Mas HS, Dalam UU No 39/2008 Tentang Kementerian Negara, pada Pasal 10 dikatakan: Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu
Dalam penjelasan UU tersebut, pada Pasal 10 dikatakan: Yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Makin jelas jika seharusnya Wakil Menteri tidak menampung politisi atau profesional yang bukan pegawai negeri. Terbuka kesempatan untuk teman-teman Referensiers yang pegawai karir yang tentu saja golongannya memenuhi syarat,, dan tentu harus diendorse oleh pak Menteri.... Salam, Nuzul Achjar
