Bang Nuzul dan rekans ysh, Pilihan pada "people driven development strategy" merupakan suatu kewajaran. Setelah bertahun-tahun "corporate driven" yang diandalkan pemerintah ternyata "lokomotif"nya maju sendiri, sementara sebagian besar "gerbong"nya atau masyarakatnya tertinggal. Yang ini sebetulnya berlaku juga di pulau Jawa sekalipun. Mengenai keanekaragaman kondisi antar daerah/sub-wilayah di sana, sudah jelas. Dan, metode pengembangan wilayah memang biasanya diawali dengan identifikasi wilayah, lalu perwilayahan berdasarkan "kesamaan karakter" dan hubungan "keterkaitan dan ketertarikan" antar subwilayah. Lebih fokus tentang pengembangan UMKM sebagai salah satu fokus pengembangan, terutama terkait dengan produk kayu, kita tahu bahwa potensi SDA kayu disana besar. Tiap hari masyarakat menyaksikan log-log diekspor tanpa mereka sempat menikmati added-value nya. Kalau bicara potensi SDM, dalam kerajinan, ada tradisi suku Asmat antara lain yang kerajinannya sudah terkenal. Pokoknya tradisi keterampilan itu ada, pada beberapa komunitas, tinggal dikembangkan. Pengembangannya bisa dengan pelatihan, magang ke Jepara, Klaten, Pasuruan, dst. Disamping juga bisa "mengundang" pengrajin asal sentra-sentra yang maju tersebut untuk menularkan keterampilannya ke sentra-sentra kerajinan sejenis di Papua. Dalam hal transfer knowledge & skill ini banyak lembaga nasional seperti BPPT, Menristek, Deperin, Men KUKM, lembaga-lembaga donor yang bisa diajak membantu. Bicara UMKM permasalahannya biasanya seputar 6M (man, money, meterial, method, market, management). MATERIAL yaitu potensi raw material yang melimpah. Money - katanya ada alokasi dari Provinsi dan sumber lain. MANusia - menyangkut keterampilan di atas. METHOD - ini terkait teknologi produksi, yang perlu diintrodusir tentang "appropriate technology". Jaman sekarang ada Onno Purbo yang membuat ITC menjadi barang murah dengan teknologi ala "parabola dari wajan". Ada Tri Mumpuni yang membuat kali-kali jadi sumber energi mikrohidro yang ada dimana-mana, tak perlu jaringan tegangan tinggi, kalau memang belum sampai. MARKET - pada masa kini (new economic geography?) sistem manufaktur banyak yang menganut deassembling, yaitu proses produksi yang dipecah-pecah. Di Pasuruan, mebel yang dibuat mayoritas "setengah jadi", yang dibawa ke kota-kota lain untuk di"furnish". Di China banyak produk diproduksi begitu, bahkan lintas negara (Korea, Taiwan, Vietnam). Jadi secara bertahap para pengrajin di Papua di desa-desa kerajinan/industri kecil dapat membuat komponen-komponen yang sudah bisa mereka buat. Produk tersebut ditampung oleh sentra-sentra yang lebih besar, untuk prosessing selanjutnya. Finishing di situ atau di propinsi lain. PRASARANA - ini adalah faktor penunjang utama, karena berpengaruh besar dalam supply-chain produksi. Jangka pendek bisa mengandalkan desa-desa pantai yang transportasinya lebih mudah, tak terkendala jaringan jalan yang terbatas. Selama ini DJPR/PU juga punya konsep-konsep "pengembangan Agropolitan" dengan perencanaan jaringan prasarananya. Konsep urban-rural linkage kan masih diterapkan juga dia banyak bidang dan daerah. Bisa dikaitkan dengan program-program dibawah payung PNPM yang punya komponen prasarana desa juga. Meyakinkan hal seperti ini ke semua pihak, pelaku dan "penonton", memang sulit. Untuk itu perlu lokasi-lokasi yang kondisinya relatif lebih siap untuk dijadikan "percontohan". Sehingga ada contoh sukses untuk bisa direplikasi. Demikian dulu, karena sudah dipanggil untuk boarding. Salam, Risfan Munir Blog Ecoplan
--- On Sun, 2/15/09, Nuzul Achjar <[email protected]> wrote: From: Nuzul Achjar <[email protected]> Subject: Re: [referensi] RE: [plbpm] Re: UU27/2007 Jalan Keluar or Jalan Buntu? To: [email protected] Date: Sunday, February 15, 2009, 12:31 PM Pak Risfan, Pak Aunur, Pak Aby, Pak BTS, uda Eka, dan rekan-rkan Milister Ysh, Menyambung diskusi yang disampaikan pak Risfan tentang kelembagaan, ideologi atau paham-paham yang melandasi perencanaan, tentang UKM, tentang infrastruktur Papua yang menjadi concern uda Eka pada diskusi lalu, izinkakah saya menyampaikan sedikit info terbaru tentang Papua, karena kebetulan saya dan teman-teman dari Papua berkesempatan makan siang, sambil mendengarkan pandangan Pak Bas, Sabtu 14 Feb 2009 kemarin. Perencanaan regional Papua sekarang dan ke depan diarahkan pada desa. Pak Bas menyebut langkahnya sebagai "people driven development strategy". Secara implisit saya kira pak Bas inging mengatakan bahwa meningkatkan kualitas SDM Papua antara lain dapat dimulai dari penataan institusi desa. Diakuinya, ini perlu waktu melalui proses yang disebutnya sebagai mulai dengan "biasa" untuk kemudian menjadi "bisa", dan kelak diharapkan menjadi "budaya." Tantangan terbesar Papua memang, suka atau tidak suka, adalah persoalan "governance." Untuk menjawab tantangan itu, praktek "good governance" dimulai dengan "test case" desa. Ada sekitar 300 desa, tiap desa dapat antara Rp 200-300 juta per tahun, lengkap dengan petunjuk pelaksananya termasuk monitoring dan evaluasinya serta tata cara pertanggunganjawab nya. Sebagai peneliti, kecemasan saya soal "governance" di Papua selama ini cukup beralasan, dan itu sangat dimaklumi pak Bas. Penjelasan pak Bas paling tidak dapat mengurangi kekuatiran saya dan teman-teman lain, apalagi beliau mengatakan bahwa paradigma pembangunan regional di Papua sudah berubah sama sekali. Mengenai pengembangan UKM di Papua ke depan, pak Bas punya cerita menarik bahwa beliau sampai pergi ke Cina untuk melihat diapakan kayu-kayu Papua yang "dibawa" ke Cina. Alamak, ternyata kayu-kayu itu diolah menjadi furniture oleh UKM. Jadi ke depan, kenapa tidak diolah saja oleh UKM di Papua? Pada tahun 2010, pada tahap awal Papua diharapkan sudah punya PLTA melalui bendungan sungai di Nabire dengan kapasitas 300 MW. Listrik ini akan dijual untuk Freeport, dan sisanya untuk masyakat Papua. Kapasitas PLTU dari sungai di Nabire seluruhnya dapat mencapai 2000 MW. Beberapa pelajar terbaik Papua sudah disiapkan belajar si luar negeri untuk menguasai kelistrikan ini. Dorongan untuk membuat PLTU ini antara lain adalah bahwa tak perlu PTFI mengeluarkan biaya lebih besar untuk pembangkit PLTU karena PLTA milik Pemerintah Papua jauh lebih murah. Direncanakan juga akan dibuat pabrik semen dengan bahan baku tailing yang mengalir hingga Timika. Diperkirakan harga semen ini akan menjadi yang paling murah di Indonesia, diproritaskan untuk pembangunan infrastruktur di Papua. Well, kita tunggu bagaimana kiprah selanjutnya gubernur kita yang lumayan innovatif ini. Kesempatan baik bagi para planner, regional economist dll untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada beliau. Tentu tak elok kalau saya ceritakan apa saja gebrakan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini sebelum beliau umumkan sendiri, karena masih harus menunggu persetujuan pusat. Pokoknya lumayan innovatif, karena belum pernah dilakukan oleh daerah-daerah lain sebelumnya. Wassalam, Nuzul Achjar
