Pak Risfan ysh, masalah trend-setting dll tergantung sepenuhnya pada 'orang', inisiatif, dorongan, hasrat keseimbangan, dll. Undang-undang dkk tidak bisa lagi terlalu diharapkan, karena sangat kentara 'olah power'-nya. Memang masing-masing orang perlu introspeksi dan kembali ke meja diskusi, seperti misalnya 'kopi darat Referensi'. Jam 9 ini ada siaran layar kaca 'Merantau' pak di RCTI. Siapa tahu mau nostalgia. Salam.
-ekadj 2010/5/2 Risfan Munir <[email protected]> > > > Bu Reny, Pak Eka ysh, > > Pertanyaannya di era sekarang ini, pesan-pesan yang bagus, mengingatkan > agar "koordinatif, integratif, sinkron" itu mesti disampaikan atau untuk > siapa ya. Sepertinya sekarang tak ada lagi lembaga yang cukup kewenangannya > untuk mengoordinirnya, yang bisa juga mengawal dari perencanaan hingga > penganggaran. > Mungkin kah sekarang memang sedang terjadi transisi dengan perundangan, > budaya organisasi pembangunan yang sedang mencari bentuk atau keseimbangan > (power) yang baru? > > Salam, > Risfan Munir > > > www.service2delivery.blogspot.com > > > > > > > ------------------------------ > From: ffekadj <[email protected]> > Sent: Sunday, May 02, 2010 7:54 PM > > To: [email protected] > Subject: [referensi] Re: Spatial justice.. > > > > > Terima kasih Ibu Reny, mudah-mudahan catatan ibu ini bisa menjadi contoh > bagi rekan-rekan yang kebetulan ikutan seminar, diskusi, dst. > > Saya kurang tahu siapa yang ikutan perhelatan itu, namun saya sempat > mengikuti seminar yang di Bappenas bulan lalu mengenai global climate > change. Dalam acara itu Pak Emil juga menyampaikan pidato singkat, > kurang lebih seperti yang ibu sampaikan, juga ada integrated sectoral > programs yang disarankan ditindaklanjuti menjadi inter-sectoral program, > dst. Serta suatu kritik terhadap masa tugas/jabatan yang tidak > mengiringi format RPJM, dst. Pandangannya aksiomatik, sistemik, dan > struktural-fungsional. > > Hemat saya, pandangan struktural-fungsional dan sistem yang terpolakan > di kalangan birokrat sejak Orde Baru, sama saja dengan membuat matriks > besar (comprehensive approach), dan tinggal mengisi mana-mana bagian > yang kosong. Padahal mungkin ada kolom-kolom yang mungkin tidak perlu > dipikirkan. Saya kira ini yang dipersepsikan sebagai 'justice' dalam > penyelenggaraan negara selama ini. Namun untuk 'teori kritik', pandangan > ini sangat umum digunakan dan argumentasinya meyakinkan. > > Walaupun paradigmanya masih terkesan lama, namun pandangan Pak Emil > masih enak didengar, khususnya pada diskusi lintas-institusi. Terima > kasih bu. Salam. > > -ekadj > > --- In [email protected] <referensi%40yahoogroups.com>, Reny ansih > <renyan...@...> wrote: > > > > Halo p. Eka dan referensier semua, ikut nimbrung ya... > > mau nanya, ada ga yang ikutan hari jumat kemaren acara PERHELATAN > PERWAKU (baru tahu kalau ada organisasi ini, singkatan dari PERHIMPUNAN > CENDEKIAWAN LINGKUNGAN HIDUP), khususnya untuk Seminar Nasional > "Pertimbangan Lingkungan untuk Penataan Ruang" ? > > Pada acara penutupan seminar itu Bp. Emil Salim yang harusnya > menyampaikan BAHAN nya diawal sebelum pembicara lain, tetapi karena > beliau dipanggil Presiden, akhirnya beliau jadi penutup. > > Saya kebetulan mendengarkan Paparan beliau (dan saya tunggu beliau), > kalau ada yang punya kayaknya saya mau minta ...ketua panitia > penyelenggara bu Yennel. > > Sepertinya apa yang ditetapkan dalam Inpres no 3 / 2010 tentang > Pembangunan Berkeadilan itu adalah hal-hal yang disampaikan pak Emil itu > sebagai Naskah Akademis nya Beliau menyampaikan dalam bentuk > Pertanyaan2 dan Analisa Jawabannya. > > > > Beberapa yang sempat saya catat sbb: > > I. Hubungan GROWTH dengan KEMISKINAN misalnya: > > * Mengapa PDRB tinggi - kemiskinan tinggi pula ? Dimana ini terjadi ? > > Analisanya ternyata bisa dilihat hal ini terjadi di daerah > PERTAMBANGAN yang dibangun sebagai kawasan tertutup. Apa ini salah ? > Tidak juga karena mereka yang bekerja di pertambangan itu memang > membutuhkan sesuatu sebagai hal yang membuat mereka bekerja dengan baik, > karena itu sampai sayur mayur, telur dsbnya kalau perlu diimport dari > luar negeri dan sesuai standar internasional. > > Hal ini yang perlu disikapi Pemda. Mengapa masyarakat di Daerah tidak > mampu memenuhinya, ini karena buruknya pendidikan. > > * Mengapa PDRB rendah - kemiskinan rendah ? Dimana ini terjadi ? > > Analisa nya misalnya di Maluku sebagai Provinsi Seribu Pulau, mengapa > kita tidak berpikir praktis, bahwa Maluku tidak sama dengan Jawa, > Sumatera atau Kalimantan yang umumnya banyak aktivitas darat, di Maluku > itu HARUS digunakan pendekatan MARITIM. Bagaimana akan menghasilkan > produk kalau TIDAK TAHU APA ANGKUTAN yang akan digunakan ? Kita bicara > NEGARA KESATUAN, tetapi mengapa kita lebih banyak bicara JALAN TOL di > JAWA, mengapa kita tidak bicara DERMAGA seperti apa yang kita perlukan > di KTI ? > > > > II. Hubungan GROWTH dengan PENGANGGURAN (JOB) > > Mengapa terjadi PDRB tinggi tetapi Pengangguran juga tinggi ? > > Dimana saja terjadi secara provinsi? > > Ternyata masih banyak provinsi di Sumatera yang mengalaminya dan malah > di DKI itu angka pengangguran paling tinggi, dan hal ini malah > dimanfaatkan sebagai tenaga2 untuk berbagai demo di ibukota. Di DKI itu > sektor formal berkembang pesat tetapi sektor informal tidak berkembang > dan bisa dibayar untuk demonstrasi. > > Ada 4 kombinasi antara GROWTH dan PENGANGGURAN ini dan yang terbaik > adalah GROWTH tinggi - PENGANGGURAN rendah....ini terjadi di Bali. Di > Bali itu society baik, masyarakat homogen, dan konektifitas ekonomi > sosial juga baik. > > > > III. Hubungan LEADERSHIP dengan BALITA KURANG GIZI > > Secara nasional jumlah Balita kurang Gizi itu sekitar 18,4% dan > tingkat kematian Bayi itu 34 per 1000 kelahiran. > > Apa yang terjadi dengan "kepemimpinan" dinegeri ini? > > 1. Leadership lokal cenderung memilih mencari "proyek gunting pita", > dan tentu saja untuk proyek mengatasi masalah bayi kurang gizi atau > penurunan tingkat kematian bayi ini TIDAK PRIORITAS !! > > 2. Pembangunan SOSIAL BELUM BERJALAN SEIRING dengan PENTINGNYA > pembangunan EKONOMI. > > 3. Anggaran bersifat "PROJECT ORIENTED" dan KURANG UTAMAKAN DIMENSI > BAYI dan IBU. > > 4 Hal ini sangat dipengaruhi oleh KEPEMIMPINAN LOKAL yang ada > sekarang. > > > > KESAN DAN KESIMPULAN > > PENATAAN RUANG itu UNTUK APA ? > > Perlu diingat bahwa: > > 1. Kebijakan PRO-GROWTH tidak otomatis melahirkan hasil PRO-POOR dan > PRO-JOB. > > 2. Sasaran PRO-POOR dan PRO-JOB harus DICIPTAKAN SEJALAN dengan > PRO-GROWTH. > > 3 Hambatannya: > > a. infrastruktur untuk aksesibilitas, konektifitas > > b. pengembangan SDM > > c. peniadaan kerusakan Sumber Daya Alam untuk menaikkan nilai > tambahnya. > > d. PENATAAN RUANG untuk SINKRONISASI ANTAR SEKTOR. > > > > Pengalaman ke Daerah selalu minta bagaimana cara sinkronisasi berbagai > RENCANA SEKTOR yang MEMANFAATKAN RUANG. --> "DON'T PUSH THE BUG !!" > > Kembangkan intensitas TANGGUNG JAWAB MORAL secara PROFESIONAL. > > > > Demikian sedikit catatan saya dari apa yang disampaikan oleh pak Emil > Salim. > > Ini tantangan luar biasa buat para planners dimanapun anda berada. > > Saya jadi teringat apa yang pernah kami kerjakan lebih dari 30 tahun > yang lalu pada waktu Dep. PU (baca DTKD-Ditjen CK) mendapat "grant" dari > UNICEF untuk sesuatu tugas merumuskan program projek Sosial Pengembangan > Area dan Kota (bu Ida Gumelar tahu persis hal ini). Yang pada waktu itu > dianggap sangat bermanfaat oleh daerah2 dan sektor2 yang terlibat (a. l > Deptan, DepSos, Dep.Kes, Dep. P&K, juga non sektor seperti DDN, > Bappenas), dan akhirnya bantuan ini harus dihilangkan dari Dep. PU > karena suatu pendapat " DEP.PU KOK NGURUSIN PROYEK SOSIAL ya ?!" > > > > Wallahu alam bisawab....mudah2an apa yang disampaikan pak Emil ini > bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya masih akan mencari bahan > lengkapnya ke panitia. Insya Allah. > > Wass - 2ny > > >
