kompensasi biaya, tidak > secara universal sama (seperti USO), tetapi tergantung > dari kemampuan > masyarakatnya (willingness to pay). > Penganut paham sosialis yang sangat sentralistik mungkin > lain lagi > ceritanya. Harga di Warung di Tobelo itu adalah akibat dari > penguasaan oleh > private sector, oleh karena itu warung itu harus dikuasai > oleh negara, > minimal harganya harus diatur oleh negara. > Wassalam, > > Nuzul Achjar
