Rekan Jehan dan milisters ysh, Trims bhw tgp balik anda benar2 telah menghidupkan diskusi kita ....... hanya krn anda (terpaksa) harus menanggapi kembali masalah housings yg sambil lalu dikemukakan yg pdhal adalah bukan pokok diskusi ...maka terpaksa pula anda menyertakan tgp balik menyangkut housings pula yg terpaksa pula nyampur dgn masalah ‘pembangunan wilayah’ yg sebenarnya lbh merupakan pokok diskusi kita (dan diakhir posting malah semakin anda tambah lagi dgn gambaran ‘prinsip pembangunan kota baru di Jepang’ ya?) .........sehingga maaf bhw nampaknya campur(aduk)an ini lalu sedikit banyak jadi menyebabkan kerancuan juga antara masalah pembangunan wilayah (tertinggal) dan contoh pembangunan suburban dari sebuah megapolitan Tokyo yg anda kemukakan ........yg bagi Indonesia kita yg penduduk perkotaannya (saja) kini telah melampaui angka 100 juta jiwa ......masalah suburban development ini (walau dgn kadar mutunya yg jauh lbh sederhana dibanding kecanggihan Jepang) sebenarnya malah secara kwantitatip kita ini lbh ‘spektakular’ dibanding Jepang........
++++: ....Begini, maksud saya adalah bahwa pembangunan wilayah sebagai suatu pendekatan pembangunan (bukan praktek-praktek pembangunan di wilayah-wilayah) pada dasarnya merupakan kepentingan bangsa, ada di domain publik, dan menyangkut public interest. Jadi tidak mungkin menjadi interest sebuah bank, misalnya. Tidak ada banking business itu berupa pembangunan wilayah. World Bank saja nggak, kok, apalagi Bank Mandiri. However, bank is a bank... Jadi kesamaan antara perusahaan2 tersebut adalah adanya specific interest masing2 yang dilatarbelakangi "business positioning" masing2........... >>>>: Boleh jadi anda benar bhw pembangunan wilayah (PW) sbg ‘pendekatan pembangunan’ itu perlu dipisahkan dari ‘praktek pembangunan wilayah’ ....apalagi kalau anda angkat studi kasus Tama Center tokyo barat sbg contoh penjelasannya....... Namun bagi Indonesia dan konteks diskusi kita adlh ‘pembangunan wilayah KTI” ......dimana kita tahu luas wilayah KTI (62% RI) darat serta laut2nya (krn gerak jelajah disini terpaksa hrs mengarungi/ menerbangi atas laut pula) bahkan adalah nyaris 2x lipat luas seluruh negeri Jepang dari pulau Kyushu sampai. Hokaido......... bagi kita pengertian ‘pendekatan pembangunan’ atau ‘praktek pembangunan’ di KTI kiranya malah hampir2 tak lagi perlu dibedakan/ dipisahkan .......krn yg kita butuhkan adlh sebanyak2 konkretisasinya, bukan hanya di sektor suburban perkotaan plus integrated infrastructurenya saja (spt kasus Tama Center anda) ........namun bahkan kita membutuhkan pembangunan KTI itu pada segala multisektornya yg amat sangat luas (maklum namanya saja kawasan tertinggal) .......... Berbeda dgn Tama yg samasekali tak memerlukan pengembangan aglomerasinya ---justru krn konteks dari Tama Center adlh pengembangan suburban to world megapolitan city dan daya aglomerasinya yg kelewat hebat sdh nebeng pada Tokyo--- atau lbh fokusnya lagi tadinya malah tujuannya hanya ingin mengembangkan proyek low cost housings saja (demi menghindari urban sprawl) tak bedanya kita dulu membangun Depok atau Klender (Depok malah kini jadi metropolitan sementara Tama penduduknya smp Maret 2010 ini sptnya bukan 500an ribu tapi 200-n ribu) ..........KTI kita justru memerlukan pembentukan aglomerasi (perkotaan) itu sbg salah satu kata kuncinya yg terpenting .......bahkan lbh daripada itu ...kalau mengingat bhw dari total penduduk nasional kita yg 235 juta itu lbh dari 100jutanya tinggal berdesak2an di Jawa yg hanya 6.7% RI dan sementara itu KTI adlh 62% wilayah RI dan penduduknya hanya sekitar 35 juta jiwa ......wajar bhw timbul pikiran bhw jumlah penduduk dari KBI dan Jawa perlu diredistribusi ke KTI ........dimana kalau saja misalnya jumlah penduduk KTI skrg ‘hanya’ 35 juta ... lalu timbul pemikiran pula pembangunan KTI perlu berdimensi ‘transmigrasi kolosal’ katakanlah agar penduduknya menjadi 50 juta atau 60 juta jiwa misalnya .......dan itu tentu samasekali bukanlah perbandingan yg proporsional dijejerkan dgn contoh kasus Tama Center itu (20km dari Tokyo) yg sasarannya semula hanya ingin mengembangkan perumahan murah (dan tak sekaligus harus memikirkan kesempatan kerja) bagi kurang dari 500 ribu penduduk ........dimana kalau proyek Tama pun tak usah repot dgn masalah menciptakan kesempatan kerja bagi penduduknya .......sementara itu dgn KTI kita harus pusing tujuh keliling memikirkan seabreg kesulitan spt masalah langkanya dana investasi .....masalah sulitnya skenario menginjeksikan/ memigrasikan SDM lingkup industri manufaktur unggulan kesana sbg ujungtombak pembangunan perkotaan, masalah mengembangkan industri manufaktur perkotaan itu sendiri sbg penegak kehidupan budaya urban yg lbh visioner dan sekaligus masalah bgmn harus mengembangkan kota primatnya (Makassar) agar benar2 menjadi metropolitan dlm kapasitasnya sbg pusat layan KTI yg 2x lipat luas negeri Jepang........... ++++: ......Nah, sekarang bisakah komunitas seperti kita ini mulai merumuskan visi dan inisiatif sebuah pengembangan kawasan? Nggak usah KTI lah yang terlalu besar, coba saja dengan kota baru di sekitar jabodetabek misalnya. Dimulai dari kumpulan individual vision lalu menjadi collective vision?.......... >>>>: Nha ini adlh pola pandang nasehat yg bisa jadi bias dan perlu dihindari >>>>:-) .........maksud hati sih mau ‘mengembangkan regional dvlpment’ (yg >>>>pdhal kalau sekedar utk wilayah Jawa/ Lampung sebenarnya utk kita tingkat >>>>kesulitannya mah trmasuk kelas ringan saja krn tak usah mikirin >>>>pembentukan aglomerasi dan infrastruktur baru yg superberat) ......namun >>>>apadaya nasehat itu prakteknya malah bisa memperhebat jawasentrisme >>>>......bisa semakin mempersempit areal lahan pertanian dan ruanghijau di >>>>Jawa selain ia akan semakin memperhebat in-migrasi menuju Jawa/ braindrain >>>>dari KTI .........regional development yg kita butuhkan dasar merayap >>>>mengembangkan kota2 baru didekat2 jabodetabek atau selat Sunda ........tapi >>>>kelas kebutuhan kita yg urgen adlh tingkat meredakan ketimpangan regional >>>>serta ketertinggalan yg kronis yg diidap oleh KTI yg luasnya tak kurang >>>>1.2juta km2 itu .......salam, aby --- On Thu, 4/8/10, Jehan Siregar <[email protected]> wrote: From: Jehan Siregar <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Re: Pembangunan Wilayah To: [email protected] Date: Thursday, April 8, 2010, 7:20 AM Makasih Pak Risfan (juga Mas Aby), Begini, maksud saya adalah bahwa pembangunan wilayah sebagai suatu pendekatan pembangunan (bukan praktek-praktek pembangunan di wilayah-wilayah) pada dasarnya merupakan kepentingan bangsa, ada di domain publik, dan menyangkut public interest. Jadi tidak mungkin menjadi interest sebuah bank, misalnya. Tidak ada banking business itu berupa pembangunan wilayah. World Bank saja nggak, kok, apalagi Bank Mandiri. However, bank is a bank... Jadi kesamaan antara perusahaan2 tersebut adalah adanya specific interest masing2 yang dilatarbelakangi "business positioning" masing2. Di antara para pihak itu, yang paling mendekati public interest hanya koran Kompas, tapi itu pun masih jauh. Kompas masih sebatas information and knowledge accumulation sambil mengasah kapasitasnya sendiri untuk belajar sambil meliput (ogah rugi juga). Kapasitas yang diperlukan jelas jauh lebih besar dari itu, yaitu cognitive, institutional, dan basic resource capacities. Kapasitas penggerak ini hanya ada di domain publik. Ini kapasitas yang mendasari sebuah kapasitas leadership/coordina tion. Kumulasi kapasitas seperti ini hanya ada misalnya, jika seorang Menteri PU (misalnya nih) punya inisiatif besar merealisasikan pembangunan KTI, lalu presentasi di depan rapat kabinet. Lalu setelah mendapat green light dari Presiden/Wapres lalu didukung Menhub, dan tidak dibantah Menhut dan Mentan dan Mendagri misalnya. Ini yang saya sebut portofolio terkoordinir. Lalu barulah disiapkan lembaga-lembaga pelaksana, kontraktor, pengembang kawasan, dsb, sejalan dengan mobilisasi sumberdaya, dan lalu RTRWN diterjemahkan untuk dilaksanakan. Suatu inisiatif aksi bagaimanapun membutuhkan rencana (bukan hanya tata ruang). Tapi jika rencana dibuat tanpa ada inisiatif aksi, konsensus dan kapasitas pelaksanaan, ya bukan rencana juga namanya. Jadi rencana pembangunan KTI di dalam produk-produk seperti RTRWN dan RPJMN itu harus dikonkritisasi dan dibangun konsensus bersamanya. Tidak bisa begitu saja otomatis tertuang dalam program-program apalagi daftar proyek yang fragmented (ritual business as usual). Tentang perumahan, pembangunan perumahan yang Pak Risfan maksud mungkin pembangunan rumah-rumah. Sedangkan pembangunan perumahan yang berada di sektor publik adalah pembangunan sektor perumahan: housing sector = housing without houses. Tanggung jawab negara adalah merumahkan warganya (housing the people). Tentang pembangunan permukiman (skala besar, kota baru), ya begitulah akibatnya jika tidak dipimpin sektor publik, beserak kesana kemari (sprawling, scattered). Peran leading and framing bagaimanapun harus perusahaan pemerintah. Mengapa? karena menyangkut pengelolaan sumberdaya pasal 33 UUD45, yaitu tanah, dan sd publik lainnya, yaitu infrastruktur dan fasilitas umum. Juga menyangkut pengembangan (apresiasi nilai) kawasan secara harmonis, berkeadilan dan berkelanjutan. Coba contohnya, Alam Sutera mau klaim kawasan paling hijau/berkelanjutan , ya jelaslah karena diijinkan dengan KDB rendah. mengapa? karena sebenarnya ngga boleh, karena berada di green belt yang menjustifikasi ijin BSD dulunya. Jadi ini sustainable settlement bo'ong-bo'ongan. Jadi, tidak ada perusahaan swasta yang bisa mengambil peran leading ini, karena memang bukan interest mereka. Mereka ambil peran filling, mengisi. Mereka harusnya jadi gerbong-gerbong yang ikut lokomotif perusahaan publik. Jadi, kembali ke KTI, berapa banyakpun perusahaan seperti Bank Mandiri, Kompas dll, mereka seperti gerbong-gerbong yang tak ada lokomotifnya. Seperti anak-anak ayam tak ada induk. Ada kasus di Tokyo yang bisa diangkat, yaitu pembangunan kawasan Tokyo Barat yang pusat pertumbuhannya ada di Tama Center. Tokyo Timur sudah jauh lebih maju dan terbangun (Tokyo Kota). Pembangunan kota baru Tama ini kebijakannya dari MLIT (Ministry of land, infrastructure and transport, sekarang tambah lagi, and tourism). Sebuah kementrian yang gemuk jika dibanding di Indonesia, tapi menjamin koordinasi. Kemudian pelaksanaan kebijakannya dipimpin oleh UR (Urban Renaissance) . Ini Perumnasnya Jepang, dulu bernama UDC (urban deve corp), sebelumnya bernama HUDC (hou and urb dev corp). UR bekerjasama dengan Japan Railway, Tokyo Metro Railway, dan Tokyo urban dev. corporation (semacam Perumda/sarana jaya DKI) dan Tokyo Metro Authority. Mereka membentuk semcam badan kerjasama. Milyaran yen/ triliunan rupiah digelontorkan di tahap awal sekitar thn 80-an. Untuk menghidupkan kota, kantor2 pusat beberapa BUMN dipindahkan ke sana. Barulah kemudian gerbong-gerbong perusahaan dan developer swasta mengikut bak semut beriring... Apartemen2 dan fasilitas kota kelas atas dibangun di ring kedua, setelah.... Nah ini dia, setelah ring pertama diisi public housing milik UR, stasiun railway besar milik JR, universitas, sekolah2, kantor2 BUMN, kebun binatang, dan taman hutan kota. Kini Tama-Center sudah tumbuh jadi pusat pertumbuhan baru di Tokyo Barat dengan sekitar 500 ribu penduduk yang dilayani sebuah network monorail yang canggih. Apa yang menggerakkan pembangunan kota baru di Jepang bukanlah business as usual. Bukan pula visi spekulan tanah, atau spekulan infratruktur, baik visi spekulan developer maupun pejabat MLIT atau UR yang sudah ruksak seperti markus-markus dan gayus-gayus. Tampaknya jauh sekali keadaannya.. . Pembangunan kota baru di Jepang digerakkan oleh collective vision yaitu sebagai wadah generasi baru, aplikasi teknologi baru, manajemen baru dan berbagai aplikasi inovasi2 baru. Baik inovasi di sektor publik maupun privat. RTRW dijadikan sebatas instrumen (penting sih) untuk mewujudkan semua visi dan gagasan tersebut, bukan plan as an end product. Nah, sekarang bisakah komunitas seperti kita ini mulai merumuskan visi dan inisiatif sebuah pengembangan kawasan? Nggak usah KTI lah yang terlalu besar, coba saja dengan kota baru di sekitar jabodetabek misalnya. Dimulai dari kumpulan individual vision lalu menjadi collective vision? Mestinya bisa. Karena kita tidak harus menunggu hadirnya satria piningit... karena saya ngga percaya juga sih.. :) Salam, Jehan --- On Thu, 4/8/10, risfano <risf...@yahoo. com> wrote: From: risfano <risf...@yahoo. com> Subject: [referensi] Re: Pembangunan Wilayah To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Thursday, April 8, 2010, 3:52 PM Bung Jehan dan rekans ysh, Tanggapan Anda menarik. Kalau "bukan instansi pemerintah berarti bukan pembangunan (KTI)" namanya. Kalau dikaitkan dengan sektor yang Anda geluti. Berapa jumlah rumah yang dibangun Pemerintah, berapa dibangun Masyarakat (swadaya), berapa dibangun oleh Swasta (yang tentu untuk dibeli masyarakat)? Jadi apakah tidak bisa disebut pembangunan perumahan? Juga Kota Baru (new town). Kota baru yang dari awal dibangun Pemrintah kemungkinan baru Kota Depok ya Pak? yang lain kan meneruskan peninggalan nenek moyang. Atau kebanyakan kota baru dibangun oleh Swasta (menjawab demand masyarakat/pasar) . Apakah itu semua tidak bisa disebut Pembangunan Permukiman karena tidak dibangun oleh instansi tertentu. Kesimpulannya, sejak awal peran utama Pemerintah adalah "pengarah, penyedia rencana, fasilitator, pengendali". Apalagi untuk realisasi Rencana pembangunan wilayah KTI yang begitu luas aspeknya. Bukankah inisiatif Bank Mandiri, dst juga mengikuti "dorongan dan ajakan" pemerintah. Saya pikir pemerintah mendorong dan memfasilitasi, sehingga bagus kalau swasta dan masyarakat spontan merespons-nya. Apa bukan begitu? Kalau dari segi Rencana, selain RTRW nasional, sudah ada juga Buku III RPJM Nasional yang jadi arahannya. Kalau tidak salah Menko Perekonomian secara konsisten punya perhatian khusus dengan Pembangunan KTI. Saya kira dalam hal polici kita tak perlu kecil hati, tapi operasionalisasinya mesti didukung diseminasi dst untuk mengajak berbagai pihak (swasta, masyarakat). NB: Ngomong-ngomong Bang Jehan, acara "kick-off" nya jadinya kapan? Salam, Risfan Munir --- In refere...@yahoogrou ps.com, Jehan Siregar <jehansiregar@ ...> wrote: > > Halo semua, pengen nimbrung juga nih. > Ketika saya membaca threadnya menarik juga, terlintas apa memang ada gebrakan > baru pembangunan wilayah? Siapa nih? Lalu, setelah saya ikuti hingga ke > sumber berita awalnya, eee... ternyata Bank Mandiri... Hehe.. pertanyaannya, > apa memang pendekatan pembangunan wilayah bisa dijalankan oleh sebuah bank??? > Tentu tidak bisa. Jadi, siapa sih sebenarnya yang peduli dengan pembangunan > wilayah sebagai pendekatan pembangunan di tanah air ini? Pemerintah? DPR? > Kalau lembaga pemerintah, lembaga mana? Apa portofolio lembaga itu? (bukan > ditujukan untuk Ditjen PR tentunya...) Kalau pejabat, siapa? Presiden? > Wapres? Menko? Kepala Bappenas? Kalau tidak ada, ya tidak ada namanya > pembangunan wilayah. Kalau yang ada itu PT Freeport, PT Conoco, PT Perkebunan > XYZ, dll, ya sama saja seperti Bank Mandiri itu. Kebetulan saja SDA yang > sedang mereka keduk ada di timur. Jangan-jangan pembangunan wilayah > (Indonesia Timur) justru dijadikan jargon saja. > > Tabik, > Jehan > > > > --- On Wed, 4/7/10, Sugiono Ronodihardjo <sugion...@. ..> wrote: > > From: Sugiono Ronodihardjo <sugion...@. ..> > Subject: RE: [referensi] Pembangunan Wilayah > To: "refere...@yahoogrou ps.com" <refere...@yahoogrou ps.com> > Date: Wednesday, April 7, 2010, 2:54 PM > > > > > > > >  > > > > > > > > > > > > > Hallo Pak BTS, wah kepancing juga nich yee... > > Pertama pemakainan istilah KIB/KIT atau KBI/KTI okay saja, yang penting > maksudnya sepaham. Kedua mengenai manusia 'semut' sepertinya memang punya > sifat bergerombol dalam mencari makanan/kehidupan. Semakin mereka 'pinter', > seperti orang Jepun, mereka tetap saja bergerombol di kota-kota besarnya, > mereka bahkan mencari bahan makanan dan bahan baku lainnya dari mana saja > (termasuk dari Indonesia). Manusia 'semut' di KIB sepertinya juga lebih > senang hidup bergerombol (terutama dikota-kota besarnya), mereka > mendatangkan bahan baku dari KIT atau kawasan yang ada/kaya SDA lainnya. > Mungkin pepatahnya diubah 'ada semut ada gula', jadi kalau mau mendorong > pembangunan wilayah di KIT, mungkin perlu terobosan agar kota-kota besarnya > (misalnya: Ambon-Ternate- Sorong-Manokwari -Jayapura- Merauke) dapat tumbuh > pesat/besar sehingga menarik 'semut-semut' berdatangan makan 'gula' yang > banyak disekitarnya. Maaf kalau salah mohon dikoreksi ya. > > Wassalam, > > Onnos. >  > > > > > > > > > > > > New Windows 7: Find the right PC for you. Learn more. > > > Nikmati chatting lebih sering di blog dan situs web > Gunakan Wizard Pembuat Pingbox Online > > > > > Chat online and in real-time with friends and family! Windows Live Messenger >
