Bu Reny, Pak Eka ysh, Pertanyaannya di era sekarang ini, pesan-pesan yang bagus, mengingatkan agar "koordinatif, integratif, sinkron" itu mesti disampaikan atau untuk siapa ya. Sepertinya sekarang tak ada lagi lembaga yang cukup kewenangannya untuk mengoordinirnya, yang bisa juga mengawal dari perencanaan hingga penganggaran. Mungkin kah sekarang memang sedang terjadi transisi dengan perundangan, budaya organisasi pembangunan yang sedang mencari bentuk atau keseimbangan (power) yang baru?
Salam, Risfan Munir www.service2delivery.blogspot.com -----Original Message----- From: ffekadj <[email protected]> Sent: Sunday, May 02, 2010 7:54 PM To: [email protected] Subject: [referensi] Re: Spatial justice.. Terima kasih Ibu Reny, mudah-mudahan catatan ibu ini bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan yang kebetulan ikutan seminar, diskusi, dst. Saya kurang tahu siapa yang ikutan perhelatan itu, namun saya sempat mengikuti seminar yang di Bappenas bulan lalu mengenai global climate change. Dalam acara itu Pak Emil juga menyampaikan pidato singkat, kurang lebih seperti yang ibu sampaikan, juga ada integrated sectoral programs yang disarankan ditindaklanjuti menjadi inter-sectoral program, dst. Serta suatu kritik terhadap masa tugas/jabatan yang tidak mengiringi format RPJM, dst. Pandangannya aksiomatik, sistemik, dan struktural-fungsional. Hemat saya, pandangan struktural-fungsional dan sistem yang terpolakan di kalangan birokrat sejak Orde Baru, sama saja dengan membuat matriks besar (comprehensive approach), dan tinggal mengisi mana-mana bagian yang kosong. Padahal mungkin ada kolom-kolom yang mungkin tidak perlu dipikirkan. Saya kira ini yang dipersepsikan sebagai 'justice' dalam penyelenggaraan negara selama ini. Namun untuk 'teori kritik', pandangan ini sangat umum digunakan dan argumentasinya meyakinkan. Walaupun paradigmanya masih terkesan lama, namun pandangan Pak Emil masih enak didengar, khususnya pada diskusi lintas-institusi. Terima kasih bu. Salam. -ekadj --- In [email protected], Reny ansih <renyan...@...> wrote: > > Halo p. Eka dan referensier semua, ikut nimbrung ya... > mau nanya, ada ga yang ikutan hari jumat kemaren acara PERHELATAN PERWAKU (baru tahu kalau ada organisasi ini, singkatan dari PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN HIDUP), khususnya untuk Seminar Nasional "Pertimbangan Lingkungan untuk Penataan Ruang" ? > Pada acara penutupan seminar itu Bp. Emil Salim yang harusnya menyampaikan BAHAN nya diawal sebelum pembicara lain, tetapi karena beliau dipanggil Presiden, akhirnya beliau jadi penutup. > Saya kebetulan mendengarkan Paparan beliau (dan saya tunggu beliau), kalau ada yang punya kayaknya saya mau minta ....ketua panitia penyelenggara bu Yennel. > Sepertinya apa yang ditetapkan dalam Inpres no 3 / 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan itu adalah hal-hal yang disampaikan pak Emil itu sebagai Naskah Akademis nya. Beliau menyampaikan dalam bentuk Pertanyaan2 dan Analisa Jawabannya. > > Beberapa yang sempat saya catat sbb: > I. Hubungan GROWTH dengan KEMISKINAN misalnya: > * Mengapa PDRB tinggi - kemiskinan tinggi pula ? Dimana ini terjadi ? > Analisanya ternyata bisa dilihat hal ini terjadi di daerah PERTAMBANGAN yang dibangun sebagai kawasan tertutup. Apa ini salah ? Tidak juga karena mereka yang bekerja di pertambangan itu memang membutuhkan sesuatu sebagai hal yang membuat mereka bekerja dengan baik, karena itu sampai sayur mayur, telur dsbnya kalau perlu diimport dari luar negeri dan sesuai standar internasional. > Hal ini yang perlu disikapi Pemda. Mengapa masyarakat di Daerah tidak mampu memenuhinya, ini karena buruknya pendidikan. > * Mengapa PDRB rendah - kemiskinan rendah ? Dimana ini terjadi ? > Analisa nya misalnya di Maluku sebagai Provinsi Seribu Pulau, mengapa kita tidak berpikir praktis, bahwa Maluku tidak sama dengan Jawa, Sumatera atau Kalimantan yang umumnya banyak aktivitas darat, di Maluku itu HARUS digunakan pendekatan MARITIM. Bagaimana akan menghasilkan produk kalau TIDAK TAHU APA ANGKUTAN yang akan digunakan ? Kita bicara NEGARA KESATUAN, tetapi mengapa kita lebih banyak bicara JALAN TOL di JAWA, mengapa kita tidak bicara DERMAGA seperti apa yang kita perlukan di KTI ? > > II. Hubungan GROWTH dengan PENGANGGURAN (JOB) > Mengapa terjadi PDRB tinggi tetapi Pengangguran juga tinggi ? > Dimana saja terjadi secara provinsi? > Ternyata masih banyak provinsi di Sumatera yang mengalaminya dan malah di DKI itu angka pengangguran paling tinggi, dan hal ini malah dimanfaatkan sebagai tenaga2 untuk berbagai demo di ibukota. Di DKI itu sektor formal berkembang pesat tetapi sektor informal tidak berkembang dan bisa dibayar untuk demonstrasi. > Ada 4 kombinasi antara GROWTH dan PENGANGGURAN ini dan yang terbaik adalah GROWTH tinggi - PENGANGGURAN rendah....ini terjadi di Bali. Di Bali itu society baik, masyarakat homogen, dan konektifitas ekonomi sosial juga baik. > > III. Hubungan LEADERSHIP dengan BALITA KURANG GIZI > Secara nasional jumlah Balita kurang Gizi itu sekitar 18,4% dan tingkat kematian Bayi itu 34 per 1000 kelahiran. > Apa yang terjadi dengan "kepemimpinan" dinegeri ini? > 1. Leadership lokal cenderung memilih mencari "proyek gunting pita", dan tentu saja untuk proyek mengatasi masalah bayi kurang gizi atau penurunan tingkat kematian bayi ini TIDAK PRIORITAS !! > 2. Pembangunan SOSIAL BELUM BERJALAN SEIRING dengan PENTINGNYA pembangunan EKONOMI. > 3. Anggaran bersifat "PROJECT ORIENTED" dan KURANG UTAMAKAN DIMENSI BAYI dan IBU. > 4. Hal ini sangat dipengaruhi oleh KEPEMIMPINAN LOKAL yang ada sekarang. > > KESAN DAN KESIMPULAN > PENATAAN RUANG itu UNTUK APA ? > Perlu diingat bahwa: > 1. Kebijakan PRO-GROWTH tidak otomatis melahirkan hasil PRO-POOR dan PRO-JOB. > 2. Sasaran PRO-POOR dan PRO-JOB harus DICIPTAKAN SEJALAN dengan PRO-GROWTH. > 3. Hambatannya: > a. infrastruktur untuk aksesibilitas, konektifitas > b. pengembangan SDM > c. peniadaan kerusakan Sumber Daya Alam untuk menaikkan nilai tambahnya. > d. PENATAAN RUANG untuk SINKRONISASI ANTAR SEKTOR. > > Pengalaman ke Daerah selalu minta bagaimana cara sinkronisasi berbagai RENCANA SEKTOR yang MEMANFAATKAN RUANG. --> "DON'T PUSH THE BUG !!" > Kembangkan intensitas TANGGUNG JAWAB MORAL secara PROFESIONAL. > > Demikian sedikit catatan saya dari apa yang disampaikan oleh pak Emil Salim. > Ini tantangan luar biasa buat para planners dimanapun anda berada. > Saya jadi teringat apa yang pernah kami kerjakan lebih dari 30 tahun yang lalu pada waktu Dep. PU (baca DTKD-Ditjen CK) mendapat "grant" dari UNICEF untuk sesuatu tugas merumuskan program projek Sosial Pengembangan Area dan Kota (bu Ida Gumelar tahu persis hal ini). Yang pada waktu itu dianggap sangat bermanfaat oleh daerah2 dan sektor2 yang terlibat (a. l Deptan, DepSos, Dep.Kes, Dep. P&K, juga non sektor seperti DDN, Bappenas), dan akhirnya bantuan ini harus dihilangkan dari Dep. PU karena suatu pendapat " DEP.PU KOK NGURUSIN PROYEK SOSIAL ya ?!" > > Wallahu alam bisawab....mudah2an apa yang disampaikan pak Emil ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya masih akan mencari bahan lengkapnya ke panitia. Insya Allah. > Wass - 2ny
