Bang Hotasi, kapan gerakin IAP, banyak nih idea2 namun semua mandeg ditempat, gimana kalau konsolidasi? Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message----- From: hotasi simamora <[email protected]> Date: Mon, 29 Mar 2010 22:58:16 To: <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Radio Australia:Connect Asia:Story:Indigenous Indonesians map the land for ownership Hal ini menjadi kerisauan saya sebagai seorang planner ketika saya diundang oleh rekan2 penggiat lingkungan yang saya temukan di jaringan fb, untuk hadir bersama2 dengan masyarakat petani dari Humbang Hasundutan yang sudah lebih dari 3O tahun memperjuangkan hak mereka karena diambil oleh PT Toba Pulp Lestari. Dari hasil perbincangan dengan mereka, memang, PT Toba Pulp Lestari memiliki berbagai dokumen resmi, saya ga tahu dan belum berani mengatakan itu legal atau tidak, karena UU No 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang mengatakan, bahwa izin yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang benar, dapat batal demi hukum. Tapi sampai sekarang, belum ada acuan yang mana izin yang melalui prosedur yang benar, dan secara sederhana dan juga berdasarkan dari cerita teman2 di Komisi B DPRD SUmut yang melakukan kunjungan lapangan dengan didanai dan didampingi oleh PT Toba Pulp Lestari, tentunya dengan mudah kita akan mengatakan bahwa Komisi B DPRD SUmut akan merumuskan rekomendasi sesuai dengan skenario PT Toba Pulp Lestari. Satu hal yang pasti bahwa kesejahteraan masyarakat Humbanghas semakin turun, dan yang sejahtera adalah ara pendatang yang terkait dengan kegiatan baru tersebut. Sebenarnya, kalau saya berbincang dengan rekan2 planner, sangat banyak rekan2 yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Tapi terkadang, rekan2 planner kalah dengan faktor non teknis. Dengan kata lain, sedemikian gampangnya pihak penyedia kerja mencari orang yang bisa menjadi planner yang mampu mengakomodir kepentingan pemberi kerja, atau kalau tidak, rencana yang dihasilkan hanya sifatnya sebagai tumpukan kertas di lemari para birokrat. Tentunya ini menjadi tantangan kita bersama di masa mendatang, terutama untuk IAP sebagai suatu wadah yang menaungi para planner tersebut. ________________________________ From: Mangara Silalahi <[email protected]> To: [email protected] Sent: Tuesday, March 30, 2010 2:11:29 Subject: Re: [referensi] Radio Australia:Connect Asia:Story:Indigenous Indonesians map the land for ownership Pak Roos, Saya sependapat dengan teman-teman dari forest wacth Indonesia dan AMAN. Kenyataan yang terjadi bahwa planner ikut memperkuat posisi negara dan memperlemah hak-hak masayarakt adat terhadap penguasaan lahan. Implikasi lebih jauh bahwa marginalisasi masayrakat adat terjadi dari aspek ekonomi (sumberdaya tempat dan ruang hidup mereka beralih ke private), pada apsek sosial mendorong konflik berkepanjangan antara masyarakat dan swasta bahkan juga telah terjadi konflik horizontal karena private menggunakan power dan "right" nya dengan mengadu domba masyarakat. dari aspek budaya bahwa masayrakat adat kehilangan budaya dan jatidirinya, banyak nilai budaya berkaitan dengan hutan dan sumberdaya harus hilang seiring dengan hilangnya sumberdaya hutan dan lahan mereka. Negara yang diperkuat planner selalu mengatakan "pembangunan' ' dengan mengorbankan masyarakat yang secara turun temurun bahkan sebelum negara ada mereka telah berdaulat memiliki sumberdaya tertentu. Padahal tugas negara dan pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Sudah saatnya planner harus mereformasi diri dalam perjuangan keadilan dan kesinambungan hidup, tidak hanya berorientasi pembangunan semata yang menimbulkan kesengsaraan rakyat. Planner selalu menggunakan status formal misal perizinan dalam menata ruang wilayah suatu wilayah tanpa melihat aspek history dan implikasi apa yang terjadi terhadap masyarakat. Walaupun saya bukan berlatar belakang planner, saya melihat beberapa RTRW yang dibuat dibeberapa provinsi di Sumatera contohnya, sangat sedikit alokasi untuk ruang masyarakat. hak ruang selalu hampir terbagi dua: yang undevelop dikuasai negara (kawasan konservasi, lindung dan pelestarian alam), yang develop dikuasi perusahaan (kehutanan, perkebunan, tambang) dan lain-lain. saya pernah sepintas membaca artikel bahwa hanya 1 % lahan dan hutan yang ada yang diakui negara sebagai hak masyarakat. padahal sudah lama mereka hidup dan damai pada kawasan tersebut. Saya melihat planner yang ada di Indonesia lebih banyak yang berpihak pada kaum kapitalis seperti yang dikatakan Karl Marx. Semoga ada muncul karl marx-karlmarx planner Indonesia yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat dari pada kepentingan segelintir kapitalis. Salam hormat, Mangara Time for Climate Justice Now!: Changing System and Behaviour for Save the Planet Kornoeljestraat 2 H-18, 9741 JB Groningen, The Netherlands Mobile Phone +31626254701 ________________________________ From: Roos Akbar <[email protected]. net.id> To: Milis Referensi <refere...@yahoogrou ps.com> Sent: Sat, 27 March, 2010 2:13:18 Subject: [referensi] Radio Australia:Connect Asia:Story:Indigeno us Indonesians map the land for ownership Any comment? http://www.radioaus tralia.net. au/connectasia/ stories/201003/ s2852518. htm Salam, Roos Akbar New Email names for you! Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail. Hurry before someone else does! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
