Pak Roos, Saya sependapat dengan teman-teman dari forest wacth Indonesia dan AMAN. Kenyataan yang terjadi bahwa planner ikut memperkuat posisi negara dan memperlemah hak-hak masayarakt adat terhadap penguasaan lahan. Implikasi lebih jauh bahwa marginalisasi masayrakat adat terjadi dari aspek ekonomi (sumberdaya tempat dan ruang hidup mereka beralih ke private), pada apsek sosial mendorong konflik berkepanjangan antara masyarakat dan swasta bahkan juga telah terjadi konflik horizontal karena private menggunakan power dan "right" nya dengan mengadu domba masyarakat. dari aspek budaya bahwa masayrakat adat kehilangan budaya dan jatidirinya, banyak nilai budaya berkaitan dengan hutan dan sumberdaya harus hilang seiring dengan hilangnya sumberdaya hutan dan lahan mereka. Negara yang diperkuat planner selalu mengatakan "pembangunan'' dengan mengorbankan masyarakat yang secara turun temurun bahkan sebelum negara ada mereka telah berdaulat memiliki sumberdaya tertentu. Padahal tugas negara dan pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Sudah saatnya planner harus mereformasi diri dalam perjuangan keadilan dan kesinambungan hidup, tidak hanya berorientasi pembangunan semata yang menimbulkan kesengsaraan rakyat.
Planner selalu menggunakan status formal misal perizinan dalam menata ruang wilayah suatu wilayah tanpa melihat aspek history dan implikasi apa yang terjadi terhadap masyarakat. Walaupun saya bukan berlatar belakang planner, saya melihat beberapa RTRW yang dibuat dibeberapa provinsi di Sumatera contohnya, sangat sedikit alokasi untuk ruang masyarakat. hak ruang selalu hampir terbagi dua: yang undevelop dikuasai negara (kawasan konservasi, lindung dan pelestarian alam), yang develop dikuasi perusahaan (kehutanan, perkebunan, tambang) dan lain-lain. saya pernah sepintas membaca artikel bahwa hanya 1 % lahan dan hutan yang ada yang diakui negara sebagai hak masyarakat. padahal sudah lama mereka hidup dan damai pada kawasan tersebut. Saya melihat planner yang ada di Indonesia lebih banyak yang berpihak pada kaum kapitalis seperti yang dikatakan Karl Marx. Semoga ada muncul karl marx-karlmarx planner Indonesia yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat dari pada kepentingan segelintir kapitalis. Salam hormat, Mangara Time for Climate Justice Now!: Changing System and Behaviour for Save the Planet Kornoeljestraat 2 H-18, 9741 JB Groningen, The Netherlands Mobile Phone +31626254701 ________________________________ From: Roos Akbar <[email protected]> To: Milis Referensi <[email protected]> Sent: Sat, 27 March, 2010 2:13:18 Subject: [referensi] Radio Australia:Connect Asia:Story:Indigenous Indonesians map the land for ownership Any comment? http://www.radioaus tralia.net. au/connectasia/ stories/201003/ s2852518. htm Salam, Roos Akbar
