53 Negara Bentuk "Infrastructure Fund", Asing Siap Garap Megaproyek RI
[JAKARTA/ Suara Pembaruan] Investor asing sangat tertarik menggarap sejumlah
megaproyek yang tengah ditawarkan Pemerintah Indonesia dalam acara
Infrastructure Development 2010. Mereka menilai, iklim investasi dinilai
semakin kondusif di Tanah Air. Salah satu di antara megaproyek itu adalah
Jembatan Selat Sunda (JSS) yang
diperkirakan menelan investasi senilai US$ 10 miliar. Demikian rangkuman
wawancara dengan Presiden Direktur PT Bangun Graha Sejahtera Mulia (BSM) Agung
Prabowo, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid, Executive Vice
Chairman MEC Holdings Madhu Koneru, dan Vice President Intel Corporation John
Davies di Jakarta, Kamis (15/4). Mereka menyatakan minatnya menggarap proyek
JSS yang juga melibatkan Pemda Lampung-Banten dan Artha Graha Network.
Agung Prabowo mengatakan, pengusaha Tiongkok lebih serius dibanding investor
lainnya. Pembangunan JSS diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$ 10 miliar.
Pembangunan proyek akan dimulai tahun 2012 dan ditargetkan selesai pada 2017.
Luas/panjang proyek ini mencapai sekitar 29 kilometer (km). Madhu Koneru
menjelaskan, dukungan pemerintah sangat signifikan untuk merealisasikan
berbagai proyek yang sedang ditawarkan. Pemerintah harus memahami nilai dan
manfaat yang timbul dari hasil pembangunan proyek di berbagai daerah. Madhu
mengungkapkan, MEC berencana membangun fasilitas industri terpadu di Kalimantan
Timur. Sementara itu, John Davies mengakui, iklim investasi Indonesia semakin
membaik. Hal itu ditandai berbagai perbaikan regulasi yang terkait dengan
kondisi politik, keamanan, dan ekonomi.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menawarkan sebanyak 42 proyek infrastruktur
senilai Rp 157 triliun. Ke-42 proyek itu mencakup 30 proyek jalan tol, 10
proyek air minum, dan dua proyek pengolahan sanitasi, serta limbah. Dalam
Konferensi dan Pameran Infrastructure Asia 2010, empat megaproyek infrastruktur
senilai lebih dari US$ 5 miliar siap ditawarkan lewat kerja sama pemerintah
swasta (KPS) atau public private partnership/PPP)."Target dari acara
Infrastructure Asia ini adalah mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia telah
siap menerapkan public private partnership. Pola kerja sama ini sudah menjadi
perhatian Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemangku kepentingan
(stakeholders)," jelas Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi
Priatna. Ia menjelaskan, keempat proyek tersebut meliputi pembangunan jalur rel
kereta api untuk batu bara di Kalteng senilai US$ 1 miliar, power plant di
Jateng sebesar US$ 3 miliar, dan pembangkit listrik olahan sampah US$ 240 juta
di Jabar. Proyek lain terdapat di Jatim, yakni water supply air bersih di
Umbulan sebesar US$ 1 miliar.
Pendanaan
Terkait dengan pendanaan, sebanyak 53 negara kawasan Asia Pasifik anggota
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(Unescap) sepakat membentuk pendanaan bersama atau infrastructure fund. Ketua
Panitia Pelaksana Asia Pasific Ministerial Conference (APMC) 2010 Bastary
Pandji mengungkapkan, gagasan pembentukan infrastructure fund di tingkat komite
senior (dirjen) sudah bulat. "Pada 17 April 2010 akan disepakati di tingkat
menteri yang kemudian dilanjutkan pembentukan task force untuk merealisasikan
ide itu," katanya. Menurut Bastary yang juga Direktur Pengembangan Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS) Bappenas itu, forum Unescap juga menargetkan
keberhasilan pembentukan asosiasi atau kesepakatan bersama mengenai bidang
infrastruktur di Asia Pasifik. [ID/H-12]
