Pak BSP,
Ada juga korupsi karena kebutuhan operasional organisasi,… didasari karena anggaran yang terbatas yang membatasi unit orgasnisasi pemerintah tersebut dalam bergerak dan beroperasi Regards, dwiagus http://bdwiagus.blogspot.com http://bdwiagus.multiply.com "The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment." - T. H. White :::... Indo-MONEV ...::: Indo-MONEV is a mailing list to build a network of Indonesian People anywhere in the world who are interested, dedicated, and profesionalised to the work on monitoring and evaluation and other related development issues including development aid works, particularly in Indonesia. Join in by sending an email to: [email protected] Find also Indo-MONEV in facebook: <http://www.facebook.com/group.php?gid=34091848127&ref=ts> http://www.facebook.com/group.php?gid=34091848127&ref=ts From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of [email protected] Sent: 03 June 2009 10:45 To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Pejabat, PPh dan Korupsi Mas Andri ysh, Saya sepakat bahwa melihat orang yang korupsi itu mudah sekali kok. Sangat ... sangat mudah. Meskipun ini masih harus dipilah .. korupsi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari (berdasar pengalaman saya di jogja itu lebih dari 60% bentuk korupsi ... ini juga disepakati oleh ICW) dan korupsi yang memang didasari oleh nafsu serakah .... Memang ada perkembangan dari semula untuk kebutuhan sendiri menjadi kebiasaan sehingga timbul keserakahan. Tapi sebenarnya dari perspektif administrasi pemerintahan.. patologi yang dihadapi birokrasi itu menurut saya muncul oleh : 1. Standard Operation Procedures yang tidak jelas (silahkan diperiksa ... berapa jumlah departemen pd tingkat nasional yang melengkapi dengan SOP yang jelas). 2. Job Competence requirement... coba cek kriteria penentuan pejabat untuk setiap jabatan di lembaga pemerintahan kita apa ada ..... (nol besar) 3. Standard of performance dan Code of conduct juga tidak ada. Bila ada sifatnya sangat longgar sekali sehingga menjadikan mudah untuk dibobol. 4. Evaluation Method baik yang dilakukan BPK, BPKP, maupun yang dilakukan oleh LAN sangat bersifat evaluasi thd regim accounting. Bentuk2 model pembiayaan yang berbasis Programatic apalagi yang bersifat Zero Sum Budget System ... sangatlah tidak disenangi ... padahal ini adalah mekanisme keuangan yang efektif menekan kebocoran. Yang ada lebih line item budgetary system .. apapun kemasan yang dipergunakan. Sehingga pembelanjaan lebih dinilai dari apa yang dibeli tetapi bukan apa tujuan pembelian. 5. HRD Strategy baik pada tingkat pusat maupun daerah lemah. Pendekatan right sizing yang pernah saya coba lemparkan ke Menteri PAN ternyata dijawab secara POLITIS sukar dijalankan. Nah bila neutral competence nya birokrasi dicampuri oleh aspek politis ya seperti ini yang terjadi. Jadi sebaik apapun presidennya akan menghadapi tembok besar. Nah dari sanalah pemborosan dan lebih jauh penyelewengan akan terjadi. Padahal sasaran yang seharusnya dilakukan dalam reformasi birokrasi adalah menekan pemborosan. Dengan menekan pemborosan akan secara otomatis menekan korupsi. Salam perbaikan bambang sp
