Pak Jarot ysh, Siapkah Jogja menjadi counter-magnet? Belum-belum kok ikut macet toh. Tapi Trans Jogja nya layak diapresiasi, termasuk bagi wisatawan. City tour cukup lengkap dijangkau, bahkan sampai Prambanan jadi mudah. Salam, Risfan Munir
--- On Wed, 7/21/10, hengky abiyoso <[email protected]> wrote: From: hengky abiyoso <[email protected]> Subject: Re: Yogya [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja To: [email protected] Date: Wednesday, July 21, 2010, 9:05 PM Mas Djarot ysh, Ibarat ketika panjenengan masih ‘kokrosono’ ….pinggang masih langsing lalu kini gendut (pipinya difoto jg nampak chubby) lalu celana panjang tak lagi muat pinggangnya lalu anda hrs beli yg ukuran 36 atau bahkan lebih ..saya kira ini samasekali bukanlah tragedi ……tapi lbh sbg ‘biaya dan konsekwensi logis atas kemakmuran yg meningkat’………. Kota Yogya wong namanya jg dulu hanya direncanakan oleh makhluk yg namanya manusia …….dasar Yogya toh hanya sekedar bagian dari ‘negeri jajahan’ yg apa2 cukup dibuat seperlunya saja menurut mata penjajah …….maka mau seberapa futuristik sih perencanaannya …… Maka itu ketika kita kini merdeka dan mau mengikuti kehidupan modernitas …wajarlah bhw banyak ‘sembarang kalir’ warisan masa dulu yg tak lagi sesuai dgn perkembangan zamannya …….dan sekali lagi konsekwensi mengikuti modernitas rasanya bukanlah tragedi tapi biaya…….salam, aby --- On Wed, 7/21/10, Djarot Purbadi <dpurb...@yahoo. com> wrote: From: Djarot Purbadi <dpurb...@yahoo. com> Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Wednesday, July 21, 2010, 11:02 AM Dear Sahabats, Pak Deden kami di Jogja sedang membayangkan banyak tragedi tata ruang dan arsitektur sedang dan selalu terjadi. Salah satunya adalah kemacetan ini, kami lihat sebagai tragedi yang sangat memprihatinkan. Ujungnya muncul gagasan yang ingin diperdalam lagi, bukan sekedar refleksi mendalam, yaitu berusaha menjawabnya dalam diskusi-diskusi: perlunya pemahaman kritis tentang peran dan tanggungjawab arsitek dan planner dalam penataan ruang-ruang kehidupan manusia. Jogja sekarang juga ketularan kemacetan di beberapa ruas jalan dan pada jam-jam tertentu. Kemacetan di beberapa tempat, misalnya, diatasi dengan pembuatan elemen fisik berupa devider beton di tengah jalan. Mungkin alat itu memang meng-kanalisasi semua kendaraan, tetapi toh menjadi penghalang bagi mobilitas manusia. Selain itu, penambahan 50 cm lebar elemen beton di tengah jalan juga mengurangi lebar jalan di kedua sisi. Artinya, tindakan semacam itu mirip koyok (salonpas) yang ditempelkan di kening kepala untuk mengobati pusing kepala, sedangkan sumber penyakitnya nggak digarap "sama sekali". Akibatnya, Jogja semakin sempit bagi kendaraan sekaligus juga makin sulit bagi manusianya, Jogja berhati tidak nyaman lagi !!! Setelah saya cermati lagi, ternyata ada yang lain, yaitu: untuk memperlancar gerak kendaraan "kekiri jalan terus" pemkot melakukan pemangkasan trotoar. Fenomena ini banyak terjadi di perempatan-perempat an jalan. Artinya, jalur pejalan kaki dipangkas, maka manusia kalau mau "kekiri jalan terus" ya harus berjalan di atas aspal. Dengan demikian, tindakan semacam itu sangat membahayakan manusia, sebab jika dia keserempet kendaraan bisa berakibat fatal. Tentu tindakan ini bersumber dari paradigma yang selalu dikritisi, yaitu kota yang mementingkan kendaraan bermotor. Setiap gagasan kita (arsitek dan planner) potensial ternyata memang potensial menciptakan tragedi kemanusiaan. Salam, Djarot Purbadi --- On Wed, 7/21/10, Deden Rukmana <dedenrukmana@ yahoo.com> wrote: From: Deden Rukmana <dedenrukmana@ yahoo.com> Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Wednesday, July 21, 2010, 10:32 AM Diskusi ttg kemacetan Jakarta memang tidak akan ada habisnya, karena masalahnya tidak pernah juga tuntas. Saya pernah ber-envisi (envision, not dream of!) utk memiliki kota yg tidak tanpa kendaraan bermotor. Carfree city bukanlah utopia, dan mulai banyak digagas. Silakan digoogle, lumayan banyak tempat tanpa mobil. Utk Metropolitan Jakarta tentunya ini tidak mungkin, tapi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi adalah sangat mungkin. Tahun lalu, sempat tulisan saya ttg carfree city dimuat di the Jakarta Post: http://www.thejakar tapost.com/ news/2009/ 06/02/envisionin g-a-city- without-gas- guzzlers. html Salam hangat dari Savannah, Deden Rukmana Envisioning a city without gas guzzlers Deden Rukmana, Savannah, GA | Tue, 06/02/2009 2:00 PM | Opinion A | A | A | Traffic congestion is a chronic problem in most Indonesian cities and is getting worse every year. The pace of road development in Indonesian cities is much slower than the growth rate of vehicle ownership. In Jakarta, for example, vehicle ownership increases by 9 to 11 percent per year, but the growth of roads is only less than 1 percent per year. When a new highway is built or a road is widened, it only alleviates traffic congestion for a short period of time. After a few years, any new highway fills with traffic that would not have existed if the highway had not been built. Similarly, any widened road fills with more traffic in just a few months. Such a phenomenon is called induced demand. Because of induced demand, neither building new roads nor widening roads are viable long-term solutions to traffic congestion. A good solution to eradication traffic problems is to reduce the ownership and use of private vehicles. I read an article in The New York Times (May 12, 2009) on a car-free suburb in Germany with great interest. Streets in this upscale town are completely free of traffic, except on the main thoroughfare and in a few streets on the edge of the town. The residents of this town are still allowed to own cars, but parking is relegated to two large garages at the edge of the development. Vauban, home to 5,500 residents, is located on the outskirts of Freiburg, near the French and Swiss borders. The residents are heavily dependent on trams and many have taken to car-sharing when longer excursions are needed. Seventy percent of Vauban's families don't own a car. They do a lot of walking and biking to shops, banks, restaurants, schools and other destinations that are interspersed among homes. The town is long and relatively narrow and access to the tram is within walking distance of every home. Creating areas that are more compact, more accessible to public transportation and necessitate less driving is the vision of urban planners in the 21st century. Vauban is exemplary of the 21st century urban design in response to the threats of greenhouse gas emissions, global warming and the dwindling supply of oil. It could be argued that the design of Vauban is an extension of New Urbanism. New Urbanism is a school of urban design that arose in the U.S. in the early 1980s. This school of urban design promotes several key principles, including walkability and connectivity, mixed land use and high density. There have been many New Urbanist towns built in several countries, but cars continue to fill their streets. Cars are still a luxury item for many Indonesian families. Many urban residents, particularly those living in kampung kotas (city hamlets), do not own cars and are used to living without them. Streets in Indonesia's kampung kota are too narrow for cars and residents are used to walking and biking to their destinations. Kampung kotas are located in the center of urban areas and are relatively accessible by public transportation. In reference to the New Urbanism concept, Indonesia's kampung kotas have implemented the principles of walkability and high density. Indonesian planners need to appreciate the existence of kampung kotas in these terms. Kampung kota residents are less likely to have a demand for cars as their neighborhoods are accessible to public transportation and the streets in their neighborhoods remain narrow. For new developments in suburban areas, Indonesian planners should emulate the success of Vauban. Driving needs are profoundly affected by urban design and the level of access to public transportation. It makes sense to envision and is not all impossible to create a city without cars. The writer is an assistant professor and coordinator of urban studies and planning program at Savannah State University. From: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> To: refere...@yahoogrou ps.com Sent: Tue, July 20, 2010 2:18:51 AM Subject: Re: [referensi] Re: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja Dear referensiers Membaca ulasan Pak Aby sepertinya kemacetan itu dikarenakan aglomerasi atau adanya magnet yang kuat sehingga terjadi urbanisasi besar-besaran di Jabodetabek. Logika yang tepat bila dikembangkan countermagnet, maka kemacetan di Jabodetabek itu bisa dikurangi dan diurai. Dengan logika yang sama pula bahwa munculnya countermagnet akan melahirkan kemacetan baru. Dengan demikian konsep pengembangan countermagnet sama saja dengan "memindahkan" kemacetan. Memperluas pengembangan countermagnet, bukankah sama saja "memeratakan" kemacetan? Kemacetan lalu lintas di kota-kota metro sering tak bisa dihindari. Tapi memang tidak separah Jakarta. Bangkok dulu macetnya...ya ampuunn, tetapi sekarang tidak lagi dan Bangkok tetap kota prima, tanpa ada konsep countermagnet. Juga kota-kota metro di negara-negara lain tidak harus macet seperti Jakarta ini tanpa harus ada pengembangan countermagnet. Menurut buku yang saya pahami, kemacetan itu bukan tataran makro, tapi tataran mikro saja, atau itu masalah manajemen saja. Walaupun begitu, mengurai kemacetan tidaklah gampang, ... banyak faktor. Untuk itu perlu diurai satu persatu dan diselesaikan secara bertahap. Ini bukan soal gebleg,..bukan soal suka ngeles, ..juga bukan soal omong doang.... Perlu kerja sama banyak pihak,...juga partsipasi/kesadara n masyarakat tentunya. Apakah Anda-anda semua sudah mulai "bike to work", "walk to work", naik angkutan umum....... Itu semua sangat membantu mengurangi kemacetan ini. Ayolah! Thanks. CU. BTS.
